Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:20 - PPL Desa Mekar Sari Olah R...
14:34 - Anggaran Perjalanan Dinas ...
17:03 - Meranti Terima 200 Unit RT...
06:07 - Akibat Kurang Gizi, 1.170 ...
20:42 - Pemkab Kepulauan Meranti A...
19:39 - Kepulauan Meranti Mundur L...
05:50 - Pengelolaan Seluruh Puskes...
19:31 - Berpeluang Menang, DPD PAN...
18:01 - Over Kapasitas, Wagubri Pr...
05:30 - Kepala Desa di Kepulauan M...
18:21 - Sepanjang 2019, DBD Mening...
13:37 - KPU Meranti Luncurkan 'Si ...
14:38 - Tingkatkan Pendapatan Sekt...
17:29 - Kafilah Meranti Berhasil M...
17:46 - Jelang Penutupan, Pelamar ...
15:26 - Bupati Meranti Harapkan Ma...
12:37 - Pelabuhan Roro Insit Bakal...
15:33 - Bupati Meranti Larang OPD ...
11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
06:25 - Sumpah Pemuda, Camat Tebin...
21:59 - Peringati HDKD, Kantor Imi...
15:40 - Seluruh Desa di Tebingting...
12:14 - Bawaslu Kepulauan Meranti ...
16:57 - Hingga 22 Oktober, 38 Anak...
21:04 - Ada yang Beda, Tradisi Man...
 
Ribuan Hektar Lahan Desa di Meranti dalam Penguasaan PT NSP
Senin, 08/07/2019 - 19:38:14 WIB

SELATPANJANG - Ribuan hektar lahan yang berada di dua desa di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam penguasaan PT Nasional Sago Prima (NSP).

Dimana lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar itu masuk kedalam kawasan konsesi perusahan yang bergerak di bidang perkebunan sagu itu.

Humas PT NSP Setya Budi Utomo yang dikonfirmasi mengatakan awalnya perusahaan mengurus lahan konsesi seluas 21.418 hektar. Dimana didalamnya termasuk luas lahan 5.000 hektar yang sudah dikelola oleh masyarakat di dua desa yakni Desa Teluk Buntal dan Tanjung Gadai dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tebingtinggi Timur.

"Fakta di lapangan itu ketika kita mengurus izin konsesi lahan seluas 21.418 hektar ke kementerian, kurang lebih 5000 hektar sudah duluan dikuasai masyarakat," kata Budi, Senin, (8/7/2019).

Humas PT NSP itu mengatakan pihaknya bersedia melepas lahan tersebut jika pihak desa mau mengurus langsung ke kementerian.

"Kita bersedia saja lahan konsesi itu dilepaskan ke masyarakat. Namun terkait dengan administrasi bukan wewenang kita, memang surat rekomendasi ada pada kita, tapi belum ada permintaan yang masuk," ujarnya.

"Seharusnya pihak desa mengurus izinnya dengan mengajukan ke kementerian terkait paling tidak melalui Dinas Kehutanan Propvnsi Riau. Nanti jika salah satu persyaratan minta rekomendasi kita, itu pasti kita keluarkan, kalau memang ada permohonannya. Seharusnya inisiatif itu bukan dari perusahaan, tapi dari desa, kita tidak bisa buat keputusan karena yang punya kewenangan itu kementerian," ujarnya lagi.

Karena masuk dalam area konsesi, akibatnya masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat Prona dan menjadikannya sebagai hak milik.

"Selain sudah banyak dikelola dijadikan kebun, lahan konsesi kita juga sudah banyak dibangun fasilitas umum seperti rumah dan masjid," ungkap Budi.

Kerugian lain yang ditimbulkan dampak dari permasalahan ini adalah banyak fasilitas yang dianggarkan dari APBD maupun APBN tidak bisa dilaksanakan.

"Banyak kerugian yang didapatkan, salah satunya waktu itu ada proyek pengadaan cetak sawah, namun karena masuk dalam kawasan konsesi, cetak sawah itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keseluruhan lahan juga dibayarkan perusahaan setiap tahunnya.

"Lahan seluas 5.000 hektar itu tidak pernah kita ganggu, malah pajaknya ikut kita bayarkan, dimana keseluruhan lahan pajak setiap tahunnya kita bayarkan hampir Rp1,5 miliar. Khusus lahan di desa itu pajaknya hampir 100 juta dan pemerintah tidak mau tahu terkait persoalan ini, walaupun hal itu sudah berkali- kali kita sampaikan," ungkap Budi.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Usai Tutup Turnamen Gasing "Rang Kayo Enggut", Wabup Rohil Ingin Digelar Lagi Februari 2020
  • PPL Desa Mekar Sari Olah Repu Sagu Jadi Pakan Ternak Benilai Ekonomis
  • Ingin Suami Sembuh, Isteri Rela Disetubuhi Dukun Cabul
  • Masjid Cheng Ho Rohil Diyakini Mampu Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
  • Jelang Porkab I Rohil, Cabor Sepak Bola dan Futsal Matangkan Persiapan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved