JAKARTA – Sejumlah elemen buruh bakal tetap menggelar aksi May Day dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei.

Hanya saja, peringatan May Day yang biasanya diselenggarakan berbagai elemen buruh pada 1 Mei, tahun ini digeser ke 12 Mei 2022.

Pergeseran waktu peringatan May Day 2022 dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, hal ini dilakukan lantaran kemungkinan malam takbiran jatuh pada 1 Mei bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 2022.

"May Day tahun ini akan digeser, karena kemungkinan bertepatan dengan malam takbiran. Jadi, kami minta seluruh anggota KSPSI merayakannya dengan doa bersama di tempat masing-masing," katanya sebagaimana dikutip dari Kompas.com pada Jumat (29/4/2022).

Andi Gani memastikan perayaan May Day tetap akan dilakukan Kamis (12/5). Rencanannya akan ada aksi massa 4.000-5.000 buruh yang dipusatkan di Patung Kuda dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Bukan hanya di Patung Kuda Jakarta saja, kata Andi Gani, buruh di seluruh wilayah Indonesia juga akan menggelar aksi serupa.

"Setiap buruh yang akan merayakan May Day di 12 Mei nanti diwajibkan antigen dan menerapkan protokol kesehatan ketat," ujarnya.

Andi Gani yang juga Pimpinan Buruh ASEAN (ATUC) ini akan membawa tiga tuntutan utama dalam aksi May Day nanti.

Pertama, menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Karena revisi tersebut hanya untuk melegalkan metode Omnibus Law UU Cipta Kerja, tanpa memperbaiki substansi UU Cipta Kerja yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi pada keputusan sebelumnya," jelasnya.

Kedua, meminta agar Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja. Ketiga, menolak revisi UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh.

Sekjen KSPSI Hermanto Achmad menambahkan, tuntutan yang akan disampaikan KSPSI dalam perayaan May Day mendatang sangat substantif berkaitan dengan kepentingan buruh.

"Misalnya ada upaya pembatasan serikat pekerja. Nanti kita lihat dulu draftnya dari Kemenaker. Kalau itu bertentangan, kita akan keras menolak," ucapnya. (*)

BERITA LAINNYA
Ini Jenis Zina Paling Besar dan Terparah Hukumannya Israel Terus Gempur Rafah Saat Hamas Setujui Gencatan Senjata NETA Auto Indonesia Raih Penghargaan Bergengsi di PEVS 2024 XL Axiata dan Mobil Anak Bangsa Duet Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional 108 CJH Kepulauan Berangkat ke Tanah Suci Tanggal 23 Mei 2024, Ada Jemaah Termuda Berusia 19 Tahun		Kisah Nabi Nuh yang Menangis selama 300 Tahun Masa Depan Pendidikan Era Digital, Tingkatkan Literasi dan Manfaatkan Teknologi Everything Indonesia, APR Tampilkan Koleksi Fashion di Lancang Kuning Carnival Besok Terakhir Pendaftaran, Ini 9 Tokoh Bersaing Daftar Calon Gubernur Riau ke NasDem Helikopter Water Bombing BNPB Tiba di Pekanbaru untuk Antisipasi Karhutla Riau