DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) untuk membatasi jumlah ritel modern yang beroperasi di kota itu. Pasalnya, peraturan yang ada hanya mengatur secara umum saja.

Hal itu disampaikan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Dumai, Kamaruddin, menanggapi keluhan pedagang, terkait menjamurnya ritel modern di Dumai, seperti Alfamart dan Indomaret. "Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 tahun 2013, hanya mengatur secara umum," sebut Kamaruddin, di kantornya, Dumai.

Menurut Kamaruddin, bila mengacu pada Permendag tersebut disetiap wilayah dibatasi sebanyak 150 unit, dengan jarak tertentu. Namun kondisinya sekarang, jarak toko modern dianggap tidak beraturan atau tidak sesuai. "Artinya, Permendag mengatur hanya secara umum saja," ujar dia.
 
Untuk itu, jelas Kamaruddin, Pemko harus membuat Perda untuk membatasi toko modern atau ritel modern yang ada di Dumai. "Jika ingin dibatasi, butuh Perda yang mengaturnya. Apalagi saat ini kita sudah memasuki pasar bebas, yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk itu masyarakat dituntut agar mampu bersaing," ungkapnya.

Dijelaskan Kamaruddin, data Disperindag Dumai, ada sekitar 61 toko modern miliki izin, yaitu Izin Usaha Toko Modern (IUTM), seperti Alfamart 31 unit, Indomart 16 unit dan swalayan 14 unit.
 
Sebelumnya, M Ridwan, salah seorang pedagang mengatakan, jika ritel modern tidak dibatasi, bisa mematikan usaha milik pedagang kecil di Kota Dumai.

"Jika pemerintah tidak membatasi Ritel modern, dapat mematikan usaha milik pedagang kecil di Kota Dumai," keluh Ridwan kepada Metro Riau, baru-baru ini di Dumai.
 
Ridwan berharap, walikota Dumai membuat Perda agar ritel modern tidak menjamur. "Pemko jangan hanya fokus meningkatkan pendapatan daerah saja, tapi harus memperhatikan para pedagang kecil," sebut Ridwan.

Penulis  : Bambang P
Editor    : Unik Susanti