SELATPANJANG -  Bupati Kepulauan Meranti menyesalkan dan kecewa terhadap pengelolaan sampah di Kepulauan Meranti saat ini. Hal itu diungkapkannya setelah dibubarkannya Dinas Pasar dan Kebersihan dan pengelolaannya dileburkan ke Dinas PUPR dan sekarang pengelolaannya dialihkan ke DLHK.

"Semenjak Dinas Kebersihan dihapus, saya merasa tidak puas dengan pekerjaan bidang kebersihan sekarang," kata Irwan, Kamis (11/1/2018).

Kekecewaan Bupati bukan tanpa alasan, menurutnya semenjak bidang kebersihan dilebur, pengelolaan sampah menjadi tidak terkendali, dikatakannya khusus Kota Selatpanjang yang merupakan kota kecil dengan petugas kebersihan yang berjumlah 415 orang, penangganan sampah juga tidak terkendali dengan baik, dimana sampah masih berserakan.

"Setiap malam saya memantau kondisi Kota Selatpanjang, saya melihat sampah berserakan dimana mana, padahal pegawai kebersihan kita banyak. Ke depannya kalau tak bersih juga, kita berhentikan saja separuh, uang keluar banyak hanya untuk bayar gaji, tapi kondisi kota tidak juga bersih," ungkap Irwan.

Kepala DLHK Kabupaten Kepulauan Meranti, Hendra Putra mengatakan banyaknya sampah yang berserakan selain tidak adanya kesadaran masyarakat juga banyaknya tumbuh TPS liar. Selain itu petugas kebersihan tidak dilengkapi oleh peralatan yang memadai.

Seharusnya kata Hendra, DLHK harus memiliki 2 unit alat berat untuk membersihkan sejumlah TPS liar di Selatpanjang.

"DLHK sama sekali tidak punya alat berat, sebab itu penertiban TPS liar ini cukup sulit. Dalam APBD Perubahan nanti akan kami usulkan untuk pengadaan alat berat serta perlengkapan petugas kebersihan," ujarnya.

Sementara itu sejumlah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengeluhkan gaji mereka tahun 2017 lalu tidak keluar.

"Gaji kami pada Desember 2017 lalu hingga saat ini belum keluar juga," ujar Yudi, seorang petugas kebersihan saat ditemui saat membersihkan TPS liar di Jalan Rumbia, Selatpanjang, Kamis (11/1/2018).

Tidak cairnya gaji petugas kebersihan kata Yudi membuat sejumlah rekannya tidak semangat untuk berkerja.

"Bagaimana mau semangat, gaji saja tidak keluar," ujarnya.

Sebab tidak cairnya gaji pada Desember 2017 lalu, Yudi mengaku kerap tidak menjalankan tugasnya.

"Lebih baik saya ngojek cari penumpang di pelabuhan," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh petugas kebersihan lainnya yang enggan ditulis namanya.

Menurut petugas kebersihan tersebut, sejak tidak cairnya gaji, ia lebih fokus membantu saudaranya di bengkel tambal ban di salah satu ruas jalan di Selatpanjang.

"Kerja saya kan hanya menyapu jalan dan memasukkan sampah ke tong, kerjanya cuman pagi dan sore saja," ujarnya.

Ia juga meminta agar DLHK segera mencairkan gaji mereka yang masih tersangkut di Desember 2017 lalu.

Dengan begitu, ia bisa fokus dan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

"Bagimana anak isteri mau makan kalau gaji saya saja tidak keluar. Saya berharap, pemerintah bisa segera mencairkan gaji kami. Apalagi upah bantu-bantu di bengkel tamban ban juga tidak seberapa," ujarnya.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah