SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah resmi melaporkan Rita Mariana, seorang istri polisi yang diduga melakukan Hate Speech terhadap Bupati Irwan Nasir.

Laporan dugaan penghinaan terhadap Bupati itu dilaporkan langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Sudandri Jauzah SH didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Hery Saputra SH pada Senin (13/5/2019) pukul 14.55 wib. Laporan tersebut diterima oleh Kasi Umum Polres Kepulauan Meranti Bripda Dewi.

Sebelumnya kedatangan mereka ke Polres Kepulauan Meranti diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Meranti AKP Ario Damar SIk, dan Kasat Intelkam Polres Meranti AKP Syaiful.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Hery Saputra SH mengatakan laporan ini untuk menindaklanjuti adanya postingan yang menyudutkan Bupati di media sosial.

"Laporan yang kita lakukan ini terkait dengan beredarnya postingan yang dibuat oleh Rita Mariana mengenai Bupati Kepulauan Meranti di media sosial yang dapat membuat rusak citra kepala daerah," ujar Hery Saputra.

Hery juga menyampaikan bahwa laporan ini murni merupakan laporan instansi pemerintahan, dimana tudingan terhadap kepala daerah dan kondisi real di lapangan tidak benar adanya.

"Yang kita persoalkan adalah isinya yang bertentangan dengan kondisi di lapangan," ujar Hery.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM, Sudandri Jauzah SH mengatakan bahwa postingan di media sosial yang ditulis oleh Rita Mariana sangat tendensius dan menggunakan kata-kata yang tak pantas.

"Di situ ada kata-kata monster, Dajjal, licik, mafia. Itu juga yang kita beratkan," ujar Sudandri.

Dirinya juga menyampaikan tidak tahu menahu terkait siapa sosok Rita tersebut yang mengaku dalam suratnya sebagai istri polisi.

"Kita tidak mau menyinggung dia siapa, yang yang jelas kita sudah laporkan secara administrasi dan sudah diterima, kita tinggal menunggu proses hukum yang dilakukan polisi," ungkapnya.

Melalui surat laporan tersebut juga pihak Pemda Kepulauan Meranti juga menyimpulkan bahwa informasi yang dituding terhadap Bupati adalah hoax diantaranya tidak ada perhatian bupati terhadap 60 desa miskin di Kepulauan Meranti, bupati dengan sengaja menjadi desa-desa sebagai objek tabungan, dan tidak satupun masyarakat desa Sesap memiliki surat tanah.

Lebih lanjut dikatakan, tudingan yang disampaikan kepada Bupati tidak beralasan menimbulkan polemik dan kontroversi di masyarakat.

"Bapak bupati adalah Datuk seri Amanah, selaku yang dituakan, hal ini tentu akan menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya, terlepas dari salah atau tidak bisa menyampaikan dengan jalur tertentu, jika pengaduan ini tidak dilakukan kami khawatir akan menimbulkan opini negatif dimasyarakat," kata Sudandri.

Pemkab Kepulauan Meranti akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kepolisian sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan.

"Biarlah pihak penegak hukum yang memutuskan benar atau salahnya, kita hanya ingin kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Sudandri.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, seorang istri perwira polisi yang bertugas di Polres Kepulauan Meranti yang juga menjabat sebagai ketua Srikandi Jokowi Kepulauan Meranti membuat surat terbuka kepada Presiden RI yang isinya memojokkan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir.

Surat terbuka yang dibuatnya itu di posting oleh akun Ahan Chen di group Facebook Relawan Jokowi Amin 2019 pada 7 Mei 2019 lalu. Postingan ini sudah dibagikan sebanyak 148 kali pada pukul 08:00, Jumat (10/5/2019).

Ada beberapa hal yang dituliskan terkait untuk memojokkan Bupati Kepulauan Meranti, diantaranya lrwan Nasir adalah monster, lrwan Nasir pelindung bisnis gelap, Bupati Kepulauan Meranti juga menguasai semua mafia, tempat hiburan, judi, dan illegal loging di Kepulauan Meranti, lrwan Nasir seperti dajjal dan Iicik.

Selain itu dia juga menyebarkan informasi yang bersifat hoax seperti tidak ada perhatian Bupati terhadap 60  desa miskin di Kepulauan Meranti, Bupati dengan sengaja menjadikan desa-desa sebagai objek dan tabungan, dan Desa Sesap dikatakan tidak memiliki agama, fasilitas kesehatan dan masyarakatnya tidak ada yang memiliki surat tanah.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah