PEKANBARU - Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gemppur) menggelar aksi demo di pintu pagar belakang Kantor Walikota, Jalan Cut Nyak Dien, Selasa (7/3/2017).

Pada aksi itu, massa menuntut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk mengusut dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilwako 2017.

"Berikan sanksi kepada ASN yang terlibat politik praktis sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang ASN," kata Koordinator Lapangan Antony Fitra.

Kata dia, berdasarkan data yang dihimpun adanya laporan dari masyarakat yang masuk ke Gemppur dan sudah ditindak lanjutkan dengan melakukan pelaporan ke panwaslu kota Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2017 tentang keterlibatan ASN dengan LP Nomor: 04/LP/PlLKADA/R1-11/02/2017 dan menembuskan laporan tersebut ke pihak Bawaslu Riau pada hari yang sama.

"Terkait pengaduan Gemppur tersebut panwaslu kota Pekanbaru menerbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan itu status tidak cukup bukti. Sikap panwaslu ini menurut kami sangatlah tidak profesinoal karena menurut KUHAP pasal 184 tentang alat bukti permulaan sudah cukup dengan ada dua alat bukti," paparnya.

Pada aksi itu, puluhan massa membawa berbagai spanduk berisi gambar pejabat yang terlibat. Ada juga spanduk yang menampilkan percakapan ASN untuk memilih pasangan nomor urut 3.

Pada percakapan grup whatsapp IKAPTK Kota Pekanbaru tersebut ada percakapan antar pejabat Pemko yang saling berkoordinasi untuk mengarahkan warga agar menjoblos nomor urut 3. Dalam spanduk tersebut percakapan WA camat Tampan Nurhaminsyah tampak dilingkari.

"Siap bang, sudah disampaikan kepada warga semuanya coblos nomor 3 tanggal 15-2-2017," tulis Nurhaminsyah dalam percakapan grup Whatshap IKAPTK Kota Pekanbaru.

Penulis  : Delvi Adri
Editor    : Unik Susanti