BREAKING NEWS :
Ribuan Pendemo Kembali Tagih Jokowi Copot Pejabat Tak Sanggup Atasi Karhutla
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

06/08/2019 - Pemkab Kuansing Gelar Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN
30/07/2019 - Wabup Halim Undang Kapolda Riau Hadiri Pacu Jalur
25/07/2019 - Setiap Jalur Dapat Rp 1 Juta, Wabup Halim Beri Bonus yang Lolos Hari Kedua
24/07/2019 - Mendadak Seluruh Bendahara Dites Urine, Wabup Halim: ASN Harus Bersih dari Narkoba
23/07/2019 - Wabup Halim Sampaikan Tindaklanjut LHP BPK Sudah Capai 80 Persen
22/07/2019 - 200 PNS Kuansing Formasi 2017 Resmi Diambil Sumpah dan Janji
17/07/2019 - 2.311 Guru MDTA di Kuansing Minta Bupati Kembalikan Honor Seperti Semula
10/07/2019 - Hari Pertama Beroperasi, Bupati dan Wabup Kuansing Turun Tinjau Pasar Modern
03/07/2019 - Bupati Mursini Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018
24/06/2019 - Bupati Mursini Buka Rapat Anggota KONI
06/06/2019 - Bupati Mursini Hadiri Open House di Kediaman Gubri
08/06/2019 - Bupati Mursini Hadiri Festival Perahu Baganduang di Tepian Muko Lobuah
01/06/2019 - Bupati Mursini Pimpin Acara Pelepasan Jenazah Almarhum Hernalis
20/06/2019 - Bupati Mursini Pimpin Goro Pembersihan Pasar Modern
14/06/2019 - Bupati Mursini Pimpin Ekspos Aplikasi Digital Desa Pintar
27/06/2019 - Bupati Mursini Sambut Kehadiran 954 Mahasiswa KKN di Kuansing
17/06/2019 - Sekda Kuansing Tinjau Kondisi Pasar Modern
25/06/2019 - Sekda Kuansing Tinjau Progres Pekerjaan Pasar Modern
26/05/2019 - Bupati Kuansing Buka MTQ XVIII Kenegrian Taluk Kuantan
25/05/2019 - Warga Dua Desa di Singhil Minta Perbaikan Jembatan ke Bupati
15/05/2019 - BPKAD Kuansing Mulai Sosialisasikan Proses Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
17/05/2019 - BPKAD Kuansing Jawab Keluhan OPD Terkait Proses Pencairan
21/05/2019 - Sekda Kuansing Tanggapi Keluhan Masyarakat Inuman Minta Tenaga Dokter Umum
22/05/2019 - Bupati Kuansing Apresiasi Kondisi di Benai Kondusif Pasca Pileg dan Pilpres
17/05/2019 - Bupati Kuansing Galang Dana Pembangunan Masjid Nurul Iman
18/05/2019 - Wabup Kuansing Terima Aspirasi Masyarakat Singingi Minta Peningkatan Jalan 10 Kilometer
20/05/2019 - Bupati Mursini Sampaikan Dalam Waktu Dekat Pemkab segera Buat Perda Zakat
18/05/2019 - Bupati Kuansing Minta Warga Jaga Objek Wisata Batangkoban
19/05/2019 - Jelang Porprov 2021, Sekda Kuansing Harapkan Dukungan Anggaran dari Pemprov
14/05/2019 - Bupati Kuansing Sampaikan Pembangunan kepada Masyarakat Cerenti
08/05/2019 - Sekda Kuansing Kunjungi Kemenpan-RB Prores Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan ASN
27/04/2019 - Bupati Mursini Gelar Syukuran Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
02/05/2019 - Wabup Kuansing Tandatangani MoU dengan Kanwil DJP dan BPN
04/05/2019 - Sekda Kuansing Buka Acara Sosialisasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit
16/05/2019 - Bupati Kuansing Terima Keluhan Masyarakat Pucuk Rantau Terkait Kondisi Jalan Rusak
19/11/2018 - Keberhasilan Dinas PUPR, pada 2019 DAK Infrastruktur Kuansing Naik Lebih 100 Persen
14/11/2018 - Wujudkan Masyarakat Kuansing Hidup Sehat, Pemkab Kuansing Kampanyekan Program Germas
30/10/2018 - Jefri Antoni Harapkan Pemkab Kuansing Fokus Benahi Fasilitas Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai
06/07/2018 - Pemkab Kuansing Targetkan di 2020 Seluruh Desa Miliki Pansimas
05/07/2018 - Pemkab Kuansing Dorong Tiap Desa Miliki BUMDes
30/05/2018 - Inspektorat Kuansing Kembali Tambah Jumlah Auditor
29/05/2018 - Tahun Ini, RSUD Teluk Kuantan Dipastikan Buka Layanan Cuci Darah Bagi Masyarakat
29/11/2017 - Upayakan Tingkatkan PAD Kuansing, Ini yang Dilakukan Bapenda
25/10/2017 - Ini Daftar 22 Air Terjun Lengkap dengan Lokasi dan Jarak dari Ibukota Provinsi dan Kabupaten
12/10/2017 - Perjuangan Pemkab Kuansing Beri Hunian Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 
Advetorial Pemkab Kuansing
Bidang SDA PUPR Kuansing Usulkan Anggaran Rp 750 Juta untuk Audit Teknis Saluran dan Jaringan Irigasi
Kamis, 21/09/2017 - 13:00:17 WIB
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kuansing, Febri.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kuansing, Febri.
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuansing mengusulkan anggaran sebesar Rp 750 juta untuk kegiatan audit teknis saluran irigasi yang ada di Kabupaten Kuansing terutama yang menjadi kewenangan Kabupaten. 

"Kalau Pemerintah Pusat dan Provinsi itu sudah melakukan audit teknis untuk saluran dan jaringan irigasi, terutama yang menjadi kewenangan mereka di Kabupaten,"ujar Kepala Dinas PUPR Kuansing, melalui Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) Kuansing, Febri kepada halloriau.com, Rabu (20/9/2017). 

Hal ini sesuai dengan penetapan kewenangan peraturan Kementrian Pekerjaan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang penetapan status daerah irigasi. Daerah irigasi yang kurang atau dibawah 1.000 ha itu jadi kewenangan Kabupaten, kemudian diatas 1.000 - 3.000 ha itu jadi kewenangan Provinsi dan yang menjadi kewenangan pusat itu diatas 3.000 ha.

Dikatakan Febri, hanya Kabupaten yang belum melakukan audit teknis terhadap saluran dan jaringan irigasi. Padahal ini sudah sejak beberapa tahun lalu selalu kita usulkan. "Tujuan dilakukan audit teknis ini agar kita bisa cepat mengetahui mana yang prioritas dibangun dan mengetahui kondisi saluran maupun jaringan yang ada,"ujarnya. 

Panjang saluran irigasi di Kabupaten Kuansing ada sekitar 132 ribu atau 132 kilometer. "Bayangkan panjangnya saluran irigasi yang kita miliki, kalau tidak ada audit teknis tentunya kita tidak akan tahu mana yang akan diprioritaskan lebih dulu untuk diperbaiki,"katanya.
Bangunan bendungan Nagedang yang berada di Desa Giri Sako Ekstrans yang tak dimanfaatkan kondisinya memprihatinkan.

Apabila sudah ada dilakukan audit teknis, tentunya kita juga bisa memiliki peta digital untuk mengetahui panjang saluran irigasi yang kita miliki lengkap dengan data kondisi dan kerusakan termasuk kendala apa yang terjadi saat ini. "Maka kita berharap nanti dianggarkan untuk kegiatan audit teknis saluran irigasi ini, apalagi kita mendatangkan tim ahli untuk melakukan audit teknis ini,"kata Febri. 

Tujuan dilakukan audit teknis kata Febri untuk mengetahui tingkat kerusakan saluran irigasi yang ada dan menjadi kewenangan Kabupaten. Sekarang kata Febri, areal persawahan yang belum ada saluran irigasi itu masih banyak, dan masyarakat masih mengandalkan sawah tadah hujan.  

Menurut Febri, irigasi ini termasuk yang masih kurang kita perhatikan, padahal mayoritas masyarakat kita membutuhkan saluran dan jaringan irigasi yang memadai. 

"Kalau anggarannya kita usulkan ke pusat untuk melakukan audit teknis ini, pusat sudah memiliki kewenangan sendiri,"katanya. 

Saat ini daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat itu ada dibeberapa Kecamatan, seperti daerah irigasi (DI) Simandolak, DI Pangean,"dua daerah irigasi ini menjadi kewenangan pusat,"katanya. 

Sementara yang menjadi kewenangan Provinsi diantaranya DI Seberang Gunung, DI Sungai Paing , Bandar Alai Kari. Selebihnya kata Febri itu menjadi kewenangan Kabupaten, luasnya lebih kurang 5.246 hektar. Kemudian 3.032 ha kewenangan pusat dan 1.200 ha kewenangan Provinsi. 

"Hektar yang dimaksud luas baku, bukan luas tanam yang berpotensi dikembangkan menjadi areal persawahan,"katanya. 

# Jaringan Irigasi Daerah Ekstrans harus Jadi Perhatian Khusus 

Disampaikan Febri, satu lagi yang harus menjadi perhatian khusus terutama jaringan irigasi yang ada di daerah ekstrans lebih kurang mengairi 7 ribu ha yang saat ini tidak dimanfaatkan, karena terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi perkebunan sawit. 

Terutama di daerah DI Tesso dan DI Marsawah, dimana saluran induk irigasi di dua daerah ini cukup panjang namun tidak untuk mengairi sawah karena terjadi alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. 

"Ada sekitar empat DI di daerah ekstrans ini yang tidak dimanfaatkan untuk persawahan, mulai DI Mantaro, di Nagedang di LTD, Doranan, dan ini perlu perhatian khusus sejak dibangun  tak terpelihara,"ujar Febri.
Kondisi bendungan Nagedang yang dibangun pusat kurang dimanfaatkan berada di daerah ekstrans.

Saat ini kata Febri, DI yang ada didaerah ekstrans tersebut sudah kita usulkan kewenangannya kepada Pemerintah pusat, yang kita singkat dengan DI Madona. 

"Sudah kita usulkan sejak 2016 lalu melalui Kementrian PU, terutama usulan penambahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi,"katanya. (Adv)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ribuan Pendemo Kembali Tagih Jokowi Copot Pejabat Tak Sanggup Atasi Karhutla
  • Pendaftaran Ditutup, Ini Deretan 15 Nama Peminat Kursi Sekdaprov Riau
  • BMKG Terus Himbau Warga Pekanbaru agar Waspada Penurunan Kualitas Udara dan Jarak Pandang
  • Bahas Karhutla, Bupati Bengkalis Hadiri Rapat Terbatas dengan Presiden Republik Indonesia
  • DPRD Inhu Gelar Sidang Paripurna Pengesahan 8 Fraksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved