JAKARTA - Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah (Pemda), mulai di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga perdesaan ini menjadi sangat penting. Target pemerintah untuk mengembangkan ratusan produksi hilir, diantaranya mandatori B 20, hanya bisa terealisasi jika ada penyerapan tenaga kerja baru.
Demikian rangkuman pendapat kata Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan Achmad Mangga Barani, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, anggota komisi XI DPR G Michael Jeno dan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Achmad Mangga Barani yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat periode 1989-1995 mencontohkan, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu sentra perkebunan sawit terbesar mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Keberadaan sawit selama puluhan tahun di Kalbar telah menjadi kegiatan ekonomi pioner yang mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru perdesaan.
Sejak awal, perkebunan sawit di Kalbar terpusat di daerah-daerah terpencil (remote area) seperti Sintang dan Ketapang. Sebagian besar badan jalan di Kalbar, mulai dari jalan desa, kecamatan hingga provinsi dibangun perkebunan dan HPH.
Hanya saja, sejak tahun 1990, ketergantungan terhadap HPH sudah tidak ada, karena kayu habis. Sawit tetap menjadi komoditas andalan yang mampu menggerakkan perekonomian Kalbar,” kata dia.
Achmad Mangga Barani mengungkapkan, geliat ekonomi juga masih bisa dirasakan hingga kini. Dalam luasan 6.000-7.000 hektare kebun sawit berdiri satu pabrik yang mampu mengolah 600 ton sawit per hari.”Ini menjadi pendapatan yang luar biasa bagi ekonomi Kalbar.”
Dia berpendapat, sawit punya kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah yang berasal dari sumbangan pajak seperti PBB dan PPN 21 yang dipungut dari pekerja industri sawit.
“Pemasukan terbesar memang diperoleh pemerintah pusat. Devisa sawit bisa mencapai Rp 240 triliun per tahun dan itu dikembalikan dalam bentuk APBD ke daerah“ kata dia.
Achmad Mangga Barani juga mengungkapkan, semua perizinan kebun berdasarkan UU 18 tahun 2008 dan UU 39 tahun 2014 diberikan kepada bupati dan bila berbatasan dengan dua kabupaten, perizinan diberikan gubernur sebagai kepala daerah.
“Perizinan tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Kalau Gubernur sekarang ingin melakukan moratorium, jangan kasih izin kebun lagi. Namun perlu dipikirkan, komoditas lain yang punya kompetensi bagus. Kayu sudah tidak ada di Kalbar, begitu juga karet mulai meredup.” Kata dia.
Tungkot Sipayung mengatakan, Kalbar punya kontribusi besar sebagai penghasil sawit. Hanya saja saat ini ada komunikasi yangg tersumbat antara Gubernur dengan pelaku sawit
“Keluhan pak Gubernur tentang tidak adanya kontribusi sawit ke daerah, mungkin terkait dana sawit yang dikelola BPDPKS. Sebagai penghasil sawit, Kalbar memang berhak menuntut ada alokasi untuk infrastruktur kebun, pendidikan SDM petani, riset dan sebagainya,” kata Tungkot. (rilis)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
