Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
16:28 - Penyerahan DPA Tahun Angga...
16:46 - Kofisel Meranti Gelar Pame...
15:25 - 235 Pejabat Eselon Kepulau...
10:48 - Peserta Tes Kesehatan CPNS...
21:54 - Ini Jadwal Pemeriksaan Kes...
21:13 - Pilkades Serentak Kepulaua...
16:20 - DPW FPI Kepulauan Meranti ...
21:17 - Sesuaikan dengan Kebijakan...
20:26 - Tingkatkan Persaingan UMKM...
12:51 - BKD Meranti: Tak Lengkapi ...
21:01 - DKPTPP Meranti Buka Rekrut...
17:22 - Hasil Tes CPNS Meranti Diu...
17:17 - BKD Meranti sudah Tugaskan...
15:37 - Tahun Ini, NJOP PBB Dua Ke...
12:29 - Masuki Musim Kemarau, BPBD...
19:49 - Dana Desa Meningkat, Bupat...
17:15 - Konsep Waterfront City, So...
14:56 - Pemkab Meranti Targetkan K...
20:08 - Sanksi Terlalu Berat dan T...
14:44 - Pokir dan Rencana Program ...
17:48 - Tahun Ini Puluhan Pamsimas...
20:54 - PWI Meranti Umumkan Pemena...
20:36 - Bupati Meranti akan Terima...
20:43 - Perekaman e-KTP Serentak N...
11:32 - Kampung Kami Tak Terisolir...
19:53 - Tabrakan Maut Sepeda Motor...
19:52 - Tingkatkan Kualitas Kopi L...
19:35 - Pembangunan Jembatan Selat...
19:32 - Hormati Keputusan Mendagri...
18:53 - RSUD Meranti Kini Dilengka...
17:43 - Sampaikan Pidato Hari Jadi...
20:45 - Meriahkan Hari Jadi ke-10 ...
19:47 - Keterbukaan Informasi Publ...
16:37 - DIPA Meranti Tahun 2019 Be...
17:59 - Disdukcapil Meranti Musnah...
07:47 - HUT Meranti dan Sagu, Sekd...
18:27 - Disperindagkop UKM Meranti...
17:36 - Agar Tidak Menumpuk, DLH M...
19:33 - Pawai Ta'aruf Kepulauan Me...
15:37 - Jennika, Atlet Wanita Mera...
18:48 - Tiga Peserta SKB CPNS Mera...
 
Lapangan Kerja Tidak Tersedia, Masyarakat Minta PT RAPP Beroperasi Kembali
Sabtu, 14/10/2017 - 18:21:18 WIB
TERKAIT:
 
  • Meranti Berpotensi Jadi Kota Jaringan Gas
  • Kasus DBD di Meranti, Satu Balita Dirawat
  • 337 Sertifikat PTSL Dibagikan ke Masyarakat Rangsang
  •  

    SELATPANJANG - Bergulirnya isu pencabutan izin perusahan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjadi ketakutan tersendiri bagi warga di Pulau Padang, Kepulauan Meranti yang selama ini menggantungkan hidup dari keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

    Mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah diambil. Pasalnya keputusan tersebut menyangkut nasib ratusan pekerja di perusahaan HTI dan industri pulp kertas itu.

    Dengan berhentinya operasional PT RAPP, sudah bisa dipastikan sangat banyak warga yang tak lagi punya penghasilan. Sementara ketersediaan pekerjaan di lapangan atau di daerah tak mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat. 

    Setelah operasional perusahaan berhenti, harapan untuk terus bekerja belum ada kepastian. Saat ini PT RAPP belum boleh melakukan penanaman baru pohon akasia yang membuat ratusan warga tak bisa bekerja sebagai tenaga penyemaian di Nursery, dimana di Pulau Padang terdapat 3 Nursery yang masing masing menampung sebanyak 150 sampai 200 orang pekerja tempatkan.

    Selama ini PT RAPP telah menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat dua kecamatan yang berdekatan yakni Kecamatan Merbau dan Tasik Putripuyu. Pasalnya hampir separuh dari masyarakat desa, seperti Desa Tanjung Padang, Desa Lukit, Dedap, Mekar Delima, Kudap, Bandul, dan desa lainnya menjadi petani, karyawan dan mitra usaha di perusahan milik Sukanto Tanoto ini.

    Ratusan warga setempat sebelumnya bekerja di PT RAPP. Mereka tersebar di tiga titik lokasi nursery. Baik di Sei Hiu maupun di Sei Kuat nursery serta Tanjung Gambar

    Namun, operasional PT RAPP mulai berhenti sejak tanggal 21 November 2016. Sejak itu pula, warga dari dusun-dusun di konsesi PT RAPP mulai mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga. Ketersediaan pekerjaan di daerah yang tak mampu menjawab kebutuhan memaksa warga untuk bekerja di Malaysia.

    Memang sebelum ada PT RAPP banyak warga menyadap karet. Namun, untuk saat ini harga karet tidak seperti dulu. Harga karet sudah sering anjlok. Satu kilogram karet tidak bisa lagi untuk membeli satu kilogram beras.

    Seperti diakui Ketua Koperasi Karya Bersama Izwan, bahwa banyak warga yang harus bekerja ke negeri jiran karena rendahnya penghasilan yang didapatkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    "Kalau dulu kerja karet harganya masih tinggi, sekarang harga karet empat sampai enam ribu rupiah perkilogram, satu kilo karet tidak dapat untuk sekilo beras," ujar Izwan.

    Diakui laki-laki penyedia jasa rental speedboat dan mobil saat RAPP beroperasi itu, dulu warga bisa mendapat penghasilan 2 hingga 3 juta rupiah perbulan. Namun sejak setahun belakangan, operasional PT RAPP dihentikan, tak sedikit warga kehilangan pekerjaan.

    "Dulu anggota kita ramai. Speed rental 9 unit sekarang tinggal empat unit. Pekerja nurseri kita banyak keluar daerah, di kampung tak ada kerja juga, kalau bisa RAPP beroperasi lah," cerita Izwan.

    Hal sama juga dirasakan Sutrisno dari Koperasi Kudap Lestari. Ia menyedia jasa transportasi speedboat sebanyak 6 unit sejak 2010. Namun sekarang semuanya tidak lagi beroperasi. Tak sedikit pula anggotanya kehilangan pekerjaan.

    Sementara itu CD Officer Pulau Padang Yandi Masnur, ketika ditanya tentang program CD menjelaskan, sejak 2011 hingga 2016, dana yang dikucurkan perusahaan lebih Rp20 miliar.

    Beberapa program CD yang rutin disalurkan antara lain program sistem pertanian terpadu, pendidikan dan talent pool, UMKM, program keagamaan, pelatihan ustadz, khatib, imam dan program pembangunan infrastruktur (pembangunan jalan sepanjang 12 KM). Selain itu, ada juga program CD pelatihan keterampilan bagi kaum ibu seperti menjahit dan membatik, program kesehatan (sunatan massal, sosialisasi, gosok gigi, dan cuci tangan) dan gotong-royong.

    "Program CD itu di luar program beasiswa Instiper Jogja dan Akademi Teknologi PULP dan Kertas Bandung," tambah Yandi.

    Untuk di Pulau Padang saja, sejauh ini, sudah 14 orang mendapat beasiswa ikatan dinas (kuliah). 6 diantaranya sudah selesai dan bekerja dengan perusahaan. Mereka adalah Muthammimah CDO Pulau Padang, M Effendi di Pelalawan, Arif Marta Saputra di Mandau, Noriah di Kerinci, Sri Nia Sari di Kerinci, Nusaibah di Tanoto Fondation. "Mereka asli anak Pulau Padang Kepulauan Meranti," kata Yandri.

    Selain itu, beberapa warga yang membentuk kelompok tani juga merasa manfaat dari PT RAPP. Mereka diberi indukan sapi (jantan dan betina) sehingga bisa diternak dan sudah menghasilkan.

    Sementara itu, Manajer RAPP Estate Pulau Padang Sumardi Harahap, menjelaskan, akibat tidak beroperasinya perusahaan, pihaknya juga melakukan pengurangan pekerja.

    "Sebelumnya, dari 117 karyawan tetap PT RAPP, sekarang tinggal 98 orang. Sedangkan dari karyawan kontraktor yang semula berjumlah 398 orang berkurang menjadi 61 orang. Meski tak beroperasi, kita terus saja melakukan patroli lapangan, dan melihat tata kelola air. Agar tak kebanjiran saat hujan atau kekeringan saat kemarau," ujar Sumardi Harahap.

    Penulis: Ali Imroen
    Editor: Yusni Fatimah

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Aneh, Calon Anggota KPU Bengkalis Tak Terdaftar di DPT
  • KPU Rohul Rekrut 55 Relawan Demokrasi
  • Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian Inventarisir Warga Binaan untuk Perekaman e-KTP
  • Kalahkan Ganda Tuan Rumah, Kevin/Marcus Juara Malaysia Masters 2019
  • RSUD Rohul Naik Kelas Jadi Bintang Tiga Setelah Raih Predikat Akreditasi Madya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved