www.halloriau.com


Ekonomi
BREAKING NEWS :
Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
 
Pilpres Usai, Pusat Belum Juga Bayarkan Utang DBH Migas Rp 1,9 Triliun ke Riau
Sabtu, 27 April 2019 - 11:42:58 WIB

PEKANBARU - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 usai sudah. Sebelumnya, Gubernur dan 10 Bupati dan Walikota Se-Riau berbulat tekad memenangkan Calon Presiden (Capres) petahana, Joko Widodo-KH Maruf Amin.

Walau sudah mendapatkan dukungan tersebut, namun utang pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) Triwulan IV 2017 silam, hingga kini belum juga dibayarkan. Belum lagi, ternyata pasangan Jokowi-Maruf ternyata kalah di Riau.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengaku akan menempuh jalur apapun agar DBH Migas tersebut segera dicairkan oleh Pemerintahan Jokowi.

"Kita tetap perjuangkan. Apapun kita tempuh, terpenting bagaimana menjaga ketersediaan kas daerah," kata Sekdaprov Ahmad Hijazi, Jumat, 26 April 2019.

DBH Migas Triwulan IV belum dibayarkan tersebut berjumlah Rp 1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sejumlah Rp 337 miliar milik Pemprov Riau dan sisanya kabupaten dan kota di Bumi Melayu Lancang Kuning.

Selain masih berutangnya Pemerintah Pusat ke Riau Rp 1,7 triliun, ternyata pusat masih punya utang Rp 700 miliar dari pajak air permukaan yang belum disetor ke Riau.

Hijazi menjelaskan, upaya telah dilakukannya antara lain mengumpulkan seluruh Sekda se-Riau guna mempertanyakan bagaimana sebenarnya kondisi DBH tersebut.

Selain itu tetap menjaga komunikasi yang baik antara daerah dengan pemerintah pusat.

"Mungkin akan ada rapat lagi dengan kawan-kawan Sekda dan akan kita urus lagi ke pusat. Langkah diplomasi juga terus kita lakukan dengan berbagai cara," jelasnya seperti dikutip dari kumparan.com.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengaku, tak bisa terlalu menggemborkan pada publik soal DBH belum terbayarkan ini.

Menurutnya selain mereka, masih ada lagi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terlibat dalam DBH Migas 2017 tersebut.

"Soal DBH (Migas) kami cuma menghitung di liftingnya saja dan berapa barel produksinya. Kalau bicara angka ada pihak lain mengurusinya berada dibawah koordinasi Pak Sekda dengan Kabupaten dan Kota," tegasnya.

Tuntutan agar segera membayar DBH Migas oleh Pemerintahan saat ini kepada Pemprov Riau, mengemuka sejak pertengahan tahun 2018 silam. Puncak dari itu saat 11 kepala daerah, termasuk di dalamnya Gubernur Riau saat ini, Syamsuar, mendukung Capres Jokowi. 

Walau sudah mendukung, namun tetap saja hingga kini Pusat belum membayar DBH Migas ke Riau. Tuntutan agar Jokowi segera membayar DBH Migas TV IV 2017, juga disuarakan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Riau (Hipemari) Jakarta.

"Seharusnya penjabat terkait di Pemprov Riau bisa mengambil sikap mengenai seringnya keterlambatan DBH ini," ungkap Ketua Umum Hipemari Jakarta, Riski Beradat.

Hipemari, tuturnya, sudah kedua kalinya mengunjungi Kemenkeu guna memastikan segera ditransfernya hak Riau.

"Angkanya Rp 1,7 triliun tersebut, Rp 337 miliar hak Pemprov Riau, selebihnya milik 12 abupaten dan kota di Riau. Sebelumnya saya sudah pernah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, akhir 2018," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, kata Riski, Pemerintah pusat memberi penjelasan, DBH tersebut akan ditransfer segera.

"Kenyataannya hingga hari ini, Pemerintah Pusat belum menunaikannya janjinya, bayar utang ke rakyat Riau," jelasnya.(*)





Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kecelakaan sat mudik.(ilustrasi/int)Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Para profesional caster dan analis esports bersama Samsung Galaxy S24.(foto: istimewa)Profesional Caster dan Analis Esports Puji Galaxy S24 Series Sebagai HP Gaming Terbaik
Pelepasan service car untuk Bengkel siaga Suzuki dalam momen mudik lebaran 2024.(foto: istimewa)Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
  Pengurus KONI Rohil dan cabor saat berbagi takjil di Bagansiapiapi.(foto: afrizal/halloriau.com)KONI Rohil Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Cabor
(ki-ka): Direktur & CTO XL Axiata, I Gede Darmayusa dan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya.(foto: istimewa)XL Axiata dan Alita Praya Mitra Resmikan Jaringan Backbone Fiber Optic Gorontalo-Palu
Plt Bupati Asmar saat membuka Gebyar AKS di Pustu Kecamatan Pulau Merbau.(foto: istimewa)Pemkab Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Jadi 1,00 Persen Tahun 2024
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved