BREAKING NEWS :
Dua ASN Dispora Riau Didakwa Rugikan Negara Rp2,24 Miliar
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

16:44 - Jelang UN SMK di Kuansing,...
15:36 - Sudah Lima Bulan, Alat Ber...
13:42 - Berakhir 8 Hari Lagi, Baru...
13:59 - DAK Fisik dan Dana Desa Ku...
11:30 - Diikuti Hampir 1.000 Peser...
16:56 - IWARA RAPP Bagikan Ratusan...
11:32 - Desa Kebun Lado di Kuansin...
21:58 - ASN Pemkab Kuansing Mulai ...
20:58 - BIMBO Foundation Gelar Pen...
20:49 - Hadiri Tablig Akbar, Andi ...
11:27 - Dalam Dua Hari Ini, SK CPN...
19:09 - Sri Yulia Diajukan Gantika...
16:03 - BKPP Kuansing Masih Belum ...
15:26 - Diikuti 264 Siswa, Disdikp...
06:27 - Dewan Minta Kuansing Harus...
21:04 - DPRD Kuansing Konsultasi k...
20:32 - Viralkan Objek Wisata, PWI...
21:22 - Pemkab Kuansing akan Kemba...
14:27 - Tas PNS di Kuansing Digasa...
20:52 - KPU Kuansing Segera Pindah...
21:17 - Tahun Ini, Pengadaan Bibit...
12:32 - Perbaikan Lantai Jembatan ...
15:37 - Diduga Tengah Asyik Pesta ...
06:05 - Pemkab Kuansing segera Ter...
21:45 - Jalan Rusak Parah, Warga 7...
13:47 - Usai Diresmikan, Bupati Be...
12:32 - Bupati Kuansing Usulkan Pe...
09:28 - Disdukcapil Catat 11 Warg...
10:47 - Masyarakat Sikijang dan Lo...
07:01 - Bupati Kuansing Apresiasi ...
19:35 - DPRD Kuansing Minta Dinas ...
11:48 - Akses Menuju Tiga Desa, Ca...
20:17 - Bupati Ajak Masyarakat Kua...
17:48 - Puji Pacu Jalur, Luhut: Ti...
16:09 - Warga Gunung Toar Peroleh ...
14:43 - Luhut Kaget Ada Proyek Nas...
12:14 - Bupati Kuansing Minta Duku...
10:48 - Setelah 7 Tahun Anjlok, Lu...
10:07 - Luhut Sebut Pemerintah Tak...
09:49 - Bagikan 5.405 Sertifikat T...
19:35 - Peduli Sesama, Pemuda Bata...
22:14 - Pembagian Sertifikat Tanah...
20:12 - Kedatangan Luhut Binsar Pa...
15:57 - Aktivitas Galian C di Kuan...
14:12 - Penerapan Single Salary, G...
 
Pemkab Kuansing segera Terapkan Sistem TPP, Pegawai Lalai Siap-siap Dapat Sanksi
Sabtu, 09/03/2019 - 06:05:27 WIB

TELUK KUANTAN - Diperkirakan dalam bulan ini, Pemerintah Kabupaten Kuansing segera menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai beban kerja masing-masing OPD. Bagi pegawai yang lalai dan tidak disiplin, Pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi.

Sebelumnya, Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pengawasan lainnya, telah mendesak Pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem TPP kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan beban kerja mulai tahun 2019. 

"Maka mulai tahun ini kita sudah terapkan sistem TPP,"ujar Sekda Kuansing Dianto Mampanini saat bincang-bincang dengan Kasubag Informasi Media Cetak Dan Elektronik Selpi Keswita diruang kerjanya, Jumat (8/3/2019). 

Disampaikan Sekda, dengan diterapkannya sistem TPP ini, maka kita harapkan kinerja pegawai dilingkungan Pemkab Kuansing akan semakin terukur, dan termotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan. Apabila masih ada pegawai yang lalai dan tidak disiplin maka akan kita beri sanksi,"tegasnya. 

Dijelaskannya, untuk penerapan Sistem TPP bagi PNS di Kabupaten Kuansing, sudah berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) 2018 yang berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

"Hasil Evjab 2018 ini berupa nilai dan kelas jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam peningkatan jabatan yang di sebut grade jabatan,"terang Sekda. 

Dilanjutkannya, sistem grade inilah yang akan digunakan dalam perhitungan penerapan Sistem TPP.  Hal ini juga tertuang dalam Perka-BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

Menurutnya, sejauh ini kesiapan penerapan TPP secara teknis sudah rampung. "Siang ini (Jumat,red) kita akan berangkat ke Jakarta ke Kemenpan-RB untuk melakukan proses validasi selama dua hari Sabtu - Minggu (9-10 Maret 2019),"katanya. 

Untuk diketahui katanya, Pemkab Kuansing termasuk tiga Kabupaten di Provinsi Riau yang sudah menyelesaikan evaluasi jabatan (evjab). Sehingga seminggu yang lalu, Kabupaten kita menjadi tujuan studi banding kabupaten lain untuk tahapan penerapan TPP ini,"katanya.  

Disampaikan Sekda, jelang penerapan TPP ini, semua tahapan sudah kita lalui, mulai dari Anjab, ABK, Evjab, dan sampai ke penentuan Grade sudah sesuai aturan Permenpan-RB Nomor 34 tahun 2011 dan Perka-BKN nomor 21 tahun 2011. 

"Semua kita lakukan sesuai dengan aturan. Nanti akan disesuaikan dengan hasil validasi dari Kemenpan-RB,"katanya. 

Jika proses validasi selesai maka hasilnya akan disesuaikan dengan rancangan Perbup yang telah disusun sebelumnya. "Jika ada perbedaan maka Perbup harus mengacu pada hasil validasi. Diperkirakan proses ini akan rampung bulan ini juga"pungkasnya. 

Terakhir disampaikan Sekda, penerapan TPP ini tidak mungkin ditunda lagi, karena sudah seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2011 lalu. Karena itu, Korsupgah KPK dan Lembaga Pengawasan lainnya, mendesak Pemerintah Daerah agar penerapan TPP segera dilaksanakan tahun 2019 ini.

Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dua ASN Dispora Riau Didakwa Rugikan Negara Rp2,24 Miliar
  • Jual Mobil Bekas, Harga Tidak Terjun Bebas
  • Singkirkan Perut Buncitmu dengan Olahraga Ini
  • Fenomena Equinox dan Kemarau Bikin Warga Pekanbaru Kepanasan
  • Walau Tarif Naik, Ojol Tetap Bakal Banjir Orderan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved