PEKANBARU - Langkah keras yang dilakukan pemerintah dalam melawan kebijakan Eropa yang ingin melarang penggunaan produk minyak kelapa sawit atau CPO (crude palm oil) dan turunannya asal Indonesia, ditanggapi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Ir H Ferry HC Herna Saputra, MSi.
Menurut Ferry, langkah pemerintah untuk menggugat bahkan ingin memboikot produk Eropa sudah tepat. Agar bisa menunjukan bahwa Indonesia punya kekuatan.
"Masa mereka yang selalu komplain. Bahkan melakukan black campaign terhadap produk kita yang sangat luar biasa. Makanan yang beredar di Eropa harus ditulis free CPO. Padahal sebelumnya produk mereka banyak yang menggunakan CPO, seperti coklat, gula, banyak yang memanfaatkan CPO sebelumnya" tutur Ferry Jumat (22/3/2019).
Sebetulnya lanjut Ferry lagi, secara teknis, sikap yang diambil pemerintah Indonesia sudah tepat dengan mengalihkan sebaik-baiknya pemanfaatan CPO di dalam negeri. Dimulai dengan kebijakan pemerintah yang memanfaatkan CPO sebagai campuran bahan solar. Bahkan saat ini pemerintah sudah menggagas teknologi baru biodiesel full dari CPO.
"Bila ketergantungan kita terhadap ekspor semakin turun maka jelas pemanfaatan di dalam negeri akan meningkat. Tetapi memang tentunya untuk pemanfaatan di dalam negeri ini perlu dilakukan persiapan-perisiapan yang matang. Meskipun demikian sudah terlihat dari investasi yang dilakukan investor sendiri. Kita tidak berbicara nasional tapi di Riau sendiri kita lihat di Dumai sudah berdiri refinery terhadap pemanfaatan sawit di Indonesia," terangnya.
Saat Kunjungan Menteri BUMN yang lalu ke Riau, sambungnya, Gubernur Riau sudah menyampaikan kesiapan Pemerintah Daerah memberikan kekuatan pada BUMN untuk memanfaatkan sebesar-besarnya CPO untuk di dalam negeri. Dan memberikan support terhadap teknologi downstream itu sendiri.
"Apakah ini mempengaruhi ekspor kita belum tahu. Sebab dari Rapat Harga kita minggu lalu, jumlah yang dipasarkan oleh Kantor Pemasaran Bersama CPO Indonesia di Jakarta tidak menunjukan angka penurunan yang signifikan. Jadi penawaran dan permintaan terhadap CPO tetap, terlepas untuk ekspor atau dalam negeri. Karena peserta yang ikut lelang CPO di Jakarta di Kantor Pemasaran Bersama itu ada yang ekspor dan ada yang impor dan ada juga yang untuk dalam negeri," jelasnya.
Diterangkan Ferry lagi, sebetulnya ia lebih mengharapkan penggunaan CPO di dalam negeri bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Sehingga ketergantungan untuk ekspor akan semakin berkurang. Karena secara otomatis bila pemanfaatan CPO lebih besar di dalam negeri maka tandan buah segar rakyat akan tergerak naik.
"Sebenarnya pemerintah sudah melakukan antisipasi, dan kita tingal mensupport langkah yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan mutu. Bahkan pemerintah sudah melakukan solar full dari CPO. Kemudian memberikan penguatan pada BUMN untuk meningkatkan industri downstream pemanfaatan kelapa sawit dan kelapa rakyat untuk di Indonesia," tutupnya.
Ketua Program Studi (S2) Manajemen Agrobisnis, Dr Azharuddin M Amin, MSc, dalam hal ini juga memberikan tanggapannya terhadap sikap keras Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa.
Menurutnya, sikap keras pemerintah terhadap Uni Eropa apalagi hingga pemboikotan produknya harus lebih dikaji dengan bijak. "Jangan sampai nanti kita rugi, begitu juga dengan Eropa juga akan rugi," ucapnya.
Amin menyebut, kerugian itu jika dilihat saat ini produk komoditas sumber minyak sawit CPO, produktifitasnya paling tertinggi bila dibanding dengan minyak nabati lainnya.
Dia menuturkan, jika dilihat pengolahan minyak CPO dalam negeri diekspor ke luar. Artinya negara Indonesia belum memiliki teknologi alat mengolah bahan baku minyak sawit.
"Hampir rata-rata seluruh alat teknologi di Indonesia, hasil impor semua dari luar. Artinya, kita belum bisa mengolah bahan baku tersebut. Apa jadinya kalau rencana boikot itu dilakukan, mau kemana dibuang CPO tersebut," terang Amin yang juga Perancang Bisnis Universitas Islam Riau (UIR).
Sebenarnya pemerintah sendiri bisa tidak tergantung pada negara Eropa. Menurut Amin, seluruh produk minyak sawit diolah menjadi minyak nabati yang menjadi sumbernya itu, sebenarnya tidak perlu lagi diekspor dan bisa habis terpakai sendiri di dalam negeri.
Penulis : Helmi
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
