Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:56 - Baru Dibangun, Plafon Pusk...
18:49 - Tiga Desa di Meranti Ini J...
13:22 - Program Desa Bebas Api Bua...
19:16 - Lahan Tak Bersertifikat, P...
11:45 - BPBD Meranti Salurkan Bant...
15:27 - Pemilik Swalayan Top 99 Di...
15:39 - Pembangunan Proyek di Mera...
10:33 - Dinilai Sukses Kembangkan ...
16:18 - Baru Menjabat, Kadis Perik...
10:18 - Selain Kemiskinan, Subside...
11:18 - Berbeda dengan Puslabfor M...
20:21 - Ribuan Hektare Hutan Mangr...
13:51 - Konsisten Bantu Masyarakat...
18:41 - Bupati Berang Lihat Sampah...
15:17 - Minim Kucuran Anggaran, Wa...
12:12 - Dikritik Lakukan Sidak dan...
11:55 - BBPOM Sidak Barang Tanpa I...
15:10 - Duh, Bidan dan Petugas Keb...
16:11 - RAPP Bangun Depot Air Minu...
16:37 - Jembatan Desa Tanjung Pada...
10:23 - Deklarasi Anti Hoaks, Kapo...
19:03 - Pakai Nomor Registrasi BPO...
14:12 - Bercacing, Ikan Sarden Far...
05:47 - Tiga Unit Mesin Pembangkit...
11:22 - Cetak Sawah Baru di Merant...
16:40 - Sample Dibawa ke BPOM Peka...
06:10 - KPU Meranti Tetapkan DPS P...
22:05 - Dispar Riau Sosialisasi Sa...
18:15 - Sejak 2016, 11 ASN Merant...
17:47 - Banyak Pembangunan Proyek ...
07:14 - Bahas Pengelolaan Gambut B...
19:25 - Bupati Irwan Tegaskan Siap...
19:30 - Abrasi di Kecamatan Rangsa...
11:05 - Genset Desa Diperbaiki, Wa...
23:12 - BPBD Meranti Ragukan Data ...
13:33 - Rastra Gratis, Kades di Me...
18:02 - Kepala Desa dan Kepala OPD...
17:32 - Heboh di Medsos, Istri Seb...
12:30 - Begini Potret Meriahnya Fe...
21:06 - Status Darurat Karhutla di...
19:13 - LAMR Meranti Nyatakan Pera...
22:34 - Padamkan Api, Tiga Helikop...
18:16 - Karhutla di Meranti Meluas...
06:39 - 100 Hektare Lebih Lahan Te...
16:59 - Pulau Rangsang Dapat 'Jata...
19:15 - Diekspor Tanpa Merek, Prod...
11:13 - Wacana Potongan 2,5 Persen...
18:51 - 22 Desa di Meranti Belum N...
12:36 - Tangkal Generasi Muda Mera...
18:57 - Bupati Ajak Kades Hati-hat...
 
Bankeu Propinsi Tidak Masuk, APBD Meranti 2018 Telah Disahkan Rp1.178.200.708.372
Kamis, 30/11/2017 - 10:14:44 WIB

SELATPANJANG - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Meranti dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyelesaikan pembahasan dan telah menyepakati postur APBD Kepulauan Meranti 2018 sebesar Rp1.178.200.708.372. 

Pengesahan diilaksanakan dalam rapat paripurna agenda laporan kerja Banggar dan pengambilan keputusan Ranperda APBD tahun anggaran 2018 Kepulauan Meranti, Rabu (29/11/2017) malam.

Rapat paripurna pengesahan APBD 2018 itu dipimpin langsung ketua DPRD Fauzi Hasan yang didampingi dua wakil ketua yakni Taufiqurrahman dan Muzammil Baharuddin. Sedangkan dari pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti langsung dihadiri bupati Irwan Nasir.

Rapat tersebut juga dihadiri Sekda Yulian Norwis, beberapa kepala dinas dan badan, pejabat dan pimpinan instansi vertikal lainnya.

Rapat Paripurna tentang laporan badan anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan Ranperda APBD tahun anggaran 2018 Kepulauan Meranti sempat molor hampir 100 menit. Paripurna yang awalnya dijadwalkan pukul 20.00 WIB baru bisa dimulai pukul 21.50 WIB. Karena belum terpenuhinya anggota sidang.

Setelah menunggu sekian lama, Sekwan Nuriman Khair langsung melaporkan bahwa rapat paripurna malam itu sudah bisa dilaksanakan. Sebab, di absensi telah terisi tandatangan sebanyak 20 orang anggota dewan.

"Absensi dihadiri 20 orang ditandatangani, kuorum terpenuhi," kata Nuriman Khair.

Pantauan dari dalam gedung, anggota DPRD yang mengikuti rapat hanya berjumlah 19 orang dari 30 anggota, karena satu orang anggota memilih pulang dan tidak mengikuti sidang.

Penyampaian postur APBD 2018 tersebut tidak banyak dinamika. Sehingga anggota DPRD Kepulauan Meranti langsung menyetujui dan pimpinan mengetok palu. Kemudian dilaksanakan penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD dan bupati Kepulauan Meranti.

Juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Yekti Handayani, mengungkapkan DPRD berharap ke Pemkab untuk menggunakan anggaran secara transparan dan akuntable. 

"Pemkab Meranti harus benar dalam menggunakan anggaran secara prudent, transparan dan akuntabel, seperti itulah hendaknya kita bertindak menggunakan segala hal, dan dalam pelaksanaan APBD 2017 kemarin sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bersama demi tanggung jawab atas nama rakyat," ungkap Yekti Handayani.

Dari laporan Banggar tersebut, disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp1.178.200.708.372. Angka itu naik dari usulan yakni sebesar Rp1,089 triliun lebih.

Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp81.160.000.000. Angka itu menurun dibanding usulan atau sebelum pembahasan yakni sebesar Rp93 miliar lebih.

"Pada postur APBD 2018 terjadi penurunan potensi PAD. Untuk itu kami meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti agar menaikan pajak dan retribusi serta penyetorannya harus diawasi," kata Yekti.

Diketahui, pada APBD P Kepulauan Meranti 2017 angka PAD sebesar Rp93.687.093.554.

Kemudian, dana perimbangan disahkan sebesar Rp852.372.892.000.Angka itu lebih kecil dibanding sebelum pembahasan, yakni Rp834,5 miliar lebih.

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah disepakati sebesar Rp244.667.816.372. Angka itu bergerak lebih besar dari jumlah usulan pemerintah sebelum pembahasan yakni Rp161,6 miliar.

Sementara itu, Belanja Daerah disahkan sebesar Rp1.130.816.413.871. Angka itu lebih besar bila dibandingkan dengan usulan pemerintah, yakni Rp1,02 Triliun lebih.

Rincian belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp540.996.413.871. Juga terjadi penurunan dibanding jumlah sebelum pembahasan, yakni RpRp559,5 Milyar lebih.

Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp589.850.000.000. Merupakan angka yang turun dibanding usulan yakni sebesar Rp469,04 Milyar lebih.

Kemudian penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp15.000.000.000, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp62.384.294.501.

Berdasarkan rincian ringkasan APBD 2018 persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 47.84%, sedangkan persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 52.16%.

Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan anggaran yang disiapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja dia mengharapkan untuk mengedepankan kedisiplinan pemangku jabatan tehadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola penerimaan daerah untuk dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

"Sebenarnya PAD kita terjadi peningkatan yang signifikan. Potensi sarang burung walet dan PBB kedepannya berpotensi untuk meningkatkan PAD. Memang dulu kita belum memaksimalkan pajak dan meletakkan nya dengan harga murah itu dilakukan untuk menarik investasi, kedepannya kita akan memperkuat peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah," kata Bupati.

Bupati juga menjelaskan bahwa dalan postur APBD 2018 tidak dimasukkan Bantuan keuangan (Bankeu) dari propinsi. Padahal sebelumnya Pemkab Meranti mentargetkan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp9,7 miliar lebih.

"Kita memang tidak memasukkan Bankeu dari propinsi kedalam postur APBD. Tahun 2018 adalah tahun politik.

Kabarnya alokasi untuk perhelatan Pilgubri mencapai 1 triliun. Saya berpendapat tak ada Pilkada kita hanya dibantu Rp9 miliar, apalagi jika ada Pilkada jadi saya pikir tak mungkin kita dapat, kalaupun memang ada nanti kita sesuaikan di APBD perubahan," kata Irwan lagi.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Parkir Sembarangan, Asisten I Setdako Pekanbaru Sebut Pemilik Mobil Ini Kurang Etika
  • Diduga Korsleting Listrik, Rumah Ariadi Ludes Terbakar
  • Anggaran Perkemahan Wirakarya PTK di UIR Terkendala Anggaran
  • Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Walikota Dumai Resmikan Command Center
  • 20 Persen Anggaran Pendidikan di APBD Dinilai Tak Cukup untuk Rehab Sekolah di Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved