SELATPANJANG - Sekitar 80-an mahasiswa asal Kepulauan Meranti melakukan aksi unjuk rasa untuk mengkritisi kinerja Pemkab Kepulauan Meranti. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Meranti (APM) itu, melakukan aksinya, dengan mendatangi kantor bupati dan berunjuk rasa serta menyampaikan orasi mereka.
Sebelum melakukan unjuk rasa mereka berkumpul di Taman Cik Puan Selatpanjang. Dengan menggunakan satu unit mobil pick up dan puluhan sepeda motor mereka konvoi dan langsung menuju kantor Bupati dan tiba sekitar pukul 09.44 WIB, Rabu (22/11/2017).
Di depan pagar kantor Bupati, puluhan personel anggota Kepolisian dan anggota Satpol PP sudah berjaga. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya puluhan mahasiswa diperbolehkan masuk dan menyampaikan orasi di halaman kantor Bupati.
"Kami meminta Bupati menemui kami disini untuk mendengarkan orasi kami," ungkap koordinator aksi, Bobi.
Karena tidak digubris mereka berusaha masuk ke kantor Bupati. Namun puluhan anggota kepolisian dan Satpol PP membuat pagar betis. Dibelakang pagar betis sudah bersiap anggota Dalmas dari Kepolisian.
Mahasiswa terus minta pejabat yang ada didalam kantor bupati untuk datang dan menghadapi mereka. Karena tak kunjung tiba mahasiswa akhirnya menerobos pagar betis.
Aksi dorong-dorongan pun terjadi. setelah beberapa meter melangkah kedepan, pagar betis sempat mundur. Tetapi masih bisa menghambat pergerakan mahasiswa yang ingin masuk ke kantor bupati.
Dari dalam kantor bupati keluar Wakil Bupati, H Said Hasym, didampingi Sekda, Yulian Norwis dan sejumlah Kepala Bagian (Kabag). Terlihat juga mendampingi Wabup, Wakapolres, Kompol Afrizal.
Enam Item Tuntutan
Setelah dihadapkan dengan Wabup, koordinator aksi, Bobi Iskandar menyampaikan 6 item tuntutan mereka, diantaranya meminta agar bea siswa dapat dialokasikan kembali bagi mahasiswa asal Meranti. Meminta agar di Meranti ada bank darah, janji merangkai pulau agar direalisasikan, pembangunan infrastruktur kantor Camat Pulau Merbau dan Rangsang Pesisir, pembangunan mess mahasiswa di Selatpanjang, dan minta didirikannya universitas di Kepulauan Meranti.
Koordinator aksi yang juga Ketua Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) itu mengatakan, massa aksi juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Akademi Manajemen Informatika Komputer (BEM AMIK) dan BEM Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Selatpanjang.
"Selain itu kita juga mengakomodir seluruh kelompok masyarakat untuk bergabung yang benar-benar murni ingin mengkritisi kinerja pemerintah tanpa kepentingan apapun," tegas Bobi.
"Kami mau janji-janji yang disampaikan saat kampanye bisa direalisasikan. Apalagi disaat kondisi masyarakat yang susah saat ini, sangat dibutuhkan komitmen Pemerintah," kata Bobi lagi.
Ditambahkan Ketua HPMM, Zuriadi Fahmi bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Daerah. Sehingga bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Kami memperjuangkan ini dan menentang bukan karena kemunafikan kami. Tetapi karena kami mau pembangunan dilakukan sesuai dengan rel yang telah ditetapkan," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wabup mengaku sangat berterimakasih kepada mahasiswa yang mengingatkan Pemerintah. Sehingga pembangunan bisa berjalan baik dan maksimal.
"Kami sepakat tentang bank darah harus ada di Meranti. Sehingga tidak kekusahan untuk mencari darah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kami juga. Soal bea siswa akan kita upayakan sesuai dengan keuangan daerah," ucapnya.
Sementara soal janji politik merangkai pulau pihak Pemkab Meranti masih terus mengupayakannya. Tetapi Pemkab Meranti mengalami keterbatasan.
Belum terlaksananya sejumlah visi dan misi "Merangkai Pulau" yang digembar-gemborkan saat kampanye pada Pilbup tahun 2015 lalu lantaran minimnya anggaran yang dimiliki daerah.
"Kita masih mengupayakannya agar Pemerintah Pusat dan Provinsi bisa membantu pembangunan untuk merangkai pulau," ujar Wabup.
Termasuk tuntutan lainnya Said mengatakan akan menampungnya dan akan dijadikan masukan bagi Pemerintah. Sehingga nantinya bisa didiskusikan.
"Kami bangga atas pemikiran anak-anakku sekalian. Saya siap kalau mahasiswa datang kerumah dan kita diskusikan soal pembangunan Meranti sebagai masukan bagi kami," terangnya.
Tidak puas dengan jawaban Wakil Bupati, massa aksi melanjutkan aksi ke kantor DPRD. Saat itu mereka juga didampingi Wabup untuk bergabung bersama dengan berjalan kaki ke kantor Dewan.
Said Hasyim tampak melakukan long march di barisan terdepan bersama massa menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Sementara sejumlah pejabat lainnya, seperti Sekdakab Kepulauan Meranti, Yulian Norwis dan Kabag Humas Setdakab Meranti, Nasruni tampak menyusul di barisan belakang.
Said Hasyim bersama puluhan aksi massa juga sempat meneriakan yel-yel 'hidup mahasiswa, hidup masyarakat'.
Dirumah rakyat (kantor DPRD) telah menunggu Ketua DPRD, Fauzi Hasan didampingi Wakil Ketua, Muzamil dan sejumlah anggota DPRD. Puluhan mahasiswa langsung diminta masuk keruang rapat kantor DPRD.
Setelah seluruh mahasiswa dipersilahkan duduk, koordinator massa aksi kembali menyampaikan pernyataan sikap mereka dihadapan wakil rakyat tersebut. Ketua DPRD langsung menanggapi satu persatu item yang menjadi tuntutan mahasiswa.
"Soal bea siswa, pada tahun 2018 akan kembali dialokasikan. Bank darah juga akan kita dorong agar bisa segera ada di Meranti," kata Fauzi Hasan.
Soal merangkai pulau, Ketua DPRD meminta mahasiswa juga menyuarakannya ke Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau. Sebab untuk membangun jembatan dibutuhkan anggaran yang besar.
"Anggaran kita terbatas. Sementara Pemerintah Provinsi juga harus membantu untuk pembangunan jembatan kita. Kami harap adek-adek mahasiswa bisa ikut membantu kami menyuarakannya ke Pemprov Riau," sebutnya.
Saat itu mahasiswa yang ingin ada kepastian, membuat kesepakatan hitam diatas putih yang ditandatangani oleh Wabup, Ketua DPRD dan perwakilan mahasiswa. Dengan begitu dapat menjadi modal untuk menuntut realisasi dalam kesepakatan tersebut.
"Kami tidak mau janji bea siswa dan bank darah yang sudah disepakati direalisasikan tahun 2018 malah diingkari lagi. Sementara item lain yang kita tuntut juga akan kita terus kawal dan jika perlu kita suarakan ke Pemprov Riau, sehingga bisa terealisasi secepatnya," sebut Bobi lagi usai pertemuan dengan DPRD tersebut.
Aksi mahasiswa akhirnya bubar dengan membawa surat kesepakatan yang ditandatangani bersama sekitar pukul 12.50 WIB.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :