Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

19:20 - Kabut Asap Tak Kunjung Red...
17:59 - Wakil Bupati Pelalawan Seb...
17:48 - Kunjungi Karhutla di Pelal...
18:51 - Kodim 0313 KPR Masih Berji...
15:55 - Penutupan MTQ XVIII, Ini P...
15:56 - Pemkab Pelalawan Bangun 36...
15:16 - MPC PP Pelalawan Minta Per...
17:00 - Kabut Asap Makin Pekat, Ka...
14:07 - Bupati Harris Resmikan Kan...
13:45 - Lahan PT Adei Kembali Terb...
13:32 - Wabup Zardewan Buka MTQ XV...
16:29 - Gara-Gara Asap, Pemkab Pel...
15:25 - Udara Memburuk Akibat Asap...
10:20 - Kabut Asap Makin Tebal di ...
17:24 - Wujudkan Pelalawan Emas, D...
13:27 - Ditargetkan 30 Ribu, Perte...
15:58 - Kapolres Pelalawan Pimpin ...
19:47 - Inilah Foto Kegiatan Pemad...
17:02 - Pelantikan Anggota DPRD Pe...
19:14 - Selasa Lusa, 35 Anggota Le...
 
Tertibkan Perusahaan Sawit Ilegal, PP Pelalawan Siap Dukung Gubri
Senin, 12/08/2019 - 18:49:15 WIB
Ketua MPC Pemuda Pancasila Pelalawan, Jupri SE.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Pelalawan, Jupri SE.
TERKAIT:

PELALAWAN - Menyusul statement Gubernur Riau yang akan menertibkan kebun sawit ilegal di Bumi Lancang Kuning ini, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan mendukung pernyataan tersebut. 

Pasalnya, di daerah ini bukan hanya kebun-kebun ilegal saja namun juga kebun koorporasi yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tetapi mengelola di luar HGU.

"Dan jumlahnya tidak main-main, biss ratusan hektare. Termasuk Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sama sekali tetapi anehnya mereka justru bisa beroperasi," tandas Ketua MPC kabupaten Pelalawan, Jupri SE, pada media ini, Senin (12/8/2019).

Jupri yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pelalawan ini mengatakan bahwa dalam Permentan yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 18 Oktober 2013 sudah diatur dan dijelaskan semuanya. Bahkan kewajiban mereka sebelum mengelola dan membangun PKS, sudah termaktub dalam UU tersebut.

"Tapi nyatanya, hampir semuanya melanggar UU tersebut. Menurut saya ini sebuah kejahatan karena berani melanggar UU yang telah disahkan. Berapa banyak selama ini negara dirugikan karena pajak mereka yang tidak pernah dilaporkan sama sekali. Sudah lah mereka mengelola lahan yang jelas ilegal, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin seperti IUP, IUP P, IUP B," ungkapnya.

"Yang lebih mirisnya lagi, pemiliknya tidak tinggal di Riau tapi di luar Indonesia. Sementara mereka mengeruk kekayaan dari daerah ini. Ada juga yang berlaku arogan bahkan sengaja menakut-nakuti masyarakat tempatan dimana lahan mereka berada," tegasnya.

Karena itu, sambungnya, pihaknya selaku Ketua MPC PP Kabupaten Pelalawan mendukung sepenuhnya statement Gubernur Riau yang akan menertibkan perkebunan-perkebunan sawit yang ilegal dan bermasalah selama ini. Pasalnya, tak ada gunan memberi angin pada perusahaan yang keberadaannya tidak memberikan dampak apapun pada Pemkab Pelalawan dan masyrakat tempatan.

"Kami berharap team yang dibentuk oleh Gubernur Riau betul-betul serius untuk melaksanakan program penertiban tersebut. Karena keputusan-keputusan dari para pemangku kepentingan seperti itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi jangan hanya terkesan masyarakat biasa saja yang terkena sanksi tapi jika perusahaan malah dibiarkan seolah-olah kebal hukum," ujarnya.

Lanjutnya, untuk menertibkan persoalan ini maka MPC PP Kabupaten Pelalawan siap membantu tim yang dibentuk Gubernur Riau atas rujukan Presiden serta KPK agar persoalan kejahatan yang merugikan negara ini bisa terselesaikan. Bahkan pihaknya siap untuk memberi masukan termasuk menunjuk dimana dan siapa pemilik kebun sawit ilegal yang ada di daerah ini.

"Kita juga dari PP Pelalawan dari tingkat MPC, PAC bahkan ranting telah membentuk tim guna mendukung statement Gubernur yakni menertibkan perkebunan sawit ilegal. Kita tak ingin makin banyak PKS-PKS yang mengangkangi UU, yang keberadaannya tak akan memberikan dampak apapun bagi daerah dan negara," tukasnya. 

Penulis: Andy Indrayanto
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Polri Tetapkan 5 Tersangka Korporasi Kasus Karhutla, Ini Nama Perusahaannya
  • Lebih Kurang 60 Hektar Lahan di Desa Setiang Pucuk Rantau Kuansing Terbakar
  • Dukung Pengamanan Daerah Perbatasan, XL Axiata - Bakamla Bangun “Desa Maritim” di Asahan
  • PMD Bengkalis Sosialisasikan Pilkades Serentak di Wonosari
  • PT Alfa Scorpii Bagikan Masker untuk Pengguna Jalan di Depan Kantor
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved