BREAKING NEWS :
The Premiere Hotel Pekanbaru Kunjungi Panti Asuhan Dalam Rangka Hari Perdamaian Sedunia
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

06/08/2019 - Pemkab Kuansing Gelar Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN
30/07/2019 - Wabup Halim Undang Kapolda Riau Hadiri Pacu Jalur
25/07/2019 - Setiap Jalur Dapat Rp 1 Juta, Wabup Halim Beri Bonus yang Lolos Hari Kedua
24/07/2019 - Mendadak Seluruh Bendahara Dites Urine, Wabup Halim: ASN Harus Bersih dari Narkoba
23/07/2019 - Wabup Halim Sampaikan Tindaklanjut LHP BPK Sudah Capai 80 Persen
22/07/2019 - 200 PNS Kuansing Formasi 2017 Resmi Diambil Sumpah dan Janji
17/07/2019 - 2.311 Guru MDTA di Kuansing Minta Bupati Kembalikan Honor Seperti Semula
10/07/2019 - Hari Pertama Beroperasi, Bupati dan Wabup Kuansing Turun Tinjau Pasar Modern
03/07/2019 - Bupati Mursini Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018
24/06/2019 - Bupati Mursini Buka Rapat Anggota KONI
06/06/2019 - Bupati Mursini Hadiri Open House di Kediaman Gubri
08/06/2019 - Bupati Mursini Hadiri Festival Perahu Baganduang di Tepian Muko Lobuah
01/06/2019 - Bupati Mursini Pimpin Acara Pelepasan Jenazah Almarhum Hernalis
20/06/2019 - Bupati Mursini Pimpin Goro Pembersihan Pasar Modern
14/06/2019 - Bupati Mursini Pimpin Ekspos Aplikasi Digital Desa Pintar
27/06/2019 - Bupati Mursini Sambut Kehadiran 954 Mahasiswa KKN di Kuansing
17/06/2019 - Sekda Kuansing Tinjau Kondisi Pasar Modern
25/06/2019 - Sekda Kuansing Tinjau Progres Pekerjaan Pasar Modern
26/05/2019 - Bupati Kuansing Buka MTQ XVIII Kenegrian Taluk Kuantan
25/05/2019 - Warga Dua Desa di Singhil Minta Perbaikan Jembatan ke Bupati
15/05/2019 - BPKAD Kuansing Mulai Sosialisasikan Proses Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
17/05/2019 - BPKAD Kuansing Jawab Keluhan OPD Terkait Proses Pencairan
21/05/2019 - Sekda Kuansing Tanggapi Keluhan Masyarakat Inuman Minta Tenaga Dokter Umum
22/05/2019 - Bupati Kuansing Apresiasi Kondisi di Benai Kondusif Pasca Pileg dan Pilpres
17/05/2019 - Bupati Kuansing Galang Dana Pembangunan Masjid Nurul Iman
18/05/2019 - Wabup Kuansing Terima Aspirasi Masyarakat Singingi Minta Peningkatan Jalan 10 Kilometer
20/05/2019 - Bupati Mursini Sampaikan Dalam Waktu Dekat Pemkab segera Buat Perda Zakat
18/05/2019 - Bupati Kuansing Minta Warga Jaga Objek Wisata Batangkoban
19/05/2019 - Jelang Porprov 2021, Sekda Kuansing Harapkan Dukungan Anggaran dari Pemprov
14/05/2019 - Bupati Kuansing Sampaikan Pembangunan kepada Masyarakat Cerenti
08/05/2019 - Sekda Kuansing Kunjungi Kemenpan-RB Prores Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan ASN
27/04/2019 - Bupati Mursini Gelar Syukuran Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
02/05/2019 - Wabup Kuansing Tandatangani MoU dengan Kanwil DJP dan BPN
04/05/2019 - Sekda Kuansing Buka Acara Sosialisasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit
16/05/2019 - Bupati Kuansing Terima Keluhan Masyarakat Pucuk Rantau Terkait Kondisi Jalan Rusak
19/11/2018 - Keberhasilan Dinas PUPR, pada 2019 DAK Infrastruktur Kuansing Naik Lebih 100 Persen
14/11/2018 - Wujudkan Masyarakat Kuansing Hidup Sehat, Pemkab Kuansing Kampanyekan Program Germas
30/10/2018 - Jefri Antoni Harapkan Pemkab Kuansing Fokus Benahi Fasilitas Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai
06/07/2018 - Pemkab Kuansing Targetkan di 2020 Seluruh Desa Miliki Pansimas
05/07/2018 - Pemkab Kuansing Dorong Tiap Desa Miliki BUMDes
30/05/2018 - Inspektorat Kuansing Kembali Tambah Jumlah Auditor
29/05/2018 - Tahun Ini, RSUD Teluk Kuantan Dipastikan Buka Layanan Cuci Darah Bagi Masyarakat
29/11/2017 - Upayakan Tingkatkan PAD Kuansing, Ini yang Dilakukan Bapenda
25/10/2017 - Ini Daftar 22 Air Terjun Lengkap dengan Lokasi dan Jarak dari Ibukota Provinsi dan Kabupaten
12/10/2017 - Perjuangan Pemkab Kuansing Beri Hunian Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 
Upayakan Tingkatkan PAD Kuansing, Ini yang Dilakukan Bapenda
Rabu, 29/11/2017 - 08:36:58 WIB
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuansing, Hendra, AP.M.Si.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuansing, Hendra, AP.M.Si.
TERKAIT:

TELUK KUANTAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuansing terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Kuansing.

Dalam melakukan upaya percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kuansing, tentunya ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mulai dari regulasi dari pemerintahan yang lebih tinggi yang menimbulkan mukti taksir terutama terkait pajak dan retribusi daerah.

Kepala Bapenda Kuansing, Hendra AP,M.Si mengatakan, kita Bapenda sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kuansing. Namun terdapat sejumlah permasalah diantaranya, terkait Permendagri nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut Permendagri nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan izin gangguan atau yang lazim disebut HO.

Dijelaskan Hendra, artinya menimbulkan penafsiran dari pihak tertentu seolah tidak ada lagi ketentuan tentang HO. Akan tetapi disatu sisi HO diatur melalui UU 28 Tahun 2009 dan dasar itulah HO ini wajib dilaksanakan terutama daerah mendapatkan pajak dan retribusi.

"Karena kita tahu UU tentu lebih tinggi dari peraturan, namun ada penafsiran lain bagi pihak tertentu dengan terbitnya Permendagri, dimana dijadikan bagian dijadikan dasar wajib pajak untuk membayar retribusi HO,"katanya.

Padahal kita sudah memiliki Perda, kita berharap ada solusi  dan Mendagri harus membuatkan aturan tegas,"kalau tidak boleh buat aturan yang jelas, sehingga masalah aturan ini berdampak kepada PAD kita, ada beberapa wajib pajak tidak mau membayar retribusi,"katanya.

Dimana HO sendiri merupakan salah satu izin yang diberikan kepada tempat usahaa atau kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Kemudian disampaikan Hendra, dengan adanya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terjadi beberapa peralihan kewenangan yang sebelumnya di kabupaten/kota dan sekarang diambil alih kewenangan oleh Provinsi.

Contoh katanya, kewenangan air bawah tanah selama ini di kabupaten/kota dan sekarang beralih ke provinsi. Sementara sejauh ini peralihan tersebut belum ada petunjuk teknis.  "Sekarang muncul Pergub membatalkan Perda kabupaten/kota, sehingga kita tidak bisa lagi menarik retribusi dari air bawah tanah,"ujarnya.

Kemudian ditegaskan Hendra, sebenarnya terkait dengan PAD itu bukan mutlak sepenuhnya secera keseluruhan menjadi tanggung jawab Bapenda, tapi juga menjadi tanggung jawab OPD sesuai dengan komitmen yang harus dilakukan OPD yang ada.

"Jika suatu OPD serius  menjalankan mulai dari memungut, mengambil dan bekerja serta menyetorkan kepada Bapenda, insyaallah target akan tercapai,"ujarnya.

Namun yang menjadi persoalan saat ini, OPD terkait kurang menjalankan komitmen yang ada, sehingga tidak dijadikan pekerjaan prioritas,"karena apa karena mungkin belum ada reward dan punisment,"katanya.

Sejauh ini kata Hendra, PAD yang dikelola Bapenda, persentasenya sudah mencapai 85 persen. Jadi persoalan sejauh ini, OPD terkait persentasenya ada yang masih dibawah 50 persen,"kalau dijalankan sebenarnya banyak potensi yang bisa digali baik melalui intensifikasi maupun ekstenfikasi,"pungkasnya.

Contoh katanya, sekarang berapa banyak klinik kesehatan berdiri dan sampai sekarang belum ada regulasi untuk itu, juga rumah kos, rumah kos, juga belum ada regulasi. Kemudian air bawah tanah potensi cukup besar, tapi belum tergaraf dengan baik,"hal seperti ini yang domainnya adalah OPD, dan Bapenda hanya bersifat koordinasi dan koordinator, ini sudah kita sampaikan dari awal tahun kemasing-masing OPD,"katanya.

Kemudian persoalan lain, Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Menurut Hendra, banyak Perda yang harus segera dilakukan revisi dan Perda yang harus dibuat baru. Contoh katanya, Perda terrkait layanan kesehatan, parkir, IMB, seluruh Perda ini sudah harus direvisi.

Tapi ujarnya, ada juga beberapa Perda tarifnya bisa melalui Peraturan bupati, dan ini sudah kita minta kepada OPD terkait, tapi sampai sekarang tampaknya belum juga dilaksanakan,"ujarnya.

Kita tentunya berharap, komitmen dari OPD terkait untuk menjadikan PAD sebagai pekerjaan prioritas. Sehingga pencapaian PAD di OPD terkait bisa tercapai dengan maksimal dan harapan kita bisa melebihi target yang sudah ditetapkan,"harapnya.

Selain itu, Hendra juga mengakui, masih terbatasnya SDM yang dimiliki OPD terkait,"kita akui OPD masih banyak kekurangan SDM, baik yang mengatur, maupun yang bertugas dilapangan seperti juru pungut terutama dari kualitas dan kuantitas, ditambah banyak honorer kemarin yang dirumahkan, karena memang juru pungut kita kebanyakan dari tenaga honorer,"katanya.

Selanjutnya, belum tersedianya data yang valid, namun disampaikan Hendra, kita sudah melakukan upaya dengan meminta OPD terkait mengajukan usulan revisi Perda dan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, serta menerapkan reward dan punishamen terhadap OPD dan pejabat ASN yang mengelola PAD.

"Penghargaan mungkin bisa dalam berbagai hal, berupa hadiah maupun promosi dan lain sebagainya,"katanya.

Pihaknya juga sudah berupaya melakukan validasi data potensi pajak dan retribusi, serta membentuk UPTD dibeberapa Kecamatan. Dan Alhamdulilllah,  UPTD sudah disetujui,"katanya.

Tentunya dengan adanya UPTD di kecamatan nanti, pelayanan meningkat kepada masyarakat. Dan UPTD kecamatan ini akan memakai beberapa kecamatan melakukan investarisasi validasi data terkait pad dan pajak retribusi. (Adv)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • The Premiere Hotel Pekanbaru Kunjungi Panti Asuhan Dalam Rangka Hari Perdamaian Sedunia
  • Gubri Instruksikan Seluruh Kepala Daerah Pasang Police Line di Lahan Terbakar
  • Daihatsu Resmi Luncurkan New Astra Daihatsu Sigra di Pekanbaru
  • Kabupaten Inhil Diguyur Hujan Deras, Asap Mulai Menghilang
  • XL Axiata Luncurkan Paket Baru Xtra Kuota Zero, Ada Tambahan Kuota hingga 3GB
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved