PEKANBARU - Puluhan masa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) Riau, Selasa (14/8/2018) siang, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Mereka mendesak usut dugaan korupsi di enam kabupaten/kota di Riau.
Sejenak aksi ini sempat terdiam, saat Sekretaris Bara Api Riau, Hendra Syahputra membacakan pernyataan sikapnya. "Kami mendesak Kejati Riau untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala dinas kabupaten/kota di Riau. Mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan APBD," sebutnya.
Lebih lanjut, Hendra menyebutkan ada enam daerah yang menjadi sorotan dugaan korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Rohul, Kampar, Rokan Rohil, Pelalawan, Kota Pekanbaru, dan terakhir Dumai.
Hendra menjelaskan secara gamblang untuk dugaan korupsi atas tuannya ini. Kabupaten Rohul ada proyek revitalisasi Asrama Sanggar Kegiatan Belajar Rohul Rp142 juta lebih tahun 2016. Lalu proyek revitalisasi Sekretariat Mahasiswa Rohul di Pekanbaru (kegiatan I) tahun 2017, dengan anggaran Rp1 miliar.
"Proyek tersebut diduga tak sesuai kontrak. Kami desak agar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rohul dipanggil dan diperiksa," tegasnya.
Berikutnya Kampar, dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kampar, terkait dengan pengadaan komputer main frame atau server, pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rp1,3 miliar, dengan realisasi Rp1,2 miliar.
Kemudian ada juga dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kampar, terkait dengan proyek dua paket pekerjaan pengadaan marka jalan. Pagu anggarannya Rp452 miliar. Dalam proyek ini, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp22 juta pada tahun 2016.
Selanjutnya di Rohil, ada dugaan korupsi pada proyek pembangunan resettlement tahap IV, 20 unit korban abrasi Rokan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang. Dalam proyek ini, dianggarkan sebesar Rp1,8 miliar tahun 2016.
"Untuk Dumai, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp720 juta pada empat paket pembangunan jalan di Dinas PUPR. Kemudian terkait dengan penerimaan retribusi terminal dari Danru ke BPP, yang terdapat selisih yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp19 juta," tutur Hendra.
Di Pekanbaru, mereka mendesak agar Kejati mengusut tentang kerugian negara atas belum diterapkannya retribusi pelayanan kebersihan. Terdapat potensi pendapatan minimal Rp39 juta serta denda Rp3,1 juta atas retribusi izin trayek.
"Terakhir Pelalawan, yang menurut kami diduga adanya penggelapan pajak di PT CDSL yang mengelola perkebunan. HGU perusahaan tersebut diduga tidak sesuai dengan yang terdata dalam pembayaran pajak," pangkas Hendra.
Massa sempat melakukan aksi pecah gelas kaca di kepala hingga bercucuran darah. Aksi nekat ini sebagai bentuk keseriusan mereka menghilangkan korupsi di atas bumi Riau. Selama 2 jam berselang aksinya mendapat respon cepat dari pihak Kejati Riau.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan menyebutkan kepada puluhan masa, berjanji akan menindak lanjuti laporan ini.
"Terkait dengan laporan dan adanya temuan-temuan ini, segera akan kita tindak lanjuti. Saya juga mengapreasikan terhadap aksi yang peduli dengan kasus korupsi yang ada di Riau," pungkas Muspidauan.
Penulis: Helmi
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
