SELATPANJANG - Keterlambatan pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdampak kepada operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti.
Kedua jaminan kesehatan tersebut sempat terhambat melakukan pembayaran piutang pengobatan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) RSUD Kepulauan Meranti, Miftah mengatakan piutang yang belum dibayarkan mencapai Rp 12 miliar.
Kasubag TU RSUD itu merincikan piutang Jamkesda tahun 2017 pertanggal 31 Desember 2018 hanya tersisa dua bulan. Sedangkan piutang BPJS 2018 tersisa sebanyak tiga bulan. Saat ini sisa piutang kedua jaminan kesehatan itu akan tersisa Rp 4 miliar.
"Bulan ini Jamkesda sudah dibayarkan oleh Pemkab Kepulauan Meranti sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan BPJS mengkonfirmasi akan membayar sisa piutang mereka sebesar Rp 3 miliar, jika dibayarkan sisa piutang keduanya saat ini sekitar Rp 4 miliar," kata Miftah, Rabu (27/2/2019).
Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya piutang yang cukup besar ini membuat operasional sempat terganggu. Dimana pihak RSUD kesulitan untuk menebus hutang obat-obatan, pembelian barang habis pakai dan regen labor yang sudah disuplai oleh pihak ketiga.
Sambil menunggu pembayaran dari keduanya, Miftah mengungkapkan, pihaknya sudah mempunyai langkah untuk mengatasi kekurangan dana pelayanan kesehatan di RSUD. Salah satunya dengan menggunakan dana pengklaiman BPJS setiap bulannya.
"Gangguan operasional tidak begitu fatal terjadi, karena kita bisa mengantisipasi dengan pengklaiman BPJS yang dibayarkan setiap bulannya. Selain itu kekosongan obat juga tidak terjadi, karena ada banyak supplier obat yang kita lakukan kerjasama dengan kualitas obat yang sama juga," ungkapnya.
Miftah juga mengatakan baru dua tahun belakangan terjadi tunggakan piutang yang cukup besar, sedangkan tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.
"Ini terjadi karena adanya defisit keuangan daerah, namun hal ini kita sudah sampaikan ke Pemkab dan juga sudah disampaikan melalui hearing di DPRD. Semuanya sudah memahami, makanya pada tahun ini piutang itu segera dibayarkan," ujar Miftah.
Dikatakan Miftah, walaupun operasional sedikit terganggu, namun pihaknya tidak akan ada penghentian pelayanan.
“Kami menjamin pelayanan kesehatan di RSUD tidak akan terganggu,” ujarnya.
Dia menuturkan, pihaknya tetap memberikan layanan terbaik kepada pasien. Menurut dia, keterlambatan pembayaran piutang tidak boleh mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Komisi III DPRD Kepulauan Meranti yang membidangi kesehatan menanggapi hal ini dengan meminta kedua layanan jaminan kesehatan itu menyelesaikan permasalahan finansialnya.
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE MM mengatakan Pemkab harus segera menyikapi persoalan tunggakan tersebut.
Politisi Gerindera itu mengatakan, pihaknya mengharapkan permasalahan finansial tunggakan kesehatan baik oleh Jamkesda maupun BPJS dapat segera diselesaikan. Sehingga, klaim pembayaran RSUD juga dapat diselesaikan.
"Ini harus diselesaikan, jangan dianggap remeh, nanti pelayanan terhadap masyarakat ikut terganggu," ungkapnya.
Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
