PEKANBARU-Nasib Honorer K2 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum jelas. Sebanyak 100 orang masih menunggu kepastian apakah mereka bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 100 orang honorer K2 ini ada 14 orang yang melapor ke Ombudsman. Lewat lembaga yang mengawasi penyelenggaraan publik ini mereka melaporkan nasib mereka yang terkatung-katung sejak dinyatakan lulus pada tahun anggaran 2013/2014 lalu.

Melalui pertemuan yang bertempat di ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru pada Kamis (28/4/2016) pihak Ombudsman bertemu dengan pihak Pemprov Riau guna menyelesaikan permasalahan ini. Pertemuan yang dipimpin Asisten 3 Setdaprov Bidang Administrasi Umum, Edy Kusdarwanto pihak Ombudsman dipertemukan dengan pihak Pemprov bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.

Asisten  Ketua Ombudsman Perwakilan Riau, Dasuki menyebutkan sudah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk meminta klarifikasi. "Kita sudah pernah melakukan pertemuan di BKD, Kantor Gubernur, maupun di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XII tapi belum ada titik temu," sebutnya.

Yang menjadi inti permasalahan dari honorer K2 ini adalah SK pengangkatan mereka yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam ini PelaksanaTugas Gubernur Riau (Plt.Gubri) Arsyadjuliandi Rahman sebagai PPK-nya.

Penulis: Yohana Fitri
Editor : Yusni Fatimah