TELUK KUANTAN - Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kuansing harus menunda pembahasan RPJMD Kuansing 2016-2021 yang digelar di ruang hearing kantor DPRD, Senin (28/11/2016).

Disampaikan Ketua Pansus RPJMD Kuansing, Musliadi, ada beberapa catatan Pansus RPJMD DPRD Kuansing menunda pembahasan RPJMD Kuansing 2016-2021.

Pertama disampaikan Musliadi, pansus RPJMD DPRD Kuansing mempertanyakan keabsahan tim yang melakukan penyusunan RPJMD Kuansing. Kemudian Pansus juga mempertanyakan ada dua SK yang diterbitkan Bupati Kuansing.

Kemudian pansus RPJMD DPRD Kuansing menyayangkan banyak anggota tim tidak hadir pada pembahasan RPJMD dengan Pansus DPRD Kuansing.

Kemudian tim yang menyusun RPJMD ini seharusnya banyak dari Bappeda dan melibatkan pejabat eselon II, namun dalam SK Tim penyusunan RPJMD Kuansing, Pansus DPRD Kuansing menilai kenapa dalam tim ini  kebanyakan pihak luar yang bukan dari Bappeda dan pejabat eselon II.

Selanjutnya, Pansus DPRD Kuansing juga mempertanyakan sebagai penaggung jawab dalam tim penyusunan RPJMD ini adalah Sekda Muharman,"kita bertanya jabatan Sekda inikan katanya cuma lima tahun, dan harus ada perpanjangan SK dari Bupati, kalau memang pak Sekda habis masa jabatannya tolong Bupati terbitkan perpanjangan SK Sekda ini,"ujar Musliadi.

"Jadi kita belum masuk ke subtansi baru sekitar pembacaan SK," ujar Musliadi lagi.

"Kalau memang jabatan Sekda masih ada mohon ini dijelaskan karena Sekda dalam SK tim penyusunan, kalau memang diperpanjang ya diperpanjang. Nanti jangan dicap Ranperda yang kita bahas dan akan disahkan ini dibilang ilegal karena jabatan Sekda habis," tambahnya.

Hearing yang digelar Pansus RPJMD DPRD Kuansing Senin pagi, tidak dihadiri Sekda Muharman sehingga Pansus belum mendapatkan keterangan dari Sekda terkait habisnya masa jabatan Sekda dan belum adanya kepastian perpanjangan oleh Bupati Mursini.

Penulis  : Robi Susanto
Editor    : Unik Susanti