www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


2015, Kebakaran Hanguskan 26% Area Hutan Tanaman di Sumatera Selatan
Kamis, 11 Februari 2016 - 15:16:28 WIB

PEKANBARU-Lahan gambut seluas 293.065 hektar yang masih dalam area konsesi supplier Asia Pulp & Paper (APP) terbakar saat bencana asap tahun 2015 lalu. Dimana 37 persen lahan berada di wilayah Sumatera Selatan, ditemukan suatu analisa  yang dikeluarkan oleh aktivis dan LSM di Sumatra.

Dari daerah ini, 86.004 hektar masih berupa perkebunan atau sebesar 26 persen dari total luas lahan APP yang ada di provinsi ini.

Aktivis dan LSM menyatakan bahwa APP sebagai pemasok fiber untuk perusahaan OKI Mill masih jadi pertanyaan mengingat pemerintah Indonesia diindikasi akan mencegah penanaman kembali di lahan yang terbakar pada tahun 2015.

"Analisis kami menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana hilangnya perkebunan ini secara signifikan akan mempengaruhi pasokan serat fiber untuk pabrik skala besar  milik APP, PT. OKI Mill, " sebut rilis itu, Kamis (4/2/2016).

Para aktivis - yang mencakup Institute Hutan Kita, WALHI Sumatera Selatan, Pilar Nusantara, LBH Palembang, Jaringan Masyarakat Gambut, FKMPH, LSM BAKAU, dan Institut Rimba - memberi perhatian bahwa kayu yang akan digunakan bagi pabrik baru harus dapat dideteksi sumbernya dan apakah dengan diperluasnya lahan akan berdampak pada hutan dan masyarakat.

Hal Ini  mengakibatkan adanya serangkaian tuntutan, mulai dari pengungkapan hasil "verifikasi" dari daerah yang terbakar, rehabilitasi daerah yang terbakar, dan penjelasan rinci tentang bagaimana APP akan memenuhi permintaan OKI Mill yang kedepannya akan diproyeksikan sebagai penghasi serat fiber.

Aktivis dan LSM  juga meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan audit lingkungan, review lisensi, dan menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum dengan penegakan hukum yang tepat untuk pemasok APP.

APP telah berulang kali menyatakan bahwa kebijakan nihil deforestasi berlaku untuk semua pemasok saat ini dan untuk di masa yang akan datang. Yang berarti bahwa jika  hutan yang dimiliki tidak mampu memenuhi kebutuhan pemasok, bukan berarti mereka akan membuka hutan  lagi di Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhannya, baik di wilayah Sumatra, Kalimantan bahkan Papua Nugini.

APP pada hari Kamis juga mengumumkan adanya  inisiatif baru untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran di konsesi dengan melindungi dan mengembalikan lahan gambut pada tingkat lanskap, sekaligus mengelola tingkat air.

Masih beberapa kelompok pecinta lingkungan berharap sesuatu yang lebih dari APP.

Lafcadio Cortesi, Direktur Asia Rainforest Action Network  menyatakan "Warisan dua puluh tahun yang beroperasi tidak sesuai ketentuan  membuat kami menghabiskan banyak waktu untuk memastikan pembeli kertas, investor, pemerintah dan pengamat industri tahu tentang hal ini," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Track record perusahaan dan pengalaman kami, menunjukkan bahwa upaya APP akan memerlukan jangka waktu menengah dan panjang untuk mengatasi perubahan struktural dan untuk mencapai hasil yang lebih baik," katanya lagi.

Dalam sebuah wawancara dengan Mongabay, Managing Director  of Suistanable APP and Stakeholder Engagement, Aida Greenbury mengakui menghadapi tantangan ini dan masih bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini.

"Hal ini jelas bahwa Business As Usual tidak bekerja lagi," kata Aida Greenbury.

"Kejadian ini muncul sejak adanya kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan konflik tanah adalah bukti dari ini. Apa yang kita butuhkan adalah model bisnis baru bagi pengelolaan lanskap di Indonesia dan APP ingin berperan dalam menciptakan model ini, " tandasnya.

APP merupakan produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia, mengelola ratusan ribu hektar lahan dari Sumatera hingga Kalimantan. Pada tahun 2013, APP mengadopsi kebijakan konservasi hutan yang komprehensif yang bertujuan untuk mereformasi bagaimana caranya agar beroperasi sesuai dengan rantai pasokan. APRIL, competitor  terbesar APP, telah mengadopsi kebijakan yang sama tahun lalu. (*)



   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kecelakaan sat mudik.(ilustrasi/int)Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Para profesional caster dan analis esports bersama Samsung Galaxy S24.(foto: istimewa)Profesional Caster dan Analis Esports Puji Galaxy S24 Series Sebagai HP Gaming Terbaik
Pelepasan service car untuk Bengkel siaga Suzuki dalam momen mudik lebaran 2024.(foto: istimewa)Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
Ilustrasi Pemko Pekanbaru menunggu persetujuan formasi PPPK 2024 (foto/int)Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Persetujuan Formasi PPPK 2024 dari Pusat
Kapolda Riau, Irjen Iqbal kerahkan ribuan personel gabungan selama Ops KLK (foto/int)3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
  Pengurus KONI Rohil dan cabor saat berbagi takjil di Bagansiapiapi.(foto: afrizal/halloriau.com)KONI Rohil Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Cabor
(ki-ka): Direktur & CTO XL Axiata, I Gede Darmayusa dan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya.(foto: istimewa)XL Axiata dan Alita Praya Mitra Resmikan Jaringan Backbone Fiber Optic Gorontalo-Palu
Plt Bupati Asmar saat membuka Gebyar AKS di Pustu Kecamatan Pulau Merbau.(foto: istimewa)Pemkab Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Jadi 1,00 Persen Tahun 2024
Pj Gubri, SF Hariyanto minta tidak ada lagi jalanan berlubang saat puncak mudik (foto/int)Pj Gubri Intruksikan Tambal Semua Lubang Jalan Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran
Pemprov Riau sudah siapkan dana untuk pencairan THR PNS dan PPPK (foto/ilustrasi)Pemprov Riau Siapkan Rp170 M untuk Bayar THR PNS dan PPPK
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved