SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kepulauan Meranti melakukan pembahasan RAPBD tahun 2019. Proyeksi pendapatan dan belanja dalam RAPBD tahun depan itu disepakati sebesar Rp1,6 triliun lebih.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019, Selasa (13/11/2018).

Dalam rapat paripurna KUA-PPAS itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menyampaikan rincian pendapatan daerah sebesar Rp1.671.298.473.372 naik sebesar Rp494.097.765.000 dari APBD murni tahun 2018 yakni sebesar Rp1.178.200.708.372.

Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83.072.500.000 yang komposisinya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp13.560.000.000, retribusi daerah Rp1.537.500.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.500.000.000, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah  sebesar Rp49.475.000.000.

Selain itu dana perimbangan diasumsikan sebesar Rp992.927.175.000 yang terdiri dari bagi hasil bukan pajak sebesar Rp352.582.717.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp428.149.478.000
Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp142.051.487.000, dan Dana Alokasi Khusus non Fisik sebesar Rp70.143.493.000

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan pada RAPBD tahun 2019 sebesar Rp595.298.798.372 yang terdiri dari hibah dana BOS sebesar Rp21.500.000.000, DBH Propinsi sebesar Rp66.381.291.372, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp118.692.507.000, dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp388.725.000.000.

Sedangkan belanja daerah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.668.708.321.269 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp597.623.388.230, dan belanja langsung sebesar Rp1.071.084.933.039.

Said Hasyim juga mengatakan selanjutkan akan segera dibahas antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lebih lanjut dikatakan Pemkab Kepulauan Meranti tetap melaksanakan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas.

"Untuk pos pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dan ini merupakan langkah maju pemkab Kepulauan Meranti, meskipun dalam kondisi terbatas. Adapun anggaran yang besar ini tetap kita serap pada kegiatan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dimana masih banyak infrastuktur yang belum selesai," kata Said.

Disampaikan juga bahwa Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan masalah krusial yang menjadi sorotan DPRD adalah terkait pembayaran gaji honorer Kemenag. Pihak legislatif itu meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk mengakomodir dan mengalokasikan anggaran gaji guru tersebut.

Wakil Bupati juga menekankan, bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai.

"Diharapkan pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran, tepat waktu serta memperoleh hasil yang baik dan pada gilirannya akan terbentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Ketua DPRD, H Fauzi hasan dalam kesempatan lain meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk lebih intens dalam melakukan koordinasi ke tingkat Propinsi.

"Seperti diketahui, proyeksi anggaran 2019 itu banyak diperoleh dari propinsi. Untuk itu kita meminta kepada OPD terkait untuk lebih melakukan koordinasi, dan komunikasi yang intens kepada pemerintah propinsi, jika tidak nanti dana itu tidak bisa kita gunakan," kata Fauzi Hasan.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah