PEKANBARU - Pembayaran honor atau insentif Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Tidak hanya insentif RT dan RW, tunjangan kinerja jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, 4 bulan terakhir tahun 2018 juga belum dibayarkan.

"Insya Allah untuk tahun 2019 ini, honor RT dan RW akan segera kita bayar. Untuk 2018 kita tunggu audit BPK. Karena itu bukan hanya RT dan RW, Pak Wali juga," kata Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT, Kamis (14/2/2019).

Diakui Walikota, insentif dan tunjangan kinerja jajaran Pemko Pekanbaru tidak dibayarkan lantaran tidak anggaran. Untuk itu, Pemko masih menunggu audit keuangan tahun anggaran 2018, yang kini masih berjalan.

"Itulah kondisi keuangan kita, Insya Allah dalam audit BPK kita mengukur kinerja dan neraca keuangan APBD kota tahun 2018, untuk ditindaklanjuti di 2019 ini," kata dia.

Lanjutnya, Jika nanti BPK merekomendasikan dan memasukkan kepada neraca keuangan daerah sebagai tunda bayar, maka akan dibayarkan nanti di APBD Perubahan.

"Kita bayarkan di perubahan, untuk yang tersisa pembayaran 4 bulan di 2018," jelasnya.

Data yang diperoleh, saat ini jumlah RW mencapai 763. Sedangkan jumlah RT sebanyak 3.081. Jumlah itu tersebar di 12 kecamatan dan 83 kelurahan.

Jika jumlah RW sebanyak 763 orang dan jumlah insentif perbulan sebesar Rp650 ribu perbulan, total yang harus dibayar Pemko Pekanbaru sebesar Rp495.950.000. Jika ditotal tunggakan selama empat bulan, nilainya mencapai Rp1.983.800.000.

Sedangkan untuk jumlah RT yang mencapai 3081 orang dengan insentif sebesar Rp500 ribu perbulan, total yang harus dibayarkan Pemko mencapai Rp1.540.500.000. Jika ditotal tunggakan empat bulan mencapai Rp6.162.000.000.

Artinya, tunggakan untuk insentif RW dan RT selama empat bulan mencapai Rp8.145.800.000. Jumlah itulah yang belum dibayarkan Pemko Pekanbaru sampai hari ini.

Penulis: Delvi Adri
Editor : Yusni Fatimah