Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:03 - Dugaan Korupsi Dana Bantah...
11:10 - Sambut HUT Bhayangkara ke ...
20:08 - Roro Insit Meranti Kembali...
22:05 - Predikat Paripurna Bintang...
20:56 - Jika Benar, DPRD Tak akan ...
19:28 - Tunggakan BPJS Mandiri Mas...
21:28 - Tim Kemenko Polhukam Kunju...
19:35 - Ponton Pelabuhan Tanjung S...
17:05 - Pesta Sungai Bokor 2019 ak...
22:09 - KPID Riau Bentuk KCSI di K...
21:50 - Bupati Meranti Buka Kejurd...
17:12 - Mobil Dinas Pemkab Meranti...
14:18 - Embarkasi Antara Riau Tida...
19:06 - KPU Meranti Ajukan Anggara...
19:43 - Ramdoor Pelabuhan Tanjung ...
18:03 - Polemik Penetapan Ibukota ...
20:19 - Tidak Ada Izin, Papan Rekl...
17:47 - ASN dan Honorer di Meranti...
19:16 - Nambah Cuti Idul Fitri, Pe...
16:03 - Tidak Dipungut Retribusi, ...
20:28 - Pulang Mudik, Kabid Kebers...
17:09 - Layanan Angkut Libur Lebar...
19:30 - Antrean Panjang Mengular C...
11:56 - Bupati Meranti Dijadwalkan...
19:17 - Roro Desa Insit Beroperasi...
15:18 - Tahap Commissioning, Peres...
19:24 - 1 Juni, Gubri Resmikan Ror...
17:28 - Berkat Viral di Medsos, Fi...
19:55 - Pemkab Meranti Usulkan Tar...
10:24 - TimPora Kepulauan Meranti ...
18:17 - Sidak BBPOM di Meranti, Cu...
19:24 - Kembangkan Tasik Nambus, D...
19:34 - Antisipasi Sengketa, Wakil...
19:28 - Penambahan Fasilitas, RTH ...
19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
 
Bupati Meranti Tunda Tandatangani SK PNS yang Terlibat Kasus Korupsi
Selasa, 26/02/2019 - 18:06:02 WIB

SELATPANJANG - Surat Keputusan (SK) pemberhentian ASN yang tersandung kasus korupsi hingga saat ini belum ditandatangani Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi.

"Sudah sampai ke saya namun belum saya tanda tangani itu karena menunggu proses di Mahkamah Agung," kata Irwan, Selasa (26/2/2019) siang.

Menurut Irwan pula, setelah dipelajari bahwa ASN yang sudah menjalani hukuman melakukan gugatan ke MA dan gugatan yang dilakukan berhasil, sementara SK nya telah ditandatangani tentu akan menimbulkan persoalan.

"Jadi kalau seandainya gugatan-gugatan ini dikabulkan dan mereka dinyatakan tidak berhenti sebagai pegawai negeri, kalau SK nya sudah ditanda tangani bagaimana mau diangkat kembali dan itu akan menimbulkan masalah baru," ujar Irwan.

Hal tersebut dikatakan Irwan dikarenakan Pemkab Kepulauan Meranti masih menunggu keputusan dari banding yang dilakukan pihak ASN yang bersangkutan.

"Jadi untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti kita mengambil kebijakan belum memberhentikan secara resmi para ASN yang terlibat korupsi," ujar Irwan.

Walaupun demikian Irwan mengatakan bahwa Pemkab tetap mengantisipasi kerugian negara yang mungkin akan terjadi.

"Namun demikian kita juga paham bahwa untuk menghindari adanya kerugian negara yang berlanjut, menjelang keputusan itu keluar seluruh hak mereka itu kita stop. Jadi gajinya tidak kita bayar, tunjangannya tidak kita bayar dan status mereka sekarang status quo," ungkap Bupati.

Irwan berharap keputusan MA atau MK segera keluar agar pihak Pemkab Meranti bisa mengambil sikap yang pasti terkait persoalan tersebut.

"Kalau kita berhentikan sekarang, tau-tau mereka menang nanti di Mahkamah Agung, tentu nanti akan menjadi masalah kedua, bagaimana nanti cara mengangkat mereka kembali sementara mereka sudah diberhentikan," ujarnya.

Hal itu dikatakan Irwan mengingat bahwa untuk menindak ASN ada prosedur yang sangat ketat yang harus dijalani.

"Jadi untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari tentu kita harus membuat suatu sikap bagaimana masalah-masalah ini tidak menimbulkan masalah baru," tutur Bupati.

Bupati mengatakan bahwa ASN yang tersandung masalah korupsi tersebut sudah menjalani hukuman dan membayar ganti rugi.

"Bahkan banyak dari mereka sebenarnya itu tidak korupsi, tapi hanya efek dari akibat terjerat kesalahan administratif. Jadi menurut saya kita perlu adil jugalah," kata Bupati.

Dirinya juga menegaskan bahwa persolan tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan Kepulauan Meranti. "Saya pikir tidak berpengaruh karena jumlahnya juga tidak lebih dari sepuluh," ujar Irwan.

Untuk diketahui, di Kabupaten Kepulauan Meranti ada sebanyak 9 (sembilan) ASN yang tersandung kasus korupsi akan diberhentikan dan menunggu pembagian SK.

Pemberhentian ASN yang terlibat Tipikor ini sesuai dengan SKB yang ditandatangani Mendagri, Menpan RB dan BKN bernomor 182/6597/SJ, No 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Naik Rp 24,07 Perkilogram
  • Kapolsek Bangko: Wartawan Mitra Polisi
  • Sekda Ajak DWP Rohul Dukung Kinerja Suami‎ Demi Pembangunan Daerah
  • Oknum Gunakan Nama KDDI sebagai Ladang Pencarian akan Dilaporkan
  • Dalam Satu Tahun, Polsek Bangko Ungkap 17 Kasus Narkoba
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved