PEKANBARU - Program Universal Health Coverage (UHC) belum bisa diterapkan di Kota Pekanbaru, karena anggaran yang diperlukan sekitar Rp74 miliar.

Sementara kondisi keuangan Pemko Pekanbaru tak kunjung pulih, sebab masih ada utang tunda bayar yang harus dibayarkan.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun mengungkapkan, butuh dana sekitar Rp74 miliar agar program UHC ini bisa segera diterapkan di Pekanbaru.

Dikatakannya, keuangan menjadi kendala dalam percepatan program UHC di Pekanbaru. Menurutnya, ada kendala di Pemko Pekanbaru yang harus sama-sama dipahami, yaitu masalah keuangan.

"Siapa sih kepala daerah yang tidak mau UHC ini cepat dilaksanakan, karena ini semua menyangkut tentang masyarakat. Pasti semua kepala daerah mau," ujar Muflihun usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Pemko Pekanbaru, Rabu (28/12/2022).

"Kondisi keuangan kita belum pulih. Saya bilang, saya masuk pertama kali itu dengan tunda bayar yang luar biasa. Jumlahnya lebih dari Rp100 miliar yang hari ini Alhamdulillah sudah mulai terangsur. Mungkin tahun depan tunda bayar kita hanya tinggal Rp70 miliar saja," ucapnya.

Sementara kata Muflihun, untuk beban UHC sendiri masih kekurangan uang sekitar Rp74 miliar. Untuk itu agar program UHC ini bisa cepat terlaksana, pihaknya memiliki beberapa opsi yang bisa dilakukan.

"Yang pertama kita minta bantuan kembali, kita minta tambahan dari bapak gubernur. Kemudian yang kedua kita minta juga bagaimana optimalisasi pajak rokok kita," ungkapnya.

"Dan yang ketiga bagaimana kita agar semua perusahaan di pekanbaru bisa memberi kontribusi. Minimal satu perusahaan bisa bantu 100 atau 1.000 orang inikan bisa mengecilkan untuk APBD pekanbaru ini," pungkasnya.

Penulis: Rahmat Hidayat
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M 136 Desa di Bengkalis Implementasikan Siskeudes-Link Lewat CMS BRK Syariah		Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024 Rugikan Negara Rp22 M, Eks Bupati Sukarmis Terjerat Dugaan Korupsi Pembangunan Hotel Kuansing KUD Produsen Karya Tani Mitra Asian Agri Siap Lakukan Replanting di Riau