PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum lama ini kembali melakukan rotasi bagi puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Kantor Bappeda Kota Pekanbaru. Diduga, rotasi yang dilakukan sarat kepentingan pilitik petahan untuk mempertahankan suara saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, HM Noer MBS saat dikonfirmasi menyebut, rotasi yang dilakukan menjelang Pilkada ini murni sebagai evaluasi yang biasa dilakukan di struktur pemerintahan.

"Mutasi yang kami lakukan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada yang bakal digelar tahun depan. Ini murni berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja para ASN di Pekanbaru," kata M Noer, Minggu (15/5) di Pekanbaru.

Lanjutnya, dalam menjalanakan roda pemerintahan, mutasi, rotasi dan evaluasi sudah menjadi hal biasa dilakukan. Ia juga menyebut, bahwa selama ini banyak ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru yang memutuskan pindah ke daerah lain.

"Kalau ada ASN yang pindah, tentu ada kekosongan disana. Makanya kami rotasi mana saja jabatan yang kosong itu. Yang jelas banyak pejabat yang keluar masuk juga. Jadi tak ada kaitannya dengan Pilwako," ujarnya.

Selain itu, ada pula ASN pejabat Pemko yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju di Pilkada. Salah satu pejabat yang kini sudah mendeklarasikan diri juga untuk maju adalah Dastrayani Bibra. Pria yang kini menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kota Pekanbaru itu tampak sudah memasang berbagai baliho di beberapa sudut kota dengan slogan Satu Ide.

Menanggapi permasalahan itu, M Noer enggan berkomentar banyak. Dia hanya bilang jika memang ingin bertarung di Pilkada sebaiknya legowo saja.

"Agar bisa legowo. Jika sudah serius untuk maju lebih baik mundur (dari jabatan)," kata M Noer.

Meski begitu M Noer menilai untuk saat ini pernyataan maju pejabat di jajaran Pemko baru sebatas statement karena belum ada pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.

"Sekarang yang muncul itu baru pernyataan. Kita harus juga tetap menjaga hak kawan-kawan Pejabat ASN Pemko disini," lanjutnya.

Ia menyebut, jika pejabat sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilwako, pastinya pejabat tersebut sudah menghitung dan menimbang segala risiko yang mungkin muncul. Kondisi yang dihadapi juga akan sulit bagi pejabat tersebut untuk membagi waktu terkait politik dan sosialisasi pencalonan serta tugas pemerintahan.

"Kalau pejabat ASN maju dikhawatirkan sulit membagi waktu antara tugas jabatan dan kegiatan diluar sana. Saya sarankan jika memang serius dalam pilwako pejabat ASN tersebut hendaknya mundur dari jabatannya," tegasnya.

Penulis  : Delvi Adri
Editor    : Unik Susanti