SELATPANJANG - Akibat belum ditransfernya dana pusat ke kas daerah (Kasda), membuat Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menanggung hutang sebesar Rp50 miliar kepada rekan kontraktor yang telah rampung menyelesaikan pembangunan. Sementara dana yang tersimpan di kas daerah saat ini hanya sebesar Rp 12 miliar.

Hutang tersebut tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terhadap pihak ke tiga (kontraktor,red). Sementara dana transfer pusat yang diasumsikan akan turun sebesar Rp 57 miliar hingga Jumat (1/1/2016) tidak kujung juga masuk ke dalam rekening Pemkab Meranti.

"Dana Rp57 miliar itu merupakan dana perimbangan berasal dari DBH sumber daya alam. Sementara dari sektor pajak, sekitar Rp25 miliar. Hingga saat ini baru bantuan keuangan dari provinsi yang sudah masuk ke Kasda, itupun hanya dana triwulan ke empat sebesar Rp 6 miliar saja," ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bambang Suprianto, Jumat (1/1/2016).

Bambang juga mengatakan, akibat lambatnya dana transfer pusat ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemkab terpaksa membuat surat pengakuan hutang ke pihak rekanan kontraktor. Namun untuk memastikan berapa besaran piutang di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terlebih harus diaudit oleh BPKP. Setelah diaudit BPKP, yang menjadi neraca hutang di setiap SKPD dan menjadi hutang pemerintah daerah.

"Seharusnya, kemarin pusat sudah mencairkan dana untuk Meranti, namun hingga saat ini belum juga dilakukan," ujarnya.

Sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Iqaruddin MSi telah membuat dan melayangkan surat ke beberapa SKPD yang  dalam poinnya menyebutkan agar setiap SKPD yang mempunyai hutang kepada rekan kontraktor agar segera melunasinya.

Akibat tunggakan hutang Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pihak ke tiga itu juga membuat pihak legislatif mengurungkan niatnya untuk mengesahkan RAPBD 2016.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah