Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:03 - Meranti Terima 200 Unit RT...
06:07 - Akibat Kurang Gizi, 1.170 ...
20:42 - Pemkab Kepulauan Meranti A...
19:39 - Kepulauan Meranti Mundur L...
05:50 - Pengelolaan Seluruh Puskes...
19:31 - Berpeluang Menang, DPD PAN...
18:01 - Over Kapasitas, Wagubri Pr...
05:30 - Kepala Desa di Kepulauan M...
18:21 - Sepanjang 2019, DBD Mening...
13:37 - KPU Meranti Luncurkan 'Si ...
14:38 - Tingkatkan Pendapatan Sekt...
17:29 - Kafilah Meranti Berhasil M...
17:46 - Jelang Penutupan, Pelamar ...
15:26 - Bupati Meranti Harapkan Ma...
12:37 - Pelabuhan Roro Insit Bakal...
15:33 - Bupati Meranti Larang OPD ...
11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
06:25 - Sumpah Pemuda, Camat Tebin...
21:59 - Peringati HDKD, Kantor Imi...
15:40 - Seluruh Desa di Tebingting...
12:14 - Bawaslu Kepulauan Meranti ...
16:57 - Hingga 22 Oktober, 38 Anak...
21:04 - Ada yang Beda, Tradisi Man...
14:54 - Kuota CPNS 2019, Jatah Kep...
14:14 - Program School Improvement...
 
Naik 8,51 Persen, UMK Meranti 2020 Jadi Rp2, 9 Juta Lebih
Selasa, 05/11/2019 - 21:23:31 WIB
Sidang dewan pengupahan penetapan UMK Kepulauan Meranti 2020.
Sidang dewan pengupahan penetapan UMK Kepulauan Meranti 2020.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti tahun 2020 mendatang sudah diusulkan pada 5 November 2019 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 mendatang.

Sesuai dengan hasil Sidang Dewan Pengupahan, UMK tahun 2020 ini naik sebesar 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Adapun besarannya yaitu Rp 2.983.926, 39 atau bertambah sebesar Rp 113.623.205 dari UMK sebelumnya yakni sebesar Rp 2.749.909,12.

"Pengesahan UMK nya belum. Ini baru usulan saja. Setelah kita rapat yang terakhir ini, baru akan kita akan sahkan, untuk UMK kita di tahun 2020," kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Drs Asroruddin, Selasa (5/11/2019).

Ia mengatakan kenaikan UMK sudah berdasarkan hasil keputusan bersama dengan pengupahan dan menunggu persetujuan Gubernur Riau untuk pengesahannya.

"Angka tersebut juga sudah melalui kesepakatan sidang dewan pengupahan antara serikat pekerja dengan Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo)," ujarnya

Dalam sidang ini sempat terjadi tarik ulur, dimana Apindo meminta nilai UMK disamakan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun belum diakomodir.

Sementara itu, Kepala bidang tenaga kerja, Syarifuddin Ykai mengatakan penetapan UMK ini tetap berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Yuhara Lubis mengatakan seharusnya ini menjadi perhatian bersama, karena penetapan UMK sudah tertuang di dalam kesepakatan yang dibuat bersama asosiasi serikat pekerja dan Apindo serta pihak lainnya. Untuk itu dia mengharapkan para pengusaha bisa menerapkan upah baru bagi karyawannya.

‚ÄĚSetelah UMK ditentukan oleh provinsi, perusahaan sudah wajib membayar karyawan dengan upah baru. Karena dengan berlakunya PP 78, seluruh perusahaan mengerti akan adanya sanksi jika peraturan tidak ditaati," ujarnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Berada di Puncak Ketenaran, Waria Ini Putuskan Jadi Pria Tulen setelah Mimpi Ditabrak Truk
  • Untung Vs Rugi Punya Mr P Besar dan Panjang, Ini Penjelasan Ahli
  • MANTAP! Pesanan Xpander Cross Lewati 1.000 Unit
  • Paket Data Khusus Pelajar dari Telkomsel, 3 GB Rp 25.000
  • Setelah 8 Tahun Dibahas, DPRD Akhirnya Sahkan Perda RTRW Rohul 2019-2039
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved