www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Lorenzo Resmi Pensiun dari MotoGP, Lewati Musim Terburuk dalam Karirnya
 
KLHK Bakal Terbitkan SPDP Baru Kasus Karhutla, Dorong Pemda di Riau Lebih Serius Lakukan Pengawasan
Jumat, 11/10/2019 - 19:44:37 WIB
Jumpa pers terkait penegakan hukum kasus Karhutla di Riau.
Jumpa pers terkait penegakan hukum kasus Karhutla di Riau.
TERKAIT:

PEKANBARU - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Terkait itu, KLHK meminta Pemerintah Daerah di Riau lebih serius ikut serta menangani permasalahan Karhutla yang diduga juga libatkan korporasi di Riau.

Hal itu diutarakan Dirjen Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Jumat (11/10/2019) sore saat jumpa pers di Mapolda Riau.  

Dia melanjutkan, proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh Tim Satgas Gakkum Terpadu. Terutama terkait kasus kebakaran lahan yang melibatkan korporasi.

"Kami akan terbitkan SPDP kasus Karhutla. Tentunya dengan kasus yang berbeda," ucap Rasio kepada halloriau.com, usai jumpa persnya. 

Dalam upaya tersebut, kata Rasio, tentu perlu pendalaman kembali dan kordinasi dengan pihak Bareskrim Mabes Polri,  setelah unsur-unsur berkas perkara terpenuhi. 

"Lalu, setelah terpenuhi akan ditingkatkan ke proses penyidikan" tegas Rasio. 

Menurut Rasio, bentuk keseriusan pihaknya (KLHK) telah banyak memproses dan mengeksekusi beberapa korporasi di luar Provinsi Riau, yakni di Kalimantan. Proses itu sudah ada yang ingkrah terhadap korporasi dan sudah memberikan sanksi tegas.

"Proses eksekusi sanksinya sudah ingkrah dan terhadap korporasi sudah membayarkan ganti rugi kepada kas negara sebesar Rp78 miliar. Ini bukan di Riau tapi di luarnya (Kalimantan)," urainya.

"Total ada 17 gugutan perdata di lokasi kebakaran lahan, 9 korporasi yang ingkrah dengan nilai Rp3.15 triliun, belum dieksekusi. Yang disetorkan ke kas negara baru Rp78 miliar di luar Provinsi Riau. Yang lain masih berproses," terang Rasio. 

Lebih lanjut, Rasio mengatakan pihaknya telah mengirimkan tim pengawasan tingkat kepatuhan terkait pencegahan dan penanggulangan karhutka di wilayah Provinsi Riau. Namun, kata Rasio tergantung pada Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengatur langkat cepat tersebut. 

"Kalau pihak KLHK sendiri telah mendorong Pemda di Riau.  Apakah mereka melakukan pengawasan atau tidak, coba anda tanyakan sama Pemda setempat. Kalau di luar Riau, Bupati dan Pemda daerah berikan sanksi kepada korporasi yang terbakar. Ini kewajiban mereka. Kita berharap apa yang mereka lakukan sama juga dengan di Riau," pinta Rasio. 

Penulis : Helmi 
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Lorenzo Resmi Pensiun dari MotoGP, Lewati Musim Terburuk dalam Karirnya
  • Semakin Puas, Nonton dengan Resolusi Empat Kali Lebih Detail dari Full HD
  • Pekanbaru Raih Nilai Tertinggi Kota Layak Pemuda
  • Capella Honda Kembali Gelar Honda Premium Matic Day
  • Ini Dia Nama Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya yang Baru
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    Gagalkan Perdagangan Satwa Dilindungi
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved