PEKANBARU - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menyalurkan bantuan untuk mengentaskan kawasan kumuh di Pekanbaru. Tahun 2017 ini, ada 11 keluarahan yang menjadi fokus program Program Kotaku.
Masing-masing kelurahan yang ditunjuk mendapat alokasi angaran sebanya Rp500 juta. Angaran yang dialokasikan untuk pencapaian 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN).
Penyerahannya dilakukan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM ) Keluarahan yang ditunjuk tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Ir Mulyasman. didampingi Leader Program Kotaku, Ir M Irvan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Ir Mulyasman menegaskan untuk menjalankannya, pemerintah menjalankan berbagai program seperti penataan pemukiman, bedah rumah, pendirian fasilitas umum, dan program rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pencegahan agar kawasan kumuh baru tidak muncul kembali.
"Yang menjalankan program ini adalah masyarakat tempatan seperti melaksanakan dan mengawasinya. Sementara pemerintah hanya menggelontorkan dana saja untuk pelaksanaan pengentasan," kata Mulyasman di Pekanbaru, Kamis (27/7/2017).
Sebelumnya, dalam sambutannya Mulyasman mewanti-wanti kepada masing-masing kelurahan penerima alokasi dana tersebut untuk mempergunakan anggaran tersebut dengan baik dan tepat.
"Kita berharap dana ini bisa manfaatkan. Hati-hati alokasi ini menjadi perhatian penegak hukum, jangan coba-coba (korupsi,red)," tegasnya.
Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru tentang Penanggulangan Kawasan Kumuh disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru total luas lahan sebanyak 113,56 hektar.
Kawasan tersebut tersebar pada 19 kelurahan di 6 kecamatan di Pekanbaru. Sebaran kecamatan tersebut yakni di Senapelan, Rumbai Pesisir, Limapuluh, Tampan, Pekanbaru Kota dan Payung Sekaki.
Leader Program Kotaku, Ir M Irvan mengakui bahwa keikutsertaan masyarakat yang minim menjadi kendala dalam penerapan program tersebut.
"Malah bukan masyarakatnya saja yang slow respon, Kita Menilai Pemerintah Kota Pekanbaru juga demikian," imbuhnya.
Penulis : Delvi Adri
Editor : Unik Susanti
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
