SELATPANJANG - Massa gabungan yang tergabung kedalam beberapa organisasi kembali melakukan unjuk rasa dan aksi damai di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (11/1/2022).

Demonstrasi ini merupakan aksi yang ketiga kalinya dilakukan sejak kebijakan Bupati H Muhammad Adil yang merumahkan ribuan tenaga honorer dengan dalih melakukan evaluasi.

Selain itu, unjuk rasa yang dikoordinir langsung oleh Ketua umum Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Jefrizal itu juga menyuarakan beberapa persoalan, diantaranya mendesak Polda Riau untuk menuntaskan persoalan penimbunan abrasi pantai dengan sampah di Desa Mekong. Selain itu massa juga meminta kebijakan One Way di Selatpanjang juga dihentikan.

Tuntutan lainnya yang disampaikan yakni pembelian mobil mewah untuk kendaraan dinas Bupati seharga Rp 2,5 miliar dan penggajian staf ahli Bupati yang dianggarkan sebesar Rp574 juta.

Dalam orasinya, salah seorang massa aksi mengatakan sejak menjabat sebagai Bupati tidak ada prestasi yang dilakukan oleh H Muhammad Adil. Dikatakan setiap massa ingin menyuarakan aspirasi mereka, Bupati tidak pernah hadir, tentunya mereka mengklaim Bupati adalah seorang yang pengecut.

"Hingga hari ini, setelah beberapa bulan menjabat, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Bupati, kecuali mengecat kantor dan fasilitas lainnya dengan warna hijau. Bupati Kepulauan Meranti saat ini adalah Bupati yang pembengak, alih-alih menjanjikan gaji honorer dia malah memberhentikan," ujarnya.

Sementara itu Ketua umum Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Jefrizal mengatakan pihaknya tidak lagi membutuhkan kehadiran Bupati yang dinilai telah melukai dan perasaan ribuan honorer.

"Kalau sudah beginilah cara Bupati Kepulauan Meranti, maka sampai kiamat pun dia tidak akan hadir dan kami sudah menganggap Bupati itu seorang pengecut dan kami juga tidak mengharapkan kehadirannya lagi dan menyatakan mosi tidak percaya kepada dia," kata Jefrizal.

Dalam orasinya yang berapi-api, Jefrizal juga menyatakan bahwa anggota DPRD juga tidak mempunyai rasa malu yang terkesan tidak ada melakukan pembelaan kepada masyarakatnya yang terbebani oleh kebijakan Bupati.

"Anggota DPRD sekarang banyak yang jadi pahlawan kesiangan padahal juga berkonspirasi dengan Bupati. Partai pendukung hanya dua, tapi mengapa sekarang semua partai seolah-olah jadi pendukung, diam dan seakan jadi macam ompong. Ternyata, mereka diam karena pokir aman alias dibayar penuh. Beda ketika zaman bupati Irwan Pokir terhambat dan bahkan ada yang tidak cair. Jadi, kuncinya persoalan ini adalah DPRD. Bukan pada partai, melainkan individu wakil rakyat yang sedang dimainkan," ungkapnya.

Sempat terjadi aksi dorong antara massa dengan petugas Satpol PP dan kepolisian yang sedang berjaga tatkala perwakilan massa ingin memberikan hadiah berupa replika nisan yang melambangkan matinya sebuah demokrasi yang diam melawan kezaliman dan penindasan.

Setelah beberapa lama terlibat aksi saling dorong, akhirnya pejabat perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti dalam hal ini Plt Kepala Kesbangpol keluar menemui massa aksi.

Selain itu, massa juga bergerak ke kantor DPRD dan ingin memberikan hadiah yang sama, ketika itu pihak DPRD hanya diwakilkan oleh Plt Sekretaris Dewan, Hambali Nanda Manurung. Disana perwakilan massa aksi juga memberikan kartu merah kepada DPRD yang dianggap melanggar sumpah dan tidak berpihak kepada masyarakat.

Terkait dengan pembelian mobil mewah yang diperuntukkan untuk kendaraan dinas Bupati di tengah pandemi Covid-19, dikatakan Jefrizal menunjukkan pejabat semakin tidak memiliki sense of crisis di tengah kehidupan masyarakat yang ekonominya kian terhimpit.

Kritik pedas yang dilontarkannya itu bukan tanpa alasan, disebutkannya ketika masyarakat sedang susah ditengah banyaknya yang sedang tidak bekerja, Bupati malah ingin kenyamanan bersama mobil mewahnya.

"Inilah yang dinamakan pemimpin tidak ada kepekaan dan rasa, ketika masyarakat sedang susah dia malah ingin membeli mobil mewah," kata Jefrizal.

Selain itu, pria yang akrab disapa Jef itu juga mengkritisi kebijakan Bupati yang merekrut puluhan tenaga ahli bupati dengan gaji yang fantastis dan bersumber dari APBD.

"Ini sangat menyakitkan, ini menandakan pemerintah kita sedang tidak baik-baik saja. Terlihat sekali carut marut dan nepotisme nya dan ini sangat kacau," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Tundukkan Indonesia 1-3 di Final, China Juarai Thomas Cup 2024 Pemko Dumai Raih Penghargaan PPD Terbaik I Tingkat Riau 2024 255 JCH Rayon Mandau Bengkalis Ikuti Pembekalan PUPR Riau Gerak Cepat Perbaiki Ruas Jalan Lubuk Kandis-P Kasai Pj Gubri Takjub dengan Kemeriahan Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival		KPU Riau Mulai Terima Penyampaian Dukungan Bacalon Gubri Independen Pawai Hari Anak Nasional di Mandau: Perayaan Menginspirasi Generasi Masa Depan Rayakan Hari Buruh di RAPP, Bupati Pelalawan: Perusahaan ini Penanam Investasi Terbaik di Riau Raker Komwil I Apeksi 2024, Hasilkan 23 Draft Rekomendasi untuk Diajukan ke Kemendagri Hadiri FGD Komwil Riau, Ini Harapan Sekdakab Rohil