SELATPANJANG - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, H Said Hasyim menilai tempat hiburan malam memberikan dampak negatif bagi pribadi yang suka mengunjungi. Kuat dugaan kejadian Furama berdarah Kamis (25/8/2016) dini hari lalu yang menyebabkan tiga korban jiwa, dipicu dari aktivitas di tempat hiburan malam.

Untuk mengantisipasi kejadian tidak terulang kembali, Wabup meminta kepada satuan kerja (satker) terkait untuk melakukan penertiban izin tempat hiburan malam. Dan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer yang kedapatan berada di tempat tak benar akan diberikan sanksi tegas.

"Saya minta Sekdakab, Asisten I dan satker terkait melakukan penertiban, cek izin wisma, hotel dan tempat hiburan yang ada di Kepulauan Meranti. Jika didapati tidak mengantongi izin, tutup sementara," tegas Said, Jumat (26/8/2016).

Wabup mengaku tidak akan mentolerir pegawai baik ASN dan honorer yang kedapatan "Hobby" memasuki tempat hiburan malam. "Bagi ASN yang kedapatan akan kita tindak sesuai aturan kepegawaian, minimal kita pindahkan jauh, dan bagi honorer tidak ada ampun, akan kita berhentikan," ucap Said.

Ketegasan Said Hasyim bukannya tidak beralasan. Dirinya menilai ASN maupun honorer yang bekerja di pemerintahan hendaknya memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat, bukan malah masuk hiburan malam apalagi melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Sebagai aparatur pemerintahan dituntut untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita harus memberikan contoh yang baik sesuai tugas dan fungsi jabatan. Saat ini masyarakat melihat dan berharap besar kepada kita untuk dapat membangun daerah, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, melayani dengan baik bukan masuk tempat hiburan malam," kata Wabup.

Dirinya mengakui tidak bisa mengawasi pegawai secara keseluruhan, namun Said Hasyim berharap kesadaran memegang amanah itu muncul dari hati aparatur.

"Saya berharap kesadaran itu muncul dari hati. Mari kita melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya apalagi ini menyangkut pelayanan dan penggunaan anggaran daerah yang sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Penulis : Ali Imron
Editor   : Unik Susanti