PEKANBARU-Presiden Jokowi Widodo memberikan grasi kepada terpidana korupsi mantan Gubernur Riau, Annas Ma’amun, dengan pengurangan hukuman 1 tahun penjara.

Fitra Riau menilai, pemberian grasi kepada koruptor menambah bukti komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi semakin kendor di priode kedua ini.

Grasi koruptor ini menambah catatan buruk pemberantasan korupsi di Indonesia, sebelumnya presiden Joko widodo mendukung revisi UU KPK yang melemahkan lembaga yang selama ini berkontribusi besar dalam penegakan kasus korupsi khususnya di Provinsi Riau. Bahkan, Presiden juga tidak segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyelamatkan lembaga anti rasuah tersebut.

“Bisa jadi, pemberian grasi Annas Ma’mun ini permulaan, tidak menutup kemungkinan presiden juga akan mengeluarkan grasi kepada koruptor lainnya yang menyengsarakan masyarakat," tegas Taufik, Manager Advokasi Fitra Riau.

Perlu diketahui, Annas Ma’amun merupakan terpidana korupsi yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Annas Ma’amun terbukti melakukan korupsi menerima suap USD 166,100 dari Gulat Manurung dan Edison Marudut terkait dengan kepentingan alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Annas Ma’amun juga terbukti menerima Suap Rp500 juta dari Edison marudut melalui Gulat Manurung terkait dengan pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison marudut di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Annas Ma’amun juga didakwa menerima suap Rp 3 M untuk melicinkan lokasi perkebunan.

“Sederet kasus yang mendakwa Annas Ma’amun ini tentu sudah sangat tidak layak koruptor harus menerima grasi meskipun hanya peringanan satu tahun dari hukuman 7 tahun yang diterimanya,” jelas taufik.

Tidak hanya itu, mantan Gubernur Riau itu juga hingga saat ini masih menyisakan kasus yang belum tuntas dan sedang ditangani oleh KPK. Annas Ma’mun itu dinyatakan terlibat bahkan telah menjadi tersangka kasus suap pengesahan APBD Riau tahun 2015. Meskipun mandek penanganannya namun kasus tersebut belum dinyatakan pemberhentian penanganan.

Katanya lagi, pemberian grasi oleh presiden, atas dasar permohonan oleh Annas Ma’amun itu, tentu tidak layak diberikan. Jika melihat alasan Jokowi yang mengatakan karena faktor usianya yang sering mengalami sakit-sakitan, Fitra Riau memandang alasan tersebut tidak sebanding dengan tindak korupsi yang dilakukan, karena sudah memberikan dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.

"Tidak jelas dan tidak bisa diterima oleh publik. Presiden Jokowi seharusnya bisa memperhatikan dan mendukung apa yang sudah menjadi ketetapan putusan pengadilan bukan justru membuat kebijakan yang mendukung koruptor sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada sikap kebijakan Jokowi yang dinilai politis dan tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Riau dan sistem penegakan hukum di Indonesia," terangnya lagi.

Walaupun demikian, katanya, kebijakan Jokowi mengeluarkan grasi kepada Annas Ma'amun merupakan hak konstitusional presiden selaku kepala negara. Tetapi tetap saja Fitra Riau menyangkan sikap Presiden mengeluarkan grasi tersebut.

"Presiden seharusnya tidak membuat keputusan saat kondisi Provinsi Riau masih dalam lingkaran korupsi sektor perizinan dan peralihan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan yang membuat Riau menjadi pusat bencana ekologis di musim kemarau dan munculnya bencana asap," tandasnya. (rilis)

BERITA LAINNYA
Ribuan Tamu Undangan Ramaikan Halalbihalal di Rumah Walikota Dumai Kasmarni Deklarasikan Maju Pilkada Bengkalis 2024 DPRD Pekanbaru Ingin Rencana Pelebaran Jalan Simpang SKA Terealisasi Tahun ini Meningkat Pesat, Penumpang Bandara SSK II Pekanbaru Selama Idulfitri Capai 157.480 Orang Golkar Siapkan Eet dan Syahrial Maju di Pilkada Bengkalis 2024		Hadirkan Jimny 5-Door, Suzuki Sukses Memanjakan Pecinta Offroad di Indonesia Bupati Bengkalis Serahkan Hadiah Lomba Lampu Colok dan Pawai Takbir 2024 Pelatihan Vokasi Welder PHR, Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja DLH Rohil Bersihkan Lumpur Pasca Banjir Sungai Rokan Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB