Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
06:25 - Sumpah Pemuda, Camat Tebin...
21:59 - Peringati HDKD, Kantor Imi...
15:40 - Seluruh Desa di Tebingting...
12:14 - Bawaslu Kepulauan Meranti ...
16:57 - Hingga 22 Oktober, 38 Anak...
21:04 - Ada yang Beda, Tradisi Man...
14:54 - Kuota CPNS 2019, Jatah Kep...
14:14 - Program School Improvement...
17:38 - Tiang Patah Akibat Keropos...
18:20 - Tradisi Mandi Safar Akan D...
12:05 - Disdikbud Meranti Akan Per...
18:48 - Gelar Coffe Morning, Kapol...
19:26 - Insan Media di Kepulauan M...
18:48 - Enam Kelompok Nelayan di M...
18:41 - Korban Tewas Tertimpa Poho...
18:19 - Suhu Politik Memanas, Sekd...
18:20 - Satpol PP Meranti Kesal, A...
21:20 - Bupati Ungkap Peredaran Na...
17:03 - Hampir Seminggu Pelayanan ...
12:51 - Jadi Irup, Kasat Pol PP Me...
19:44 - Ketagihan Suasana Desa Bok...
18:36 - Petugas Perikanan Meranti ...
15:08 - Heru Sandra dari Kepulauan...
18:11 - Listrik Kecamatan Tebing T...
 
Mobil Dinas Pemkab Meranti Ternyata Banyak Menunggak Pajak
Senin, 17/06/2019 - 17:12:54 WIB

SELATPANJANG - Banyak mobil dinas kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti yang menunggak pajak.

Tidak hanya menunggak satu tahun, bahkan ada mobil dinas yang sudah menunggak pajak hampir lima tahun.

Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Informasi perhitungan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Riau, jumlah tunggakan pajak mobil dinas dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti bervariasi. Misalnya saja mobil dinas Grand Livina XV M/T bernomor polisi BM 1027 X.

Pada aplikasi tersebut mobil dinas ini telah menunggak pembayaran pajak selama empat tahun sebelas bulan dan dua puluh empat hari. Dimana estimasi pajak yang harus dibayarkan yakni sejumlah Rp 11.491.363 juta.

Kemudian mobil dinas Grand Livina lainnya bernomor polisi BM 1038 X, setelah dicek di aplikasi mobil dinas ini menunggak pajak selama dua tahun, sepuluh bulan dan dua puluh sembilan hari.

Bahkan, mobil dinas yang juga kerap dipakai oleh wakil Bupati jenis Toyota New Avanza Felix 1.5 M/T dengan nomor polisi BM 1059 X juga menunggak pajak dengan lama tunggakan selama 9 bulan dua puluh tiga hari dengan estimasi yang harus dibayarkan sejumlah Rp3.145.007.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku terkejut, dia memerintahkan kepada pejabat yang diberikan mobil dinas untuk segera melunasi pajak.

"Apa iya, nanti akan segera kita perintahkan para pejabat untuk segera melunasi tunggakan pajak mobil dinasnya, harus bayar pajak, kalau tidak nanti mobil dinasnya akan kita tarik, biar nanti mereka naik becak saja, ini sudah melampau," kata Bupati, Senin (17/6/2019).

Bupati mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan himbauan kepada seluruh pimpinan OPD segera membayar pajak kendaraan dinas sebelum jatuh tempo pembayaran.

Irwan menegaskan, tidak ada alasan bagi OPD untuk melakukan penundaan pembayaran pajak kendaraan dinas, karena semua telah dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2019 ini.

Dia juga mengungkapkan, bahwa para kepala OPD telah mengetahui ada anggaran karena terekam dalam DPA dari OPD masing-masing.

"Tidak ada alasan untuk tidak membayar, karena itu sudah dianggarkan, dan tercantum dalam DPA masing - masing," kata Bupati.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Siap Kembangkan UMKM Kota Dumai, Pertamina RU II Kenalkan Rumah Kreatif BUMN
  • Bupati Wardan Targetkan 197 Desa Miliki Bumdes di Akhir 2019
  • Penerimaan CPNS Kejaksaan Terbuka Lebar, Laporkan Jika Ada Oknum Ngaku Bisa Meluluskan
  • Buka Kemah Ukhuwah Regional ke-3 Sako Pramuka di Siak SIT, Ini Pesan Kwarnas Pramuka
  • Be The Future Starter with AXIS Edu Pack, AXIS Gelar Pop Up Campus di Padang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved