Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:18 - Satpol PP wanita di Merant...
17:02 - RAPP Turut Sukseskan Festi...
15:17 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
21:12 - Wakil Bupati Meranti Beri ...
15:46 - Di Tengah Lahan Terbakar T...
06:10 - Produk UMKM di Meranti Did...
21:28 - 168 Koperasi Tidak Aktif d...
20:26 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
05:39 - Sejak 2015, Sebanyak 1.48...
14:48 - Bokor Wakili Meranti Ikuti...
21:27 - Disdagprinkop-UKM Meranti ...
18:02 - Meranti Perpanjang Status ...
17:35 - Karhutla Mengganas Picu Ka...
21:04 - Lantunan Takbir Diputar Re...
15:32 - Setelah Dicek, Hewan Kurba...
19:33 - Wabup Meranti: Jabatan Jan...
15:36 - Wartawan di Meranti Kompak...
15:28 - Hormati Idul Adha, Kasatpo...
14:47 - Pemkab Meranti Bagikan 25 ...
10:37 - PT SRL Bersama Lintas Sekt...
13:55 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
11:51 - Pasar Modern Selatpanjang ...
14:34 - Walau Tak Didukung Pemkab,...
17:47 - Melalui BP3TKI, Pemkab Mer...
14:09 - 111 Pejabat Eselon Meranti...
06:57 - Dinas PMD Upayakan Bantuan...
18:50 - Posyantekdes Bina Maju Wak...
14:19 - Kepulauan Meranti Tutup Iz...
13:12 - Kunjungan Kepala BNPB RI, ...
13:05 - Satpol PP Meranti Gelar Pa...
22:14 - Kepulauan Meranti Jadi Mod...
22:09 - Pemcam Tebing Tinggi Bersa...
19:08 - Pemerintah Optimis Bulan I...
21:18 - Penuhi Bantuan Benih Ikan,...
15:36 - Wakil Bupati Meranti Surve...
21:28 - Rosihan, Pemuda Meranti Wa...
20:01 - Sapa Warga Kurang Mampu, P...
16:34 - Dinsos P3APPKB Bantah Pern...
13:04 - Kisah Dokter Hewan di Mera...
17:31 - Baru Sandang Gelar KLA, di...
20:53 - Papan Astaka dan Bazar MTQ...
20:14 - Jumlah Penduduk Meranti Me...
21:36 - Penyelidikan Kasus Dugaan ...
10:10 - MTQ XI Kepulauan Meranti D...
15:41 - Bupati Meranti Terima Peng...
10:07 - Sekda Meranti Harapkan Jag...
22:05 - Hafizan Kholil Pengidap Ke...
19:52 - Tepat Waktu, Meranti Dapa...
20:08 - Pelaku IKM Meranti Ikuti S...
19:42 - Waduh, Oknum ASN Meranti A...
 
Belum Lapor LHKPN, 81 Pejabat Meranti Terancam Turun Pangkat
Minggu, 31/03/2019 - 17:23:27 WIB

SELATPANJANG - Sebanyak 81 pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terancam demosi atau penurunan jabatan.

Hal tersebut sesuai dengan peringatan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis yang mengingatkan agar seluruh pejabat eselon II dan III melaporkan harta dan kekayaannya melalui situs E-LHKPN. Jika pejabat yang tidak mengindahkan hal tersebut akan diberikan sanksi berupa penurunan pangkat jabatan.

"Kepada para pejabat eselon untuk segera melaporkan E-LHKPN sebab jika tidak melaporkan akan dikenakan sanksi turun pangkat, saya ingatkan bagi yang belum segera laporkan dan koordinasikan dengan BKD," kata Sekda.

Adapun batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Minggu 31 Maret 2019 tepatnya pukul 23.59 WIB.

Hingga saat ini, dari pejabat eselon II dan III yang wajib lapor di e-LHKPN sebanyak 165 orang, namun yang baru melaporkan hanya 84 orang. Artinya sebanyak 81 orang lainnya belum memasukkan laporan LHKPN. Adapun 165 pejabat eselon yang wajib melaporkan LHKPN itu terdiri dari 32 pejabat eselon II dan 133 pejabat eselon III.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharudin mengatakan, hingga saat ini, jumlah pejabat yang sudah melapor sebanyak 84 orang yang terdiri dari 23 orang pejabat Eselon II dan 61 orang pejabat Eselon III.

"Sampai pukul 15.00 WIB sore yang sudah melapor ada 84 orang pejabat. 23 orang Eselon II dan 61 orang Eselon III dari total keseluruhan 165 pejabat yang wajib lapor," ungkap Bakharudin, Minggu (31/3/2019). 

Bakharudin menuturkan, pihaknya telah mengingatkannya kepada para pejabat untuk segera melapor. Selain itu surat edaran juga sudah disampaikan melalui masing - masing OPD. 

"Tadi malam sudah diingatkan ulang di grup WhatsApp pejabat. Pak Sekda juga sudah mengingatkan ulang. Batasnya nanti malam pukul 23.59 WIB dan kita tidak ada perpanjangan waktu," ungkapnya.

Sekretaris BKD itu menuturkan jumlah laporan itu sesuai dengan yang tertera di komputer server, bisa jadi ada pejabat yang sudah melapor, namun belum diverifikasi sehingga belum muncul. 

"Bisa jadi semuanya sudah melapor, namun belum diverifikasi oleh admin pusat, sehingga datanya belum tampil," ujar Bakharudin.

Dia menambahkan, bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui situs E-LHKPN maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. 

"Nanti di atas jam 23.59 WIB akan didapat jumlah akhirnya. Rekap final nanti kita laporkan ke pimpinan dan kita minta arahan sanksi. Yang jelas dasarnya PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai," jelasnya. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • FKUB Inhu Ajak Jaga Kerukunan Umat Beragama Demi Keutuhan Bangsa
  • Segera Launching di Mal Ska, Inilah Harga Mitsubishi Eclipse Cross
  • Agar Punya Saham Mayoritas, Pemprov Ajukan Suntikan Modal Rp300 Miliar ke Bank Riau Kepri
  • Penunjukan Tim Pansel Sekdaprov Riau Dimatangkan
  • Sedih, Wajah Bocah 4 Tahun Ini Rusak karena Dampak Perang Suriah
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved