BREAKING NEWS :
Heboh Formulir C1 Beda dengan Data Situs Resmi, KPU Sebut Human Error
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

10:50 - Nyoblos di TPS 3, Bupati M...
10:07 - Mencoblos di TPS 09, Wabup...
21:28 - Hasil Putusan MK, KPU Kuan...
20:00 - KPU Kuansing Musnahkan 10....
17:29 - Bupati Kuansing Coblos di ...
06:16 - Bawaslu Kuansing Ingatkan ...
20:47 - Bupati Kuansing Harapkan P...
18:54 - Dibuka Bupati, Puluhan Pes...
17:09 - Bupati Layur Jalur Desa Sa...
16:48 - Bupati Kuansing Minta Pela...
21:56 - Kampanye Dialogis Caleg D...
20:48 - Bupati Kuansing Ganti Lima...
20:21 - Pelantikan 131 Pejabat Kua...
06:34 - Ninik Mamak Tidak Tahu, KU...
03:02 - KKPA Unit Umum Jake Tidak ...
20:13 - Pengelola KKPA Diduga Gela...
18:10 - Disdukcapil Kuansing Bagik...
05:41 - Vidcon, Bupati Kuansing La...
19:25 - Bupati dan Ketua DPRD Kuan...
19:08 - Sebanyak 22 Peserta Tidak ...
15:18 - Petugas Kebersihan Tidak H...
14:53 - Diikuti 77 Kabupaten/Kota,...
20:12 - Terbesar, Sekda Kuansing T...
07:32 - Tidak Apel Pagi dan Sering...
19:50 - DPRD Kuansing Sesalkan Per...
17:31 - Ada yang Tidak Lulus, Hasi...
12:46 - Petugas Kebersihan di Kuan...
16:48 - Pengumuman PPPK Kuansing T...
20:46 - Tiga Kali Perbaikan, Jumla...
19:47 - Kakan Kemenag Kuansing Ban...
15:57 - Bupati Serahkan SK CPNS Ku...
21:58 - Bupati Mursini Minta Mahas...
21:15 - Pelaporan Berakhir, Masih ...
18:59 - Untuk Cetak 300-400 Perhar...
18:35 - Tak Ada Sanksi Tegas, Peja...
19:46 - Waspada, Jumlah Penderita ...
18:20 - Enam Siswa SD Ini Wakili K...
17:01 - Bupati Mursini Terima Peng...
16:12 - DPRD Kuansing Apresiasi Ki...
16:00 - Bupati Teken Perbup TPP, A...
16:44 - Jelang UN SMK di Kuansing,...
15:36 - Sudah Lima Bulan, Alat Ber...
13:42 - Berakhir 8 Hari Lagi, Baru...
13:59 - DAK Fisik dan Dana Desa Ku...
11:30 - Diikuti Hampir 1.000 Peser...
 
Berakhir 8 Hari Lagi, Baru 20 Pejabat di Kuansing Sampaikan LHKPN
Minggu, 24/03/2019 - 13:42:48 WIB
Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sadarisman
Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sadarisman
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2019. 

Namun di Kabupaten Kuansing masih minim pejabat eselon maupun fungsional yang melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun waktu tinggal 8 hari lagi. 

"Dari 110 jumlah pejabat eselon maupun fungsional yang diminta melaporkan LHKPN kepada KPK, baru 20 yang sudah melaporkan LHKPN nya," ujar Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sadarisman, Minggu (23/3/2019). 

Dikatakan Sadarisman, data pejabat eselon maupun fungsional seperti bendahara pengeluaran yang sudah melaporkan LHKPN bisa dipantau di web KPK, karena pelaporan tersebut dilakukan secara online.  

"Yang melaporkan itu langsung pejabat eselon maupun fungsional yang namanya terdaftar dalam Perbup dan wajib menyampaikan laporan melalui e-LHKPN," ujar Sadarisman. 

Dijelaskannya, jadi tidak semua ASN di Kabupaten Kuansing melaporkan LHKPN nya kepada KPK. Pejabat maupun fungsional yang melaporkan LHKPN diatur sesuai Peraturan bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2017 jumlahnya ada 110 pejabat eselon maupun fungsional. 

Dalam Perbup tersebut dijelaskannya, tidak dituliskan jabatannya, namun sudah ada nama-nama yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sesuai dengan master jabatan.  

"Khusus untuk pejabat eselon II dan Camat itu semuanya harus menyampaikan LHKPN nya. Diikuti pejabat eselon III sebagian, dan sebagian lagi bendahara pengeluaran dibeberapa OPD seperti Dinas PUPR, Dinas kesehatan, Dinas pendidikan pemuda dana olahraga, Sekretariat, dan ada beberapa OPD lainnya," katanya.

Kemudian khusus untuk RSUD itu semua pejabat sampai bendahara pengeluaran wajib melaporkan LHKPN kepada KPK. "Mulai Direktur, Kepala bidang, dan bendahara wajib melaporkan LHKPN," katanya. 

Menurutnya, pejabat yang melaporkan LHKPN kepada KPK terutama OPD yang mengelola anggaran yang cukup besar. Khusus Kecamatan, mereka sama dengan Kepala OPD meskipun tidak eselon III tapi tetap dinilai wajib menyampaikan LHKPN.  

"Mungkin nama yang masuk berdasarkan potensi-potensi yang ada, jadi tidak semua ASN namanya terdaftar di Perbup untuk menyampaikan LHKPN," katanya.  

Disampaikan Sadarisman, dalam proses penyampaian LHKPN tugas BKPP sendiri hanya sebagai admin, apabila ada yang menyangkut maka bisa kita bantu. Kemudian tugas BKPP juga mengumpulkan surat kuasa untuk selanjutnya disampaikan ke KPK.

"Kita harapkan pejabat eselon maupun fungsional yang belum menyampaikan LHKPN segera melaporkan, mengingat batas waktu hanya sampai 31 Maret 2019," tegasnya. 

Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Heboh Formulir C1 Beda dengan Data Situs Resmi, KPU Sebut Human Error
  • Bupati Wardan: RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan
  • Trafik Data XL Axiata Naik 24% di Momen Pemilihan Presiden 2019
  • Bupati Inhil: Revolusi Mental Perlu Diikuti Seluruh Pihak
  • Pemilu Usai, Gubernur Syamsuar Ajak Warga Kembali Bersatu
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved