Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

17:05 - Bulan Suci Ramadan, Wabup ...
10:26 - Antisipasi Serangan Terori...
19:33 - PT Tasma Puja Bantah Rampa...
13:14 - Insiden Mako Brimob, ‎Po...
09:29 - Bupati Yopi Letakkan Batu ...
10:49 - Polres Inhu Gelar Shubuh B...
12:15 - Polres Inhu Goro Bersihkan...
11:08 - Upacara Peringatan Hardikn...
09:28 - May Day di Inhu, Kapolres ...
07:40 - Wabup Inhu: Ada Pertemuan,...
12:14 - AKBP Arif Bastari Minta Ka...
10:47 - Polres Inhu Sambut Kedatan...
11:41 - Ustad Yuli Ajak Ummat Jaga...
16:25 - Protes Kerusakan Jalan dan...
14:42 - Wabup Inhu Hadiri Paripurn...
14:31 - Badan Kesbangpol Inhu Gela...
10:50 - Jelang Ramadan, Polres Inh...
13:41 - Pemkab Inhu Gelar PMTB Kab...
13:03 - Kesbangpol Inhu Gelar Sosi...
13:32 - Kejari Inhu Gelar Pisah Sa...
 
Horee... Orang Miskin Pun Kini Bisa Dapat Bantuan Hukum. Begini Tata Caranya...
Selasa, 14/03/2017 - 06:18:31 WIB

RENGAT-Berita gembira bagi masyarakat miskin bahwa pemerintah akan memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan didepan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. 

"Memberikan kesempatan yang merata kepada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dalam perkara keperdataan, pidana dan masalah hukum tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi," ujar Anggota DPRD Riau, Malik Siregar, Minggu (12/3/2017) lalu dalam acara sosialisasi Peraturan daerah (Perda) nomor 03 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat. 

Menurut Politisi PPP asal pemilihan Inhu-Kuansing ini, bantuan hukum untuk masyarakat miskin untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, bantuan hukum diselenggarakan oleh gubernur dan diberikan oleh pemberi bantuan sesuai ketentuan undang-undang.

"Sesuai dengan Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin, gubernur mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantuan hukum litigasi didaerah," ucapnya.

Ada ketentuan agar masyarakat miskin yang sedang menjalani proses hukum agar mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah, pertama masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum atas perkaranya dengan membuat uraian singkat tentang pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya, kedua menyerahkan dokumen berkaitan dengan perkara yang dihadapi, ketiga melampirkan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan.

Kata Malik, nantinya advokat atau pengacara akan dibiayai oleh pemerintah provinsi Riau atau dari pemerintah pusat jika, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan cara, membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kemudian LBH tersebut  didaftarkan di biro hukum Sekretariat provinsi Riau. 

"Dengan perda bantuan hukum ini, masyarakat miskin jangan takut menghadapi persoalan hukum,"harapnya

Penulis: Dasmun
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pendirian SMA 1 Pekanbaru Tahun 1957, Tonggak Sejarah Pendidikan Riau
  • Pemerintah Mulai Terpikat Program Pemberdayaan Masyarakat PKUR YBM-BRI di Pekanbaru
  • Gara-gara Dimintai Uang, Anak Nekad Bunuh Ibu Tiri
  • Dovizioso dan Zarco Terjatuh, Marquez Juara MotoGP Perancis
  • Plt Bupati Rohil Hadiri Sertijab Ketua PN di Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved