Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:37 - Langka, Sapi Milik Kabag H...
19:20 - Bentuk Solidaritas, Satu P...
10:22 - Tidak Banyak yang Nyoblos,...
16:34 - Usai Nyoblos, Bupati Kepul...
19:34 - Rapat Terakhir, Kondisi Me...
19:09 - Bandel, Wakil Bupati Meran...
10:22 - Petugas Retribusi Gadungan...
17:31 - Kebijakan Pemerintah Pusat...
14:08 - Merusak Ekosistem, Wakil B...
10:17 - KPU Meranti Distribusikan ...
14:32 - DPD PPNI Meranti Gelar Bak...
16:13 - Gandeng Pemkab Kepulauan M...
15:04 - DLH Meranti Beri Efek Jera...
03:10 - Bupati Meranti Komitmen Ti...
07:56 - Meranti Dukung Pengembanga...
18:23 - Masyarakat Diimbau Jangan ...
17:50 - DLH Meranti Tempatkan Angg...
20:25 - Kapal Hibah Bernilai Rp 2...
19:59 - Tidak Ada Pembabatan Hutan...
17:17 - Laga Amal Usai, Rp 12.451....
17:37 - Diduga Kawasan Hutan Lindu...
15:08 - Gubri: Membangun Infrastru...
14:53 - Siswa SMP di Meranti Tengg...
12:01 - Antisipasi Bencana, BPBD M...
17:05 - Masyarakat Rangsang Barat ...
14:55 - 52 Personel BPBD Meranti D...
12:19 - Susun Anggaran, Bupati Min...
11:36 - Meningkatnya Dana Desa, Bu...
11:24 - Pemkab Meranti akan Kemban...
10:54 - Perdagangan Lintas Batas J...
10:38 - Bupati Meranti: Buka Akses...
21:20 - Pemkab Meranti Siapkan UMK...
17:31 - Baru Disahkan, Perda Retri...
20:40 - Kementerian Koperasi dan U...
19:34 - Pemenang Jung Titis Merant...
16:10 - Ajukan Banding, Caleg Geri...
21:19 - UNBK di Meranti Aman, Satu...
11:53 - Langgar Kesepakatan, Tiket...
20:25 - Festival Jung Titis Merant...
18:43 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
17:23 - Belum Lapor LHKPN, 81 Peja...
21:28 - BBM Putus, Pengecer BBM Da...
10:19 - Enam Perwira Polres Merant...
17:26 - Diguyur Hujan dan Water Bo...
13:47 - Kapolres Meranti Jamin Ket...
21:51 - Pelabuhan Selatpanjang Dit...
19:25 - Disambut Wakil Bupati, Atl...
18:31 - Antrean BBM di Selatpanjan...
11:20 - Menjelang Akhir Masa Jabat...
10:20 - Pembangunan TPA Terganjal ...
 
Bupati Meranti Tunda Tandatangani SK PNS yang Terlibat Kasus Korupsi
Selasa, 26/02/2019 - 18:06:02 WIB

SELATPANJANG - Surat Keputusan (SK) pemberhentian ASN yang tersandung kasus korupsi hingga saat ini belum ditandatangani Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi.

"Sudah sampai ke saya namun belum saya tanda tangani itu karena menunggu proses di Mahkamah Agung," kata Irwan, Selasa (26/2/2019) siang.

Menurut Irwan pula, setelah dipelajari bahwa ASN yang sudah menjalani hukuman melakukan gugatan ke MA dan gugatan yang dilakukan berhasil, sementara SK nya telah ditandatangani tentu akan menimbulkan persoalan.

"Jadi kalau seandainya gugatan-gugatan ini dikabulkan dan mereka dinyatakan tidak berhenti sebagai pegawai negeri, kalau SK nya sudah ditanda tangani bagaimana mau diangkat kembali dan itu akan menimbulkan masalah baru," ujar Irwan.

Hal tersebut dikatakan Irwan dikarenakan Pemkab Kepulauan Meranti masih menunggu keputusan dari banding yang dilakukan pihak ASN yang bersangkutan.

"Jadi untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti kita mengambil kebijakan belum memberhentikan secara resmi para ASN yang terlibat korupsi," ujar Irwan.

Walaupun demikian Irwan mengatakan bahwa Pemkab tetap mengantisipasi kerugian negara yang mungkin akan terjadi.

"Namun demikian kita juga paham bahwa untuk menghindari adanya kerugian negara yang berlanjut, menjelang keputusan itu keluar seluruh hak mereka itu kita stop. Jadi gajinya tidak kita bayar, tunjangannya tidak kita bayar dan status mereka sekarang status quo," ungkap Bupati.

Irwan berharap keputusan MA atau MK segera keluar agar pihak Pemkab Meranti bisa mengambil sikap yang pasti terkait persoalan tersebut.

"Kalau kita berhentikan sekarang, tau-tau mereka menang nanti di Mahkamah Agung, tentu nanti akan menjadi masalah kedua, bagaimana nanti cara mengangkat mereka kembali sementara mereka sudah diberhentikan," ujarnya.

Hal itu dikatakan Irwan mengingat bahwa untuk menindak ASN ada prosedur yang sangat ketat yang harus dijalani.

"Jadi untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari tentu kita harus membuat suatu sikap bagaimana masalah-masalah ini tidak menimbulkan masalah baru," tutur Bupati.

Bupati mengatakan bahwa ASN yang tersandung masalah korupsi tersebut sudah menjalani hukuman dan membayar ganti rugi.

"Bahkan banyak dari mereka sebenarnya itu tidak korupsi, tapi hanya efek dari akibat terjerat kesalahan administratif. Jadi menurut saya kita perlu adil jugalah," kata Bupati.

Dirinya juga menegaskan bahwa persolan tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan Kepulauan Meranti. "Saya pikir tidak berpengaruh karena jumlahnya juga tidak lebih dari sepuluh," ujar Irwan.

Untuk diketahui, di Kabupaten Kepulauan Meranti ada sebanyak 9 (sembilan) ASN yang tersandung kasus korupsi akan diberhentikan dan menunggu pembagian SK.

Pemberhentian ASN yang terlibat Tipikor ini sesuai dengan SKB yang ditandatangani Mendagri, Menpan RB dan BKN bernomor 182/6597/SJ, No 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sejumlah TPS di Pelalawan Ini Bakal Gelar PSL dan PSU serta Penghitungan Ulang
  • Bupati Inhil Hadiri Kegiatan IKGTKI PGRI Peringati Hari Kartini
  • 31 Penyandang Disabilitas di Dumai Dapat Kartu Disabilitas
  • 141 Suara Paslon 02 Jadi 41, KPU Dumai Lakukan Pembetulan Kesalahan Input Formulir C1
  • Warga Terheran-heran Jumlah Suara Paslon 01 di Website KPU Berlebih dari Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved