PEKANBARU - Keberadaan parkir liar di Kota Pekanbaru cukup mengganggu dan meresahkan masyarakat. Selain menimbulkan kemacetan, diduga tarif yang dipatok juga di luar Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan.

Juru parkir liar diduga memungut uang parkir sebesar Rp3000 untuk sekali parkir sepeda motor. Pungutan ini melebihi besaran parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Parkir dan Retribusi Parkir.

Retribusi parkir untuk sepeda motor atau roda dua hanya Rp1000 untuk satu kali parkir. Sedangkan untuk kendaraan dinas atau pribadi roda empat besarannya Rp2000 tiap kali parkir.

Walikota Pekanbaru, Firdaus pun gerah dengan ulah para juru parkir liar ini. Ia memerintahkan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menindak juru parkir liar.

"Tindak saja juru parkir liar yang ada. Jangan sampai dibiarkan," tegasnya, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, pihak UPT Parkir tidak boleh membiarkan keberadaan para juru parkir liar. Ia tidak ingin ada oknum preman atau oknum lainnya memungut parkir tanpa identitas jelas.

"Ini kan negara hukum, jangan dibiarkan preman atau oknum lainnya memungut parkir seenaknya," ujarnya.

Firdaus menegaskan bahwa pemerintah kota sudah membenahi sistem parkir yang ada. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah mempersiapkan sistem parkir selama tiga tahun.

Pembenahan sistem manajemen parkir ini untuk mencegah keberadaan juru parkir liar. Ada juga peningkatan pelayanan dan kepastian bagi para pengguna jasa parkir.

Ada sejumlah zona yang sudah ditetapkan sebagai zona parkir. Zona ini menyebar di seluruh ruas jalan Kota Pekanbaru.

"Besaran parkir nantinya masih mengacu para perda yang ada. Masih mengaku tarif lama," jelasnya.

Mereka yang hendak menjadi pengelola parkir harus mengikuti proses tender. Pihak yang berminat bisa ikut lelang.

"Jadi ada tahapan lelang. Proses lelang secara terbuka, semuanya harus ikut lelang tanpa terkecuali," jelasnya.

Penulis : Delvi Adri
Editor: Yusni Fatimah