SELATPANJANG - Hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti belum pernah sama sekali melakukan penetapan batas Desa. Padahal tidak jelasnya batas Desa menjadi kerawanan terhadap terjadinya polemik di tengah masyarakat antar Desa itu sendiri.

Potensi polemik tersebut sudah mulai terlihat di Pulau Padang. Masyarakat sejumlah Desa di Kecamatan Merbau sudah mulai mempersoalkan tentang lahan, terutama yang bersinggungan dengan pihak perusahaan yang beroperasi disana.

Bahkan warga masing-masing Desa mengakui bahwa lahan memiliki peta menurut versi dan dikeluarkan pada tahun yang berbeda. Sampai dengan saat ini Pemkab Meranti juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pengakuan tersebut, sebab memang belum pernah melakukan penetapan batas Desa di seluruh wilayah Kepulauan Meranti.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab, Yulizar yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu menyadari memang dengan belum adanya batas Desa menjadi potensi untuk terjadinya konflik. Apalagi hingga kini Bagian Tapem mengaku sudah banyak menerima keluhan tentang status lahan dari masyarakat yang berpotensi menjadi konflik.

"Memang banyak masyarakat yang datang untuk mengadu soal lahan mereka yang diakui juga oleh warga Desa Tetangga. Hal itu karena masing-masing Kades mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di lahan tersebut. Sehingga dapat berpotensi menjadi konlik," ungkapnya beberapa hari lalu.

Yulizar mengakui secara resmi ada puluhan masyarakat yang sudah mengadukan potensi konflik kepadanya. Namun jika secara lisan, sudah ratrusan orang yang mengadu kepadanya.

"Sudah banyak yang mengadu. Memang batas Desa yang tidak jelas menjadi salah satu pemicunya," akunya.

Sementara terhadap batas Kecamatan yang menjadi tupoksi dari tapem untuk melakukannya, Yulizar mengaku sampai dengan saat ini belum dilakukan seluruhnya. Namun kegiatan tersebut terus diajukan.

Penulis  : Ali Imroen
Editor    : Unik Susanti