SELATPANJANG-Meskipun sudah 71 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum merdeka dari kegelapan. Artinya desa mereka belum mendapatkan cahaya penerangan listrik PLN.

Karena merasa dianaktirikan hampir satu abad, sebelum kabupaten ini dimekarkan, sejumlah masyarakat Desa Darul Takzim, Rabu (21/9/2016) mendatangi DPRD Kepulauan Meranti untuk mengadu kepada wakil rakyat atas keluhan mereka selama ini.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti langsung menggelar hearing dengan pihak PLN Rayon Selatpanjang, masyarakat Desa Darul Takzim, dan Distamben.

Dalam hearing tersebut, diketahui bahwa Distamben dan PLN belum melakukan survei terhadap desa yang belum teraliri listrik.

Salah seorang perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa pihaknya meminta kepada PLN dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah kongkrit dalam mengatasi persoalan elektrifikasi.

"Kami dari masyarakat meminta kepada pemerintah daerah maupun PLN agar mengambil langkah kongkrit bagaimana desa kami bisa teraliri listrik karena masyarakat sudah tidak bisa hidup dalam keadaan gelap gulita dan menyakiti listrik menggunakan mesin diesel karena persoalan ekonomi," katanya.

Ketua Komisi B Dedi Putra SHi dalam hearing tersebut meminta pihak PLN untuk segera mengambil langkah agar desa tersebut bisa terang benderang.

"Kami meminta kepada PLN agar segera mengambil langkah dan melapor ke ranting Dumai agar segera membangun jaringan listrik menuju desa tersebut. Masyarakat meminta tahun ini listrik mereka bisa hidup. Kita pahami lah, karena mereka sudah menunggu hampir 1 abad. Kita minta ke PLN cepat menanggapi ini, dan kami akan terus menfollow up. Tolong jangan dibiarkan terlalu lama," ujar Politisi PPP itu.

Menanggapi hal itu, perwakilan PLN rayon Selatpanjang mengatakan, untuk mengambil kebijakan seperti itu pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN ranting Dumai.

"Terhadap permasalahan ini, kami sangat memahaminya. Sebelumnya kami hanya berpositif thinking bahwa di desa tersebut sudah mempunyai listrik desa. Rupanya kondisi di lapangan terbalik, untuk itu kami akan laporkan ke Dumai. Untuk waktunya setengah bulan kami melakukan koordinasi, dan satu bulannya kami survei selanjutnya membangun jaringan," katanya.

Wakil ketua DPRD, Muzamil Baharuddin sangat menyesalkan sikap PLN yang tidak memperhatikan listrik di desa.

"Tidak hidup bertahun-tahun ini jelas pembiaran,karena PLN bukan lembaga sosial tapi perusahaan,jelas transaksionalnya,ini dibayar bukan gratis," kata Muzamil.

Dari hearing, ada beberapa solusi yang didapatkan, PLN diminta untuk melakukan survei untuk satu bulan ke depan, dan ada rumusan kebijakannya

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah