BREAKING NEWS :
Dikritik Tarif Data Mahal, Telkomsel Sebut Demi Kelangsungan Layanan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

21:18 - BPKAD Kuansing Jamin THR P...
15:04 - Bupati Dapat Ucapan Terima...
15:01 - Bupati Kuansing Galang Dan...
14:17 - Wabup Kuansing Terima Aspi...
19:05 - Bupati Mursini Sampaikan D...
12:02 - Bupati Kuansing Minta Warg...
10:32 - Jelang Porprov 2021, Sekda...
12:13 - Bupati Kuansing Sampaikan ...
18:05 - Bupati Kuansing Mursini Ti...
14:16 - Bupati Kuansing Sampaikan ...
19:20 - Sekda Kuansing Kunjungi Ke...
18:42 - Wabup Halim Hadiri Acara M...
14:17 - Bupati Mursini Gelar Syuku...
18:16 - Bupati Kuansing Resmi Buka...
16:23 - Wabup Kuansing Tandatangan...
16:45 - Sekda Kuansing Buka Acara ...
17:30 - Tutup MTQ XVIII di Pangea...
12:22 - Bupati Kuansing Terima Kel...
19:17 - Wabup Kuansing Bagikan 1.0...
18:06 - BPKAD Kuansing Tegaskan Pr...
17:12 - BPKAD Kuansing Surati OPD ...
16:36 - Wabup Halim Minta Pejabat ...
09:09 - Tingkat Pelaporan Harta Ke...
21:55 - Satu Tahun Jelang Pensiun,...
20:01 - 11 Camat di Kuansing Belum...
12:28 - Batas Waktu Sudah Berakhir...
10:53 - SP2D Sudah Diteken, 218 De...
04:49 - BPKAD Kuansing Sudah Salur...
16:38 - Desak Pemkab Tutup Tempat ...
15:49 - Pemkab Kuansing Siapkan Rp...
04:32 - Jalan ke Lokasi Kecil, Dam...
22:00 - Kebakaran Lahan Terjadi di...
16:52 - Cabang Rutan Teluk Kuantan...
14:57 - Takut Anggaran Cepat Habis...
12:00 - Dishub Kuansing Mulai Urus...
13:40 - Gedung Baru untuk Pelayana...
17:22 - 4.150 Meter Tebing Kritis ...
16:36 - Peringkat UNBK SMA Kuansin...
15:29 - Pembangunan Gedung Pustaka...
13:40 - Safari Ramadan Pemkab Kuan...
17:14 - Usul Beli 6 Unit Alat Bera...
17:06 - Hasil UN Tingkat SMA dan S...
14:43 - KPE PNS di Kuansing Banyak...
16:52 - DAK RSUD Teluk Kuantan Ala...
16:37 - DPRD Kuansing Nilai Biaya ...
 
Pemkab Kuansing segera Terapkan Sistem TPP, Pegawai Lalai Siap-siap Dapat Sanksi
Sabtu, 09/03/2019 - 06:05:27 WIB

TELUK KUANTAN - Diperkirakan dalam bulan ini, Pemerintah Kabupaten Kuansing segera menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai beban kerja masing-masing OPD. Bagi pegawai yang lalai dan tidak disiplin, Pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi.

Sebelumnya, Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pengawasan lainnya, telah mendesak Pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem TPP kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan beban kerja mulai tahun 2019. 

"Maka mulai tahun ini kita sudah terapkan sistem TPP,"ujar Sekda Kuansing Dianto Mampanini saat bincang-bincang dengan Kasubag Informasi Media Cetak Dan Elektronik Selpi Keswita diruang kerjanya, Jumat (8/3/2019). 

Disampaikan Sekda, dengan diterapkannya sistem TPP ini, maka kita harapkan kinerja pegawai dilingkungan Pemkab Kuansing akan semakin terukur, dan termotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan. Apabila masih ada pegawai yang lalai dan tidak disiplin maka akan kita beri sanksi,"tegasnya. 

Dijelaskannya, untuk penerapan Sistem TPP bagi PNS di Kabupaten Kuansing, sudah berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) 2018 yang berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

"Hasil Evjab 2018 ini berupa nilai dan kelas jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam peningkatan jabatan yang di sebut grade jabatan,"terang Sekda. 

Dilanjutkannya, sistem grade inilah yang akan digunakan dalam perhitungan penerapan Sistem TPP.  Hal ini juga tertuang dalam Perka-BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

Menurutnya, sejauh ini kesiapan penerapan TPP secara teknis sudah rampung. "Siang ini (Jumat,red) kita akan berangkat ke Jakarta ke Kemenpan-RB untuk melakukan proses validasi selama dua hari Sabtu - Minggu (9-10 Maret 2019),"katanya. 

Untuk diketahui katanya, Pemkab Kuansing termasuk tiga Kabupaten di Provinsi Riau yang sudah menyelesaikan evaluasi jabatan (evjab). Sehingga seminggu yang lalu, Kabupaten kita menjadi tujuan studi banding kabupaten lain untuk tahapan penerapan TPP ini,"katanya.  

Disampaikan Sekda, jelang penerapan TPP ini, semua tahapan sudah kita lalui, mulai dari Anjab, ABK, Evjab, dan sampai ke penentuan Grade sudah sesuai aturan Permenpan-RB Nomor 34 tahun 2011 dan Perka-BKN nomor 21 tahun 2011. 

"Semua kita lakukan sesuai dengan aturan. Nanti akan disesuaikan dengan hasil validasi dari Kemenpan-RB,"katanya. 

Jika proses validasi selesai maka hasilnya akan disesuaikan dengan rancangan Perbup yang telah disusun sebelumnya. "Jika ada perbedaan maka Perbup harus mengacu pada hasil validasi. Diperkirakan proses ini akan rampung bulan ini juga"pungkasnya. 

Terakhir disampaikan Sekda, penerapan TPP ini tidak mungkin ditunda lagi, karena sudah seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2011 lalu. Karena itu, Korsupgah KPK dan Lembaga Pengawasan lainnya, mendesak Pemerintah Daerah agar penerapan TPP segera dilaksanakan tahun 2019 ini.

Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dikritik Tarif Data Mahal, Telkomsel Sebut Demi Kelangsungan Layanan
  • BPKAD Kuansing Jamin THR PNS Cair 24 Mei 2019
  • IDI Rohil Kembali Santuni Anak Yatim di Empat Lokasi
  • Pemkab Rohil Adakan Pasar Murah, IRT Langsung Serbu
  • Diskes Rohul Pastikan Belum Ada Temukan Penderita Cacar Monyet di Rohul
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved