Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:56 - Baru Dibangun, Plafon Pusk...
18:49 - Tiga Desa di Meranti Ini J...
13:22 - Program Desa Bebas Api Bua...
19:16 - Lahan Tak Bersertifikat, P...
11:45 - BPBD Meranti Salurkan Bant...
15:27 - Pemilik Swalayan Top 99 Di...
15:39 - Pembangunan Proyek di Mera...
10:33 - Dinilai Sukses Kembangkan ...
16:18 - Baru Menjabat, Kadis Perik...
10:18 - Selain Kemiskinan, Subside...
11:18 - Berbeda dengan Puslabfor M...
20:21 - Ribuan Hektare Hutan Mangr...
13:51 - Konsisten Bantu Masyarakat...
18:41 - Bupati Berang Lihat Sampah...
15:17 - Minim Kucuran Anggaran, Wa...
12:12 - Dikritik Lakukan Sidak dan...
11:55 - BBPOM Sidak Barang Tanpa I...
15:10 - Duh, Bidan dan Petugas Keb...
16:11 - RAPP Bangun Depot Air Minu...
16:37 - Jembatan Desa Tanjung Pada...
10:23 - Deklarasi Anti Hoaks, Kapo...
19:03 - Pakai Nomor Registrasi BPO...
14:12 - Bercacing, Ikan Sarden Far...
05:47 - Tiga Unit Mesin Pembangkit...
11:22 - Cetak Sawah Baru di Merant...
16:40 - Sample Dibawa ke BPOM Peka...
06:10 - KPU Meranti Tetapkan DPS P...
22:05 - Dispar Riau Sosialisasi Sa...
18:15 - Sejak 2016, 11 ASN Merant...
17:47 - Banyak Pembangunan Proyek ...
07:14 - Bahas Pengelolaan Gambut B...
19:25 - Bupati Irwan Tegaskan Siap...
19:30 - Abrasi di Kecamatan Rangsa...
11:05 - Genset Desa Diperbaiki, Wa...
23:12 - BPBD Meranti Ragukan Data ...
13:33 - Rastra Gratis, Kades di Me...
18:02 - Kepala Desa dan Kepala OPD...
17:32 - Heboh di Medsos, Istri Seb...
12:30 - Begini Potret Meriahnya Fe...
21:06 - Status Darurat Karhutla di...
19:13 - LAMR Meranti Nyatakan Pera...
22:34 - Padamkan Api, Tiga Helikop...
18:16 - Karhutla di Meranti Meluas...
06:39 - 100 Hektare Lebih Lahan Te...
16:59 - Pulau Rangsang Dapat 'Jata...
19:15 - Diekspor Tanpa Merek, Prod...
11:13 - Wacana Potongan 2,5 Persen...
18:51 - 22 Desa di Meranti Belum N...
12:36 - Tangkal Generasi Muda Mera...
18:57 - Bupati Ajak Kades Hati-hat...
 
Wakil Bupati Minta Penahanan Tersangka Kadis PUPRPKP Meranti Ditangguhkan
Jumat, 15/12/2017 - 20:13:02 WIB
TERKAIT:
 
  • Wakil Bupati Minta Penahanan Tersangka Kadis PUPRPKP Meranti Ditangguhkan
  •  

    SELATPANJANG - Pasca ditetapkannya Hariyadi Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tersangka, wakil Bupati minta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti untuk melakukan penangguhan penahanan.

    Kepada wartawan, Wakil Bupati mengatakan bahwa dirinya siap menjaminkan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti.

    "Saya mohon kepada pihak Kejaksaan untuk memberi waktu kepada yang bersangkutan, atau memberikan penangguhan penahanan dengan pertimbangan agar dia bisa menuntaskan kerjanya, karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Saya juga menjaminkan yang bersangkutan tidak akan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti," kata Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim, Jumat (15/12/2017).

    Mantan Sekda Siak itu juga menjelaskan bahwa permintaan itu bukan tanpa alasan ataupun bukan untuk menghalangi proses hukum yang berlaku, namun menurut dia ada hal yang perlu dipertimbangkan

    "Permintaan penangguhan ini bukan berarti kita menghalangi proses hukum, namun kita meminta ada hal yang perlu dipertimbangkan. Kita sangat mendukung ini sebagai upaya penegakan hukum. Kita juga sudah berkomitmen memberantas korupsi di negeri ini dengan menggandeng pihak tertentu, lebih dari itu saya juga sudah sangat sering memperingatkan kepada para pegawai untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ungkapnya.

    Lebih lanjut dijelaskan Wakil Bupati, jika nanti diangkat pelaksana tugas, maka pekerjaan yang ditinggalkan akan tidak maksimal dikerjakan.

    "Bisa saja dicari penggantinya untuk sementara, namun nanti terkesan tergantung kalau harus kita menunjukkan Plt," kata Said lagi.

    Untuk menempatkan kembali pengganti pejabat pada posisi tersebut akan dilakukan rapat Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

    "Kita rapat Baperjakat dulu untuk mengganti posisi yang ditinggalkan atau mengganti dengan pejabat yang waktu itu sudah mengikuti assessment eselon II. Kita akui bahwa Meranti terbatas SDM, namun nanti tidak menutup kemungkinan kita juga tawarkan posisi ini keluar daerah," kata Said.

    Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Suwarjana SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepulauan Meranti, Roy Modino SH mengatakan akan kembali memanggil Kepala DPUPRPKP, Hariyadi pada pekan depan.

    "Tersangka H akan kita panggil lagi untuk mejalani pemeriksaaan.Sebelumya dia mangkir saat kita panggil karena beralasan sedang berada diluar kota," ujar Roy Modino, Jumat (15/12/2017).

    Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya belum bisa memanggil untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hariyadi karena ia harus menghadiri sidang di PN Pekanbaru.

    "Hari Senin saya baru balik ke Selatpanjang, setelah itu baru kita panggil lagi," ujar Roy.

    Roy juga menegaskan tetap akan melakukan penahanan terhadap Hariyadi jika pemeriksaaan sudah selesai dilakukan.

    "Sama seperti tersangka lainnya. Kita akan melakukan penahanan, sebab belum ada permintaan penangguhan penahanan dari tersangka maupun penasihat hukumnya," ujar Roy.

    Hariyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepulauan Meranti bersamaan dengan tiga orang lainnya pada Kamis (14/12/2017) kemarin sore dalam kasus dugaan korupsi pelabuhan Sungai Tohor Barat tahun anggaran 2015 senilai Rp3,5 miliar. Dalam hal ini negara dirugikan sebesar Rp850 juta, namun jumlah ini akan bertambah.

    Untuk diketahui, pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti itu dibangun secara 2 tahap, dimana pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana DAK. 

    Pembangunan jembatan ini disinyalir terbengkalai karena habisnya biaya untuk kelanjutan pembangunan.

    Penulis: Ali Imroen
    Editor: Yusni Fatimah


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Parkir Sembarangan, Asisten I Setdako Pekanbaru Sebut Pemilik Mobil Ini Kurang Etika
  • Diduga Korsleting Listrik, Rumah Ariadi Ludes Terbakar
  • Anggaran Perkemahan Wirakarya PTK di UIR Terkendala Anggaran
  • Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Walikota Dumai Resmikan Command Center
  • 20 Persen Anggaran Pendidikan di APBD Dinilai Tak Cukup untuk Rehab Sekolah di Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved