www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Bhabinkamtibmas Polsek Bantan Bagi Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Pembebasan Lahan Jalan Soebrantas
Pemko Pekanbaru Titipkan Uang Ganti Rugi di Pengadilan
Kamis, 23/11/2017 - 18:30:18 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Azmi
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Azmi
TERKAIT:
PEKANBARU - Pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Soebrantas sampai kini belum tuntas. Pemerintah Kota  (Pemko) Pekanbaru akhirnya menempuh jalur pengadilan atau sistem konsinyasi lantaran masih belum ditemukannya titik temu. 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Azmi mengatakan, ada tujuh persil lahan yang belum disepakati, yang akan dibawa ke pengadilan. Sejak medio 2017 ini terus mengupayakan pembebasan lahan Jalan HR Soebrantas sepanjang 1,6 kilometer. 

"Delapan dari 15 persil lahan telah berhasil dibebaskan. Anggaran untuk pembebasan delapan persil lahan tersebut bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2017," kata Azmi di Pekanbaru, Kamis (23/11/2017). 

Sedangkan untuk tujuh persil lahan terakhir pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,2 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan dan APBN. Tujuj persil itu diserahkan ke pengadilan lantaran pemilik lahan selalu menolak sodoran biaya ganti rugi lahan, sehingga menjadi hambatan untuk pembebasan lahan.

Sebelum jalur konsinyasi, Pemko terus melakukan dialog dan pembahasan dengan pemilik lahan. Informasi yang dirangkum, anggaran untuk pembebasan lahan cukup besar mencapai Rp675.000 per meter.

"Namun masalahnya itu saja, padahal harga tanah yang kita sodorkan itu berasal dari tim apraisal yang independen," jelasnya.

Konsinyasi itu akan dilakukan minggu depan. Sistem konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di pengadilan menjadi solusi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Penitipan ganti rugi di pengadilan dilakukan bila ada pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak diketahui keberadaannnya, atau objek sedang menjadi objek perkara," jelasnya.

Penulis: Delvi Adri
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bhabinkamtibmas Polsek Bantan Bagi Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu
  • Wakil Bupati Minta Penahanan Tersangka Kadis PUPRPKP Meranti Ditangguhkan
  • Minim Sponsor, Event Triathlon di Pekanbaru Ditunda
  • Tingkatkan Pelayanan pada Masyarakat, Polres Pelalawan Gerakkan Mobil SIM Keliling
  • Ayahanda Meninggal, Suparman Tidak Sempat Bertemu untuk Terakhir Kalinya
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Atraksi Bela Diri Prajurit TNI AD
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved