www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Renault Triber, MPV Eropa Paling Murah yang Ganggu Sigra
 
Jokowi Akan Hapus Eselon III dan IV, 440 Ribu PNS Bakal Kehilangan Jabatan
Selasa, 22/10/2019 - 08:51:19 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghilangkan jabatan struktural PNS untuk eselon III dan IV di periode kedua kepemimpinannya. Hal tersebut dilakukan agar jabatan fungsional lebih diperbanyak untuk menghargai keahlian.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat, jumlah pejabat PNS eselon I dan II per Juni 2019 mencapai 20.038 orang. Sementara pejabat eselon III-IV mencapai 440.029 orang. Secara total, pejabat PNS eselon I-IV sebesar 460.067 orang.

“Saya kira pasti ada tahapannya, tidak langsung secara drastis pengurangan,” ucap Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan kepada kumparan, Selasa (22/10/2019) dikutip dari Kumparan.

Mengacu data BKN dari total pejabat eselon I-IV atau pejabat struktural, sebanyak 395.845 orang bekerja di instansi lain-lain. Tertinggi kedua di Kemenkeu sebanyak 12.186 orang, dan tertinggi ketiga di Kementerian Agama sebanyak 12.054 orang.

Jika dilihat berdasarkan lokasi, pejabat eselon paling banyak berada di pemerintah pusat, rinciannya yakni eselon I sebesar 93,6 persen dari total nasional, eselon II sebesar 16,5 persen, eselon III sebesar 16,7 persen, dan eselon IV sebanyak 21 persen.

Berikut 2 fakta mengenai pemangkasan pejabat eselon III-IV yang perlu diketahui:

1. Efisisensi Biaya Pegawai

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, menyebut apabila hal itu terlaksana, maka akan terjadi efisiensi pengeluaran negara. Pun biaya pegawai bisa disalurkan untuk program pemerintah lain.

"Oh iya pasti. Akan ada peningkatan efisiensi," ujarnya kepada kumparan, Senin (21/10).

Dia pun menyebut, selama ini pejabat eselon III dan IV Kementerian/Lembaga (K/L) mendapat tunjangan jabatan. Jika eselon III‎ dan IV dihapuskan, secara otomatis biaya tunjangan jabatan akan hilang sehingga terdapat efisiensi.

"Jadi meskipun enggak banyak, tapi tunjangan struktural itu ada sehingga ada efisiensi," kata Ridwan.

2. KPK dan BPKP Sudah Menerapkan

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini sudah menerapkan.

"Sudah ada contoh di BPKP. Sama, di KPK juga gitu," ujarnya kepada kumparan, Senin (21/10).

Dia pun menjelaskan untuk KPK, saat ini pejabat strukturalnya hanya terdiri atas ‎eselon I dan eselon II. Sementara eselon III dan IV diisi oleh pegawai fungsional paling senior yang difungsikan sebagai koordinator.

"KPK kan eselon I dan eselon II, lalu penyidik dan jabatan fungsional lain. Tapi di penyidik-penyidik itu ada 1-2 orang, misalnya yang diminta jadi koordinator (pengganti eselon III dan IV)," kata Ridwan.

Senada, menurut dia, BPKP juga demikian. Di lembaga itu hanya ada eselon I dan II di kantor pusat‎, sementara di kantor perwakilan provinsi hanya eselon II. Sisanya merupakan pejabat fungsional.

"BPKP itu ada perwakilan eselon II di daerah. Di sana pejabat strukturalnya cuma kepala perwakilan dan Kabag TU saja, lainnya itu fungsional. Untuk menjembatani komunikasi pekerjaan, ada koordinator. Jadi katakanlah fungsional yang paling senior itu koordinator," jelasnya. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Renault Triber, MPV Eropa Paling Murah yang Ganggu Sigra
  • Muslim Uighur Diduga Ditindas, Berikut Daftar Larangan, Termasuk Tak Boleh Berpuasa
  • Jika Tubuh Sakit, Bacalah Doa Nabi Muhammad Ini
  • Belum Dua Bulan Jabat Kapolres Kampar, AKBP Asep Darmawan Dicopot
  • Monokwari Papua Barat Diguncang Gempa 5,3 Magnitudo, Tak Berpotensi Tsunami
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    Studi Jurnalistik to Vietnam PWI Riau
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved