Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:56 - Tekan Angka Kekerasan Terh...
08:18 - Bank Sampah Selatpanjang B...
10:14 - Kapolsek Rangsang Raih Per...
17:17 - Protes Jalan Rusak, Warga ...
17:48 - Hingga Desember 2018, 44 K...
18:56 - Tujuh Kepala OPD Pemkab Ke...
18:20 - Limbah Sagu Diduga Penyeba...
16:21 - Tarif PBB di Meranti Dises...
18:55 - Pembangunan Dermaga Desa S...
07:44 - KPU Meranti Bakar 1081 lem...
17:24 - Tiga ASN dan 52 Honorer Pe...
07:08 - KPU Meranti Temukan 27 Sur...
17:53 - Bujang Dara Meranti Jalin ...
15:00 - Kapal Pembawa Minuman Kebu...
15:48 - Sanksi Menanti Pejabat Mer...
17:56 - Minyak Genangi Geladak Kap...
18:40 - Bupati Meranti Hadiri Rako...
04:34 - BBPOM Temukan Makanan Meng...
15:32 - Festival Cian Cui Kepulaua...
12:05 - BBPOM Temukan Boraks Pada ...
05:45 - KPID Riau Gelar Seminar Li...
10:04 - Dua Kali Berunjuk Rasa, Tu...
04:47 - Selama Ramadan, ASN Merant...
20:03 - Para Kades dan BNPB Apresi...
13:45 - Employee Volunteering Prog...
11:08 - Pemkab Meranti Buka 248 Fo...
09:58 - Lahan RSUD Meranti Digugat...
23:25 - Pemkab Meranti Minta BPN P...
10:54 - Tanjung Padang Jadi Masyar...
15:36 - Rekor Double Hattrick, Kep...
10:43 - DPRD Minta Pemkab Meranti ...
14:22 - Sebut Keuangan Daerah Stab...
12:55 - Antisipasi Terorisme, Pemu...
14:41 - Dengan e-Sagu, PNS Meranti...
16:31 - Disdukcapil Meranti Buka S...
14:30 - Pendemo Tuntut Pemkab Mera...
08:50 - Pemkab Meranti Segera Real...
14:35 - Ratusan Muslim Meranti Gel...
17:26 - Sekda Meranti Lantik 177 P...
10:36 - Pejabat Pemkab Meranti Dim...
20:59 - Pemkab Meranti Alokasikan ...
21:20 - Limbah Pasar Modern Selatp...
11:03 - Situs Resmi Pemkab Meranti...
15:38 - Hasil UN di Meranti Bakal ...
12:57 - Bupati dan Ketua DPRD Mera...
14:16 - SPSI Minta Upah Buruh di M...
14:25 - Banyak Timbangan yang tak ...
05:47 - Diduga Curang, FLS2N Meran...
20:56 - Baru Dibangun, Plafon Pusk...
18:49 - Tiga Desa di Meranti Ini J...
 
Lapangan Kerja Tidak Tersedia, Masyarakat Minta PT RAPP Beroperasi Kembali
Sabtu, 14/10/2017 - 18:21:18 WIB

SELATPANJANG - Bergulirnya isu pencabutan izin perusahan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjadi ketakutan tersendiri bagi warga di Pulau Padang, Kepulauan Meranti yang selama ini menggantungkan hidup dari keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah diambil. Pasalnya keputusan tersebut menyangkut nasib ratusan pekerja di perusahaan HTI dan industri pulp kertas itu.

Dengan berhentinya operasional PT RAPP, sudah bisa dipastikan sangat banyak warga yang tak lagi punya penghasilan. Sementara ketersediaan pekerjaan di lapangan atau di daerah tak mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat. 

Setelah operasional perusahaan berhenti, harapan untuk terus bekerja belum ada kepastian. Saat ini PT RAPP belum boleh melakukan penanaman baru pohon akasia yang membuat ratusan warga tak bisa bekerja sebagai tenaga penyemaian di Nursery, dimana di Pulau Padang terdapat 3 Nursery yang masing masing menampung sebanyak 150 sampai 200 orang pekerja tempatkan.

Selama ini PT RAPP telah menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat dua kecamatan yang berdekatan yakni Kecamatan Merbau dan Tasik Putripuyu. Pasalnya hampir separuh dari masyarakat desa, seperti Desa Tanjung Padang, Desa Lukit, Dedap, Mekar Delima, Kudap, Bandul, dan desa lainnya menjadi petani, karyawan dan mitra usaha di perusahan milik Sukanto Tanoto ini.

Ratusan warga setempat sebelumnya bekerja di PT RAPP. Mereka tersebar di tiga titik lokasi nursery. Baik di Sei Hiu maupun di Sei Kuat nursery serta Tanjung Gambar

Namun, operasional PT RAPP mulai berhenti sejak tanggal 21 November 2016. Sejak itu pula, warga dari dusun-dusun di konsesi PT RAPP mulai mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga. Ketersediaan pekerjaan di daerah yang tak mampu menjawab kebutuhan memaksa warga untuk bekerja di Malaysia.

Memang sebelum ada PT RAPP banyak warga menyadap karet. Namun, untuk saat ini harga karet tidak seperti dulu. Harga karet sudah sering anjlok. Satu kilogram karet tidak bisa lagi untuk membeli satu kilogram beras.

Seperti diakui Ketua Koperasi Karya Bersama Izwan, bahwa banyak warga yang harus bekerja ke negeri jiran karena rendahnya penghasilan yang didapatkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Kalau dulu kerja karet harganya masih tinggi, sekarang harga karet empat sampai enam ribu rupiah perkilogram, satu kilo karet tidak dapat untuk sekilo beras," ujar Izwan.

Diakui laki-laki penyedia jasa rental speedboat dan mobil saat RAPP beroperasi itu, dulu warga bisa mendapat penghasilan 2 hingga 3 juta rupiah perbulan. Namun sejak setahun belakangan, operasional PT RAPP dihentikan, tak sedikit warga kehilangan pekerjaan.

"Dulu anggota kita ramai. Speed rental 9 unit sekarang tinggal empat unit. Pekerja nurseri kita banyak keluar daerah, di kampung tak ada kerja juga, kalau bisa RAPP beroperasi lah," cerita Izwan.

Hal sama juga dirasakan Sutrisno dari Koperasi Kudap Lestari. Ia menyedia jasa transportasi speedboat sebanyak 6 unit sejak 2010. Namun sekarang semuanya tidak lagi beroperasi. Tak sedikit pula anggotanya kehilangan pekerjaan.

Sementara itu CD Officer Pulau Padang Yandi Masnur, ketika ditanya tentang program CD menjelaskan, sejak 2011 hingga 2016, dana yang dikucurkan perusahaan lebih Rp20 miliar.

Beberapa program CD yang rutin disalurkan antara lain program sistem pertanian terpadu, pendidikan dan talent pool, UMKM, program keagamaan, pelatihan ustadz, khatib, imam dan program pembangunan infrastruktur (pembangunan jalan sepanjang 12 KM). Selain itu, ada juga program CD pelatihan keterampilan bagi kaum ibu seperti menjahit dan membatik, program kesehatan (sunatan massal, sosialisasi, gosok gigi, dan cuci tangan) dan gotong-royong.

"Program CD itu di luar program beasiswa Instiper Jogja dan Akademi Teknologi PULP dan Kertas Bandung," tambah Yandi.

Untuk di Pulau Padang saja, sejauh ini, sudah 14 orang mendapat beasiswa ikatan dinas (kuliah). 6 diantaranya sudah selesai dan bekerja dengan perusahaan. Mereka adalah Muthammimah CDO Pulau Padang, M Effendi di Pelalawan, Arif Marta Saputra di Mandau, Noriah di Kerinci, Sri Nia Sari di Kerinci, Nusaibah di Tanoto Fondation. "Mereka asli anak Pulau Padang Kepulauan Meranti," kata Yandri.

Selain itu, beberapa warga yang membentuk kelompok tani juga merasa manfaat dari PT RAPP. Mereka diberi indukan sapi (jantan dan betina) sehingga bisa diternak dan sudah menghasilkan.

Sementara itu, Manajer RAPP Estate Pulau Padang Sumardi Harahap, menjelaskan, akibat tidak beroperasinya perusahaan, pihaknya juga melakukan pengurangan pekerja.

"Sebelumnya, dari 117 karyawan tetap PT RAPP, sekarang tinggal 98 orang. Sedangkan dari karyawan kontraktor yang semula berjumlah 398 orang berkurang menjadi 61 orang. Meski tak beroperasi, kita terus saja melakukan patroli lapangan, dan melihat tata kelola air. Agar tak kebanjiran saat hujan atau kekeringan saat kemarau," ujar Sumardi Harahap.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tahun Depan Imam Masjid di Pekanbaru Dapat Insentif
  • Walikota Dumai Resmikan Pantai Teluk Makmur
  • Satres Narkoba Polres Rohul Gerebek Rumah Pelaku Narkoba di Mahato
  • Dishub Pekanbaru Tertibkan Parkir di Pasar Pagi Arengka
  • Sabtu Depan, 230 JCH Bengkalis Kloter 4 Menuju Batam
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved