www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Begini Tanggapan Sekda Terkait Predikat Rohul sebagai Daerah Termiskin di Riau
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Targetkan TFR 2,16 di Riau, Butuh Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang
Kamis, 10/10/2019 - 14:44:42 WIB
 BKKBN Perwakilan Riau menargetkan ada penurunan Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total menjadi 2,16 pada tahun 2024 mendatang.
BKKBN Perwakilan Riau menargetkan ada penurunan Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total menjadi 2,16 pada tahun 2024 mendatang.
TERKAIT:
PEKANBARU - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Riau menargetkan ada penurunan Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total menjadi 2,16 pada tahun 2024 mendatang.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Agus Putro Proklamasi menegaskan, dalam upaya melaksanakan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 dan mendukung pertumbuhan TFR 2,26 pada tahun 2020 menjadi 2,16 pada tahun 2024, maka dibutuhkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

"Butuh pertumbuhan seimbang dalam waktu yang panjang dan perlu dipertahankan untuk dapat mencapai target tersebut dengan mempertimbangkan masalah pokok," kata Agus, Kamis (10/10/2019).

Kata dia, ini merupakan tantangan yang dihadapi dan capaian dalam pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Lanjutnya, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pokok maka diperlukan sumber pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB di daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui program KKBPK terutama melalui upaya pencapaian sasaran RPJMN IV 2020-2024 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunkan TFR meningkatkan Contraceptive prevalence Rate (CPR)," jelasnya.

Kata dia, DAK sifatnya untuk membantu bukan menggantikan dana APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten dan kota yang kuat karena pemerintah pusat telah memberikan dukungan DAK sub Bidang KB untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan Prasarana KB.

"Khusus untuk tahun 2020 telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020," kata dia.

Lanjutnya, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang diberikan mandat oleh Undang-Undang (UU) 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melaksanakan program KKBPK.

"Kita telah berupaya melakukan berbagai cara untuk menyukseskan pelaksanaan program KKBPK melalu koordinasi dengan dinas terkait, serta menguatkan dan mengembangkan mitra kerja terkait dengan pembangunan KKBPK," kata dia.

Program KKBPK tidak terlepas dari pengelolaan persediaan alat kontrasepsi yang memegang peranan penting dalam terselenggaranya program KKBPK. Tanpa persediaan alat kontrasepsi yang cukup, maka penyelenggaraan program KKBPK akan terkendala.

"Sebagai barang milik negara maka pengelolaan alat kontrasepsi harus dipertanggungjawabkan baik dari tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pencatatan dan pelaporannya," jelasnya.

Kata dia, saat ini sering ditemui permasalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan persediaan alat kontrasepsi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang tidak efektif. Baik dari kualitas data yang kurang valid dan dari waktu penyampaian yang sering terlambat.

"Maka untuk mewujudkan pencatatan dan pelaporan yang efektif dibutuhkan suatu sistem informasi pencatatan dan pelaporan persediaan alkon yang terintegrasi antara yang diIakukan di tingkat kabupaten kota dengan tingkat provinsi secara online dan diimplementasikan pada semua tingkatan," kata dia.

Penulis : Delvi Adri
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Begini Tanggapan Sekda Terkait Predikat Rohul sebagai Daerah Termiskin di Riau
  • OHARA Bangkitkan Kecintaan Pemuda Indonesia pada Nilai-Nilai Budaya Bangsa
  • Hendak Bangun Daerah, Afrizal Sintong Daftar dan Kembalikan Formulir ke Demokrat dan Nasdem
  • Lama Ditunggu, Jalan Penghubung Kecamatan Pulau Burung dan Kateman Akhirnya Dibangun
  • Canon PIXMA TS8370, TS6370, dan TS5370, Printer Penunjang Kreativitas dengan Desain Kekinian
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Wagubri Pembina Apel Bersama
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved