Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori, mengatakan independensi KPU di daerah hampir tidak ada dan ini adalah fakta. Rata-rata KPU di Provins...[read more]">
 
BREAKING NEWS :
Telkom Group Menjamin Kelangsungan Layanan Selama Libur Lebaran
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Independensi Komisi Pemilihan Umum Diragukan
Jumat, 26/07/2013 - 16:20:48 WIB

TERKAIT:
 
  • Digugat ke MK, KPU Tunjuk Adnan Buyung Jadi Kuasa Hukum
  • Kubu Prabowo Laporkan KPU Jakarta Utara ke Polisi
  • KPU Tetapkan Jokowi-JK Pemenang Pilpres 2014
  •  

    JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori, mengatakan independensi KPU di daerah hampir tidak ada dan ini adalah fakta. Rata-rata KPU di Provinsi maupun di tingkat Kabupaten, berpihak kepada kelompok tertentu dalam menjalankan tugas-tugasnya.

    "Dalam perjalanan Komite I DPD ke daerah-daerah, mereka berbicara tentang kesejahteraan, bicara tentang bagi-bagi dan lain sebagainya. Coba lihat keluhan mereka, tunjangannya dibicarakan, kesejahteraannya dibicarakan, dan lainnya," kata Alirman dalam diskusi DPD RI dengan tema, "Kinerja KPUD dan Potensi Konflik di Daerah," di gedung DPD RI, Jumat (26/7/2013).

    Senator asal Sumatera Barat itu menjelaskan, UU juga tidak memberikan jaminan kepada anggota KPU dalam perlindungan hukum. "Misalnya, dalam kesalahan yang mereka lakukan tidak ada jaminan hukum, sehingga membuat mereka harus berpihak kepada yang punya power, baik itu power uang dan lainnya," ujarnya.

    Alirman menjelaskan, di daerah bukan hanya KPU yang tidak independen, tapi juga Panwaslu, yang rata-rata berpihak sesuai dengan ideologi atau apa yang berpengaruh terhadap keberpihakannya.

    "Ini sangat membahayakan, maka itu hampir semua Pilkada diselesaikan di MK. Ini menunjukan bahwa mereka tidak menjalankan sistem. Kita berharap agar KPU, Bawaslu bekerja secara maksimal. Tapi masalahnya, mereka sulit independen, ujarnya.

    Sedangkan anggota komisi VIII DPR RI, TB H. Ace Hasan Syadzily menyatakan sulit mengharapkan KPU akan bekerja secara baik dan fair, tanpa adanya sistem pemilu yang membuat KPU bisa bertindak curang.

    Meskipun independen, apakah menjamin KPUD bekerja lebih baik tanpa adanya tekanan dari birokrasi daerah? Yang penting adalah membuat sistem, bagaimana agar KPUD tak nakal, disamping mengontrol penyelenggaraan pemilu yang tidak bisa berbuat curang, " katanya.

    Karenanya, Ace berharap perlunya proses penghitungan secara modern  atau teknologi informasi secara e-count di Tempat Penghitungan Suara (TPS). Dengan e-count diharapkan bisa mengatasi reduksi atau penyimpangan suara.

    "Sekarang kita harus percaya dengan TI sehingga formulir C1 bisa langsung dikirim ke pusat. Proses e-count bisa menjamin tidak terjamahnya suara yang mengalami reduksi, " ujarnya.(Bambang P/MRnetwork)

     

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0813 6503 1931 atau
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
    bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Telkom Group Menjamin Kelangsungan Layanan Selama Libur Lebaran
  • Digugat ke MK, KPU Tunjuk Adnan Buyung Jadi Kuasa Hukum
  • Komplain Maskapai Via Twitter, Pria Ini Dilarang Terbang
  • Cegah Narkoba Masuk Saat Mudik, Polda Riau Gelar Razia
  • Israel Lantik Presiden Baru
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Telkom Group Serahkan Bantuan
     
    Eksekutif : Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
    Other : Iklan Baris Flag Counter
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2014 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved