SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti menyebutkan keuangan daerah pada tahun 2018 sudah stabil dari tahun tahun sebelumnya. Sehingga untuk pembelian mobil dinas senilai Rp3,5 miliar sudah layak dilakukan.

Alih alih menyebutkan bahwa keuangan daerah sudah stabil, Pemkab Kepulauan Meranti malah membuat kebijakan baru yakni memotong gaji pegawai honorer tiap OPD sebesar 20 persen yang berlaku mulai Mei 2018.

Pemotongan gaji pegawai honorer ini setelah adanya surat edaran Nomor : 900/ BPKAD/253 tentang pemotongan pegawai honorer/pegawai tidak tetap sebesar 20 persen seluruh OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tahun anggaran 2018, namun didalam surat edaran tersebut tidak disebutkan apa yang menjadi penyebab dipotongnya gaji honorer itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan bahwa jika gaji tetap dibayarkan dengan nominal yang lama maka tidak cukup untuk dibayarkan selama satu tahun.

"Kalau kita bayar tetap sebesar itu,  maka mereka hanya bisa dibayarkan 10 bulan sesuai dengan anggaran yg tersedia sekarang di masing masing OPD," kata Sekda, Jumat (18/5/2018).

"Ada pemotongan sebesar 20 persen. Awalnya mereka terima Rp1,5 juta perbulan, saat ini mereka harus terima Rp 1,2 juta," ujar Sekda lagi.

Pria yang akrab disapa Icut ini juga mengatakan, pemotongan gaji pegawai honorer tersebut dilakukan sejak bulan Mei hingga Desember mendatang.

"Sampai akhir tahun ini mereka akan terima segitu," ujarnya.

Terkait dipotongnya gaji sebesar 20 persen ini, pegawai honorer buka suara atas kebijakan yang dilakukan.

"Kalau sudah dipotong segitu, mana cukup untuk biaya hidup," kata salah seorang honorer di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Padahal, sebut dia, gaji tersebut sudah dipatok untuk kebutuhan biaya hidup dan anak sekolah serta keluarganya.

"Kalau dipotong seperti ini, kami harus cari ke mana kurangnya," kata dia lagi.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah