Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

11:37 - Tiga Kios di Pasar Kuala K...
17:50 - Untuk Kampanye, Desain Spa...
14:31 - Panen Raya di Desa Redang,...
14:21 - Kodim 0302/Inhu Gelar Dzik...
12:18 - Diskominfo Inhu Sosialisas...
18:29 - KPU, Bawaslu, Tim Kampanye...
12:38 - Wah! Ada 39 Inovasi dari B...
11:31 - LMP Inhu Galang Dana untuk...
09:32 - PT BRS Belum Kembalikan Ke...
15:50 - Ketua PKK Inhu Hadiri Punc...
08:54 - Kades Kerubung Jaya Tepis ...
12:30 - Untuk Kedua Kalinya, Pemka...
11:49 - Hati-hati! Pemukiman Bekas...
14:49 - Ziarah ke Taman Makam Pahl...
11:43 - Asyik Mencari Ikan, Warga ...
17:16 - Buntut Penolakan RAPBD-P, ...
12:59 - Peduli Palu dan Danggola, ...
11:15 - Peringati Hari Kesaktian P...
09:19 - Ciptakan Keakraban, PT IP ...
09:02 - Terlihat Retak-retak, Pemb...
 
Tim Terpadu Mediasi Kelompok Tani Desa Lubuk Batu Tinggal dengan PT Rimba Peranap Indah
Rabu, 28/03/2018 - 19:33:59 WIB
Rapat mediasi yang digelar oleh tim terpadu Kesbangpol Inhu.
Rapat mediasi yang digelar oleh tim terpadu Kesbangpol Inhu.
TERKAIT:

INHU - Permasalahan konflik masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan pihak perusahaan PT Rimba Peranap Indah (RPI) mulai menemukan titik terang setelah dilakukan rapat mediasi tim terpadu Kesbangpol Inhu antara masyarakat kelompok tani (KUD. Tani Bahagia) Lubuk Batu Tinggal dengan PT. RPI, Rabu (28/3/2018) pagi di ruang rapat Thamsir Rahman Lt. IV Kantor Bupati Inhu. 

Tampak hadir Assistent I Pemkab Inhu Drs H Asriyan, kepala Kesbangpol Inhu Adri Ssos, Kabag Ops Polres Inhu Kompol Ahmad Salmi, Pasi Intel Kodim 0302/Inhu Capten Inf Yunasri, staf Inteligen Kejaksaan Inhu Iskandar SH, Kakan Satpol PP Inhu Boby Rachmat, sejumlah pejabat pemkab Inhu, Pengurus Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kapolsek Rengat Barat Kompol B. Suryadi, Kasat Intelkam Polres Inhu AKP Ari Surya, perwakilan Kemenag, Dirut PT RPI, masyarakat kelompok tani (KUD. Tani Bahagia) Desa Lubuk Batu Jaya Tinggal, Kec. Lubuk Batu Jaya dan para tamu undangan lainnya. Peserta rapat sekira 65 orang.

Kepala badan Kesbangpol Inhu Adri melalui Kasubid penanganan konflik Bambang menjelaskan secara singkat, kelompok tani KUD Tani Bahagia sudah kronologi konflik disertai aspirasi dan keinginan masyarakat, poktan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol dalam wadah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab Inhu.  

Keinginan dan harapan masyarakat kepada Pemda dan perusahaan adalah pertama agar lahan kelapa Sawit yang dikelola masyarakat seluas lebih kurang 1500 H dilakukan pola kemitraan atau kerjasama dengan PT RPI jika memungkinkan melalui lahan kehidupan atau solusi lainnya.

Kedua, agar tanaman masyarakat yang berusia dari 2 tahun keatas bisa diakomodir untuk dilibatkan dengan pola kemitraan. Ketiga perusahaan memberi kesempatan kepada tanaman sawit tetap berproduksi hingga 1 masa replanting 25 tahun atau bisa dengan acuan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian yang ke empat, setelah terjalin kerjasama dari ketiga point tadi, maka pihak perusahaan dan masyarakat bisa bersama bahu membahu dalam menjaga kawasan tersebut. 

"Solusi dalam penanganan Konflik kawasan hutan tumpang tindih masyarakat dengan perusahaan itu memang sudah diatur dengan beberapa regulasi pemerintah. Khusus konflik kawasan hutan ini sesuai dengan regulasi adalah sebenarnya perusahaan wajib memberikan 20 % lahan mereka kepada masyarakat, namun demikian dari jumlah itu sebagian besar tidak terakomodir. Maka itu kita mencari penyelesaian antara kedua belah pihak. Pemerintah juga sudah membuat beberapa regulasi dalam mencari solusi konflik kawasan hutan ini," tuturnya. 

Sementara itu, Humas PT RPI Akhyar dalam pemaparannya mengatakan perusahaannya memiliki legalitas lengkap dengan luas lahan dan aturan aturan yang telah ditentukan oleh Mentri Kehutanan. Hal ini juga disepakati bersama sama pada 4 Januari 2017 lalu. 

"Kami sangat ingin dan berkomitmen untuk membangun pola mitra terhadap masyarakat setempat, namun disisi lain kami sangat menyayangkan sikap masyarakat atau lebih dikenal dengan perusak tanaman akasia kami yang berumur 2 tahunan dengan tersusun rapi. Kami juga melakukan laporan ke Polres untuk membuat efek jera para perusak tanaman Akasia kami dengan berdalihkan soal kesepakatan MoU waktu itu. Namun sampai saat ini masih saja ada yang melakukan perusakan tanaman akasia," kata Akhyar. 

Selanjutnya, perwakilan dari KUD Tani Bahagia Zulkarnain menyampaikan permintaannya mencarikan solusi bagi masyarakat terhadap sawit berumur 2  tahun bisa juga diakomodir, mengenai masa kerjasamanya maksmal 25 tahun dan minimal 12 tahun. Masyarakat juga berharap dengan waktu tersebut bisa dinikmati dari pada hasil kebun sawit. 

"Kami berharap kerjasama ini bisa diwujudkan walaupun sehingga masyarakat dapat menikmati sebagai mata pencaharian dlm memenuhi kebutuhan hidup, agar kedepannya masyarakat dengan RPI tidak lagi menjadi perdebatan yang saling merugikan satu sama lain," harap Zulkarnain.  

Assistent I Drs H Asriyan dalam penyampaiannya mengatakan, rapat mediasi ini digelar dengan menghadirkan kedua belah pihak  tujuannya untuk menemukan suatu titik terang yang terjadi antara pihak masyarakat Lubuk Batu Tinggal Kecamatan LBJ, dengan pihak perusahaan sejak beberapa tahun silam ini. 

"Mudah mudahan dengan saling berkumpul seperti ini bisa saling men-sharing dan mencari solusi antara permasalahan yang terjadi antara Masyarakat kecamatan LbJ dengan pihah perusahaan PT RPI. Atas nama pemerintah Kabupaten Inhu kami bersedia untuk memfasilitasi permasalahan ini hingga ke kementrian lingkungan hidup dan kehutanan selama ada kesepakatan diantara kedua belah pihak," ujarnya. 

Ditambahkan Kabag Ops Polres Inhu Kompol Ahmad Salmi, mengatakan untuk tetap menjaga kamtibmas selama konflik terjadi. Membuat kericuhan hanya akan menambah masalah menjadi besar. "Tetap jaga kamtibmas agar berjalan dengan aman dan kondusif," ajak Kabag Ops Polres Inhu. 

Dari hasil rapat mediasi disimpulkan  beberapa point kesimpulan,  yakni :

1. PT RPI berkomitmen untuk bekerjsama dengan masyarakat poktan KUD Tani Bahagia.

2. Poktan diminta untuk membuat proposal usulan kerjasama yang akan direkomendasikan kepada Pemda.

3. Secara teknis formulasi kerjasama akan ditentukan oleh BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi) Wil III.

4. Para pihak diminta untuk tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif dilapangan agar langkah dan upaya kita yang sedang ditempuh dpt berjalan dengan lancar.

Penulis: Andri
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Nihil Titik Panas, Hujan Masih Guyur Riau hingga Besok
  • 2020, PUPR Kuansing Targetkan Ruas Jalan Sangau - Banjar Guntung - Seberang Sungai Tuntas Diaspal
  • Mendengar Lebih Dekat Masukan Pelanggan, Garuda Indonesia Layani Langsung Penumpang di Pesawat
  • Sudah P21, Tersangka Dugaan Korupsi RTH Diminta segera Diadili
  • Pasutri Tewas Setelah Makan Ayam, Ternyata Gara-gara Cara Chefnya Memasak!
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved