INHIL - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen menahan laju penyebaran berita palsu atau hoax, khususnya di tahun politik, 2018 dan 2019 melalui beberapa upaya.

Menjelang serentetan kontestasi Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 dan 2019, seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres. Penekanan terhadap frekuensi penyebaran hoax menjadi tantangan baru bagi Diskominfo Inhil.

Menurut Kepala Bidang P4SDKI Diskominfo Inhil, Trio Beni Putra, upaya meredam persebaran hoax mesti dilakukan mengingat hoax merupakan sebuah instrumen yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan oleh pihak - pihak yang tak bertanggung jawab.

"Kita akan mengambil langkah tegas terhadap media sosial atau media mainstream yang memuat konten hoax, mulai dari teguran tertulis dan pemanggilan stake holder," ungkap Trio Beni Putra, Tembilahan, Jum'at (25/5/2018).

Pembatasan akses, dikatakan Trio Beni Putra, adalah langkah antisipatif yang juga memungkinkan untuk diambil. Langkah tersebut juga pernah dilakukan oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi.

"Langkah - langkah yang diambil nantinya akan mengacu pada UU Informasi dan Elektronik yang dilanggar. Pembatasan akses bisa berupa penutupan layanan sementara, membekukan atau menghapus suatu akun di media sosial, hingga memblokir situs terkait," jelas Trio, begitu biasanya Dia disapa.

Trio menyebutkan, sejak akhir tahun 2017, berita - berita palsu atau hoax sudah sangat banyak tersebar. Selain dapat memicu perpecahan, hoax juga memuat unsur pembodohan terhadap masyarakat karena kebenaran informasi yang terkandung tidak akurat.

"Selama ada bukti dan aduan yang masuk kita akan lakukan penindakan. Tentu, upaya ini dilakukan demi memperkecil potensi merebaknya berita - berita bohong di kalangan masyarakat," tukas Trio.

Literasi Digital
Selanjutnya, Diskominfo Inhil juga menyatakan komitmennya dalam rangka menahan laju penyebaran hoax melalui literasi digital dengan program siberkreasi. Langkah jangka pendek ini merupakan respons Diskominfo Inhil atas agenda program yang digulirkan Kemenkominfo.

Siberkreasi yang diusung, menurut Trio adalah sebuah gerakan sporadis yang merangkul lembaga - lembaga mulai dari perguruan tinggi, korporasi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, juga asosiasi pekerja seni.

"Kemenkominfo dengan literasi digitalnya telah dan sedang mengampanyekan literasi digital secara maraton. Kita juga akan menindaklanjuti program ini berkoordinasi dengan Kemenkominfo," paparnya.

Meski diasumsikan program literasi digital ini belum bisa mengimbangi laju hoax yang dipastikan menghiasi wajah media sosial dan media arus utama jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019, Trio meyakini, langkah tersebut paling tidak mampu meminimalisir hoax yang tersebar dan menjadi konsumsi masyarakat Inhil selama ini. (Adv)