TELUK KUANTAN - Diperkirakan dalam bulan ini, Pemerintah Kabupaten Kuansing segera menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai beban kerja masing-masing OPD. Bagi pegawai yang lalai dan tidak disiplin, Pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi.
Sebelumnya, Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pengawasan lainnya, telah mendesak Pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem TPP kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan beban kerja mulai tahun 2019.
"Maka mulai tahun ini kita sudah terapkan sistem TPP,"ujar Sekda Kuansing Dianto Mampanini saat bincang-bincang dengan Kasubag Informasi Media Cetak Dan Elektronik Selpi Keswita diruang kerjanya, Jumat (8/3/2019).
Disampaikan Sekda, dengan diterapkannya sistem TPP ini, maka kita harapkan kinerja pegawai dilingkungan Pemkab Kuansing akan semakin terukur, dan termotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan. Apabila masih ada pegawai yang lalai dan tidak disiplin maka akan kita beri sanksi,"tegasnya.
Dijelaskannya, untuk penerapan Sistem TPP bagi PNS di Kabupaten Kuansing, sudah berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) 2018 yang berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
"Hasil Evjab 2018 ini berupa nilai dan kelas jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam peningkatan jabatan yang di sebut grade jabatan,"terang Sekda.
Dilanjutkannya, sistem grade inilah yang akan digunakan dalam perhitungan penerapan Sistem TPP. Hal ini juga tertuang dalam Perka-BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Menurutnya, sejauh ini kesiapan penerapan TPP secara teknis sudah rampung. "Siang ini (Jumat,red) kita akan berangkat ke Jakarta ke Kemenpan-RB untuk melakukan proses validasi selama dua hari Sabtu - Minggu (9-10 Maret 2019),"katanya.
Untuk diketahui katanya, Pemkab Kuansing termasuk tiga Kabupaten di Provinsi Riau yang sudah menyelesaikan evaluasi jabatan (evjab). Sehingga seminggu yang lalu, Kabupaten kita menjadi tujuan studi banding kabupaten lain untuk tahapan penerapan TPP ini,"katanya.
Disampaikan Sekda, jelang penerapan TPP ini, semua tahapan sudah kita lalui, mulai dari Anjab, ABK, Evjab, dan sampai ke penentuan Grade sudah sesuai aturan Permenpan-RB Nomor 34 tahun 2011 dan Perka-BKN nomor 21 tahun 2011.
"Semua kita lakukan sesuai dengan aturan. Nanti akan disesuaikan dengan hasil validasi dari Kemenpan-RB,"katanya.
Jika proses validasi selesai maka hasilnya akan disesuaikan dengan rancangan Perbup yang telah disusun sebelumnya. "Jika ada perbedaan maka Perbup harus mengacu pada hasil validasi. Diperkirakan proses ini akan rampung bulan ini juga"pungkasnya.
Terakhir disampaikan Sekda, penerapan TPP ini tidak mungkin ditunda lagi, karena sudah seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2011 lalu. Karena itu, Korsupgah KPK dan Lembaga Pengawasan lainnya, mendesak Pemerintah Daerah agar penerapan TPP segera dilaksanakan tahun 2019 ini.
Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
