Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:22 - Tidak Banyak yang Nyoblos,...
16:34 - Usai Nyoblos, Bupati Kepul...
19:34 - Rapat Terakhir, Kondisi Me...
19:09 - Bandel, Wakil Bupati Meran...
10:22 - Petugas Retribusi Gadungan...
17:31 - Kebijakan Pemerintah Pusat...
14:08 - Merusak Ekosistem, Wakil B...
10:17 - KPU Meranti Distribusikan ...
14:32 - DPD PPNI Meranti Gelar Bak...
16:13 - Gandeng Pemkab Kepulauan M...
15:04 - DLH Meranti Beri Efek Jera...
03:10 - Bupati Meranti Komitmen Ti...
07:56 - Meranti Dukung Pengembanga...
18:23 - Masyarakat Diimbau Jangan ...
17:50 - DLH Meranti Tempatkan Angg...
20:25 - Kapal Hibah Bernilai Rp 2...
19:59 - Tidak Ada Pembabatan Hutan...
17:17 - Laga Amal Usai, Rp 12.451....
17:37 - Diduga Kawasan Hutan Lindu...
15:08 - Gubri: Membangun Infrastru...
14:53 - Siswa SMP di Meranti Tengg...
12:01 - Antisipasi Bencana, BPBD M...
17:05 - Masyarakat Rangsang Barat ...
14:55 - 52 Personel BPBD Meranti D...
12:19 - Susun Anggaran, Bupati Min...
11:36 - Meningkatnya Dana Desa, Bu...
11:24 - Pemkab Meranti akan Kemban...
10:54 - Perdagangan Lintas Batas J...
10:38 - Bupati Meranti: Buka Akses...
21:20 - Pemkab Meranti Siapkan UMK...
17:31 - Baru Disahkan, Perda Retri...
20:40 - Kementerian Koperasi dan U...
19:34 - Pemenang Jung Titis Merant...
16:10 - Ajukan Banding, Caleg Geri...
21:19 - UNBK di Meranti Aman, Satu...
11:53 - Langgar Kesepakatan, Tiket...
20:25 - Festival Jung Titis Merant...
18:43 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
17:23 - Belum Lapor LHKPN, 81 Peja...
21:28 - BBM Putus, Pengecer BBM Da...
10:19 - Enam Perwira Polres Merant...
17:26 - Diguyur Hujan dan Water Bo...
13:47 - Kapolres Meranti Jamin Ket...
21:51 - Pelabuhan Selatpanjang Dit...
19:25 - Disambut Wakil Bupati, Atl...
18:31 - Antrean BBM di Selatpanjan...
11:20 - Menjelang Akhir Masa Jabat...
10:20 - Pembangunan TPA Terganjal ...
20:07 - Jaga Hutan dari Ancaman Ke...
19:41 - Camat Rangsang Pesisir Ing...
 
Izin HO Dicabut, PAD Meranti Melayang Rp1,6 Miliar
Jumat, 07/09/2018 - 15:00:45 WIB

SELATPANJANG - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Meranti dari sektor retribusi Izin Gangguan (HO) dipastikan hilang seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009.

Akibat tidak berlakunya izin gangguan ini, secara otomatis target PAD menurun dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari sektor ini melayang sekitar Rp1,6 miliar dari target retribusi sebelumnya yakni sebesar Rp3 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Eri Suhairi mengatakan dengan dicabutnya peraturan tersebut, maka potensi PAD turun dengan persentase 50 persen.

“Dengan terbitnya Permendagri tersebut, maka secara otomatis izin HO ini juga dicabut, dan kita tidak memungutnya lagi dan tentunya PAD yang sudah ditetapkan dari sektor ini berkurang,” ungkapnya, Jumat (7/9/2018).

Padahal kata Eri, izin gangguan (HO) merupakan pendapatan potensial dari sektor retribusi, disusul retribusi IMB sebesar Rp300 juta, Grosir sebesar Rp50 juta, potong hewan Rp30 juta.

"Saat ini realisasi dari sektor retribusi baru mencapai Rp576 juta atau dengan persentase 20 persen, dan itu sudah termasuk piutang HO tahun lalu," kata Eri lagi.

Dikatakan Eri lagi, walaupun UU lebih tinggi posisinya dari Permendagri, namun pihaknya tetap tidak berani dan menghentikan pungutan retribusi HO.

"Kami sudah koordinasi dengan kabupaten dan kota lain, ada yang masih memungut dan ada yang tidak yang jelas sejak dibawah saya, kami memang tidak ada lagi memungut retribusi HO ini," ungkap Eri Suhairi.

Selanjutnya, untuk pajak pihaknya mempunyai target sebesar Rp12 miliar. Saat ini baru mencapai Rp8 miliar.

Adapun target pajak dan realisasinya adalah sebagai berikut, pajak penerangan jalan sebesar Rp4 miliar baru tercapai Rp2.639 miliar atau dengan persentase 66 persen, pajak hotel dengan target Rp616 juta dan tercapai dengan surplus sebesar Rp850 juta, pajak restoran target Rp2 miliar dan baru mencapai Rp1,4 miliar, pajak reklame targetnya Rp250 juta tercapai dengan surplus Rp392 untuk itu tahun berikutnya target dari sektor pajak reklame akan dinaikkan menjadi Rp300 juta, selanjutnya pajak walet dengan target Rp760 juta dan baru terealisasi Rp334 juta.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hitung Cepat KPU, Sementara Prabowo Unggul di 18 Provinsi Jokowi 14 Plus Luar Negeri
  • Ini Mobil Terlaris Kuartal Pertama 2019
  • Danlanud Rsn Pimpin Sertijab Skatek 045 Kadispers Kadislog dan Karumkit
  • Kejari Kuansing Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Umum Lima Bulan Terakhir
  • Disperindag Pekanbaru Minta Camat Laporkan Data Pasar Ramadan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved