PEKANBARU - Prihatin melihat kondisi Kota Pekanbaru yang kerap kali banjir dan tanpa ada solusi kongrit, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi DPRD Kota Pekanbaru untuk menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya meminta pihak DPRD Kota Pekanbaru segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru terkait banjir yang terjadi.

Aksi ini belasan masa ini tidak sampai ke dalam gedung DPRD Kota Pekanbaru, mengigat saat ini para anggota dewan sedang tidak ada di tempat dan diketahui sedang menggelar Adiksi ke Jakarta, untuk itu Ksp dan Walhi hanya memajangkan spanduk, baliho yang bertuliskan "Selamatkan Pekanbaru dari Bencana Banjir" Walikota harus bertanggungjawab atas keselamatan masyarakat.

Menurut Septian, Koordinator aksi selama dua periode Pemerintahan Firdaus minim terobosan, terutama terobosan dalam penanganan banjir, hal ini dibuktikan banjir yang kerap kali terjadi setiap hujan mengguyur, yang parahnya lagi hingga jatuh korban jiwa belum terlihat solusi kongrit yang diberikan.

"Pemerintah Kota harusnya memikirkan terobosan baru bagaimana genangan dan banjir di Kota ini bisa berkurang, bukan hanya membangun Perkantoran vans baru saja,” kata Septian, koordinator saat ditemui awak media, Kamis (27/6/2019).

Menurut Septian lagi, Pemko harus memiliki SOP ketika terjadi genangan dan banjir, ini sebagai pedoman bagi dinas terkait dalam hal Penanganan di lokasi serta ada call center yang bisa masyarakat akses untuk melaporkan kejadian. ”Jika ada genangan dari laporan warga, petugas langsung turun ke lokasi dan segera melakukan tindakan," ujar Septian lagi.

Tidak hanya itu, Pemko juga diminta menciptakan kota yang Iayak secara aspek lingkungan salah satunya menyiapkan ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

"Pemerintah tidak menjadikan peta yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terkait spot banjir di Pekanbaru. Padahal jika menilik data BPBN, banjir merupakan bencana dengan jumlah tertinggi di Indonesia yakni sebanyak 979 kejadian dari total 2.862 bencana pada 2017 silam. Kota Pekanbaru salah satu penyumbang kejadian banjir tersebut," beber Septian lagi.

Sepanjang pengamatan pihakhya di Ksp, Kecamatan Rumbai salah satu kecamatan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Bahkan tidak menunggu musim penghujan, banjir terjadi di Pekanbaru setiap kali hujan datang merendam rumah warga, sekolah hingga rumah ibadah dengan ketinggian hingga satu meter seperti di Kecamatan Rumbai dan Kelurahan Sidomulyo Timur.

Persoalan banjir ini juga tidak lepas dari sosrotan Walhi Riau yang mana Walhi diketahui juga tergabung dalam koalisi tersebut. Walhi menilai tidak ada langkah konkrit dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi persoalan banjir. Selain itu, pengawasan terhadap pembangunan kota juga tidak berjalan dengan baik. Terbukti, banyak bangunan baik ruko hingga perkantoran yang menutup parit dan gorong-gorong sehingga menghambat aliran drainase, serta tidak adanya sumur resapan.

“Penanganan banjir sangat berkait dengan kawasan resapan, ruang terbuka hiiaur kondisi drainase, sampah dan penghalang lain didalam drainase," jelas Fandi Rahman, Deputi Direktur Walhi Riau.

Tidak hanya itu, banjir yang menggenangi jalan yang kontur wilayahnya tinggi, seperti Panam dan Marpoyan, adanya genangan air di wilayah tinggi itu akibat jalur drainase tidak beres. "Perlu adanya masterplan drainase kota karena memetakan masalah banjir harus dimulai dari memetakan aliran air," tambah Fandi lagi.

Untuk itu, dari aksi turun kejalan yang dilakukan oleh Ksp dan Walhi ke DPRD Kota Pekanbaru hari ini diharapkan bisa memberikan gambaran solusi untuk penanganan banjir, bahkan jika pihak DPRD Kota Pekanbaru segera memanggil langsung Walikota Pekanbaru untuk duduk bersama, jika tidak ada solusi yang ditawarkan KSP dan Walhi berjanji akab melakukan aksi lanjutan bahkan ke Kantor Wali Kota Pekanbaru.

"Pemerintah dan pihak legislatif selaku pembuat aturan harus tegas, bagi ruko atau bangunan yang tidak memiliki sumur resapan, drainase yabg tidak jalan harus ditindak tegas, jangan persoalan banjir ini jadi persoalan rutinitas, berikan solusi kongrit kepada kami. Hari ini kita sengaja ke DPRD karena dari Informasi Walikota sedang luar negeri, tapi kami akan melakukan aksi lanjutan ke kantor Walikota menyampaikan persoalan yang sama," tambah Septian Koordinator aksi.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah